Woooow… Tsamara Amany bilang saya COOL pake banget.. Oh, sepertinya saya mimpi. Maaf, itu cuma HOAKS  =)

Tunggu, jangan marah dulu. Twit Tsamara itu sengaja saya buat sebagai bahan materi kita untuk mengenal elemen media sosial. Elemen media sosial yang dimaksud adalah seperti post Facebook, Instagram, twit Twitter, dan sebagainya. Teruskan membaca, akan saya jelaskan mengapa twit di atas dibuat.

Artikel ini tentang pendekatan produk hukum terhadap dunia internet, dalam hal ini media aosial. Undang-Undang ITE kita mungkin masih memiliki kekurangan/kelemahan. Hal ini dinilai ketika produk hukum tersebut dijalankan di persidangan.

Produk Hukum UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE telah menetapkan definisi-definisi yang berkaitan dengan dunia digital. Di dalamnya juga telah diatur berbagai ketentuan mengenai tindak pidana ITE dan penjelasan mengenai barang bukti dalam kasus ITE. Fokus kita di sini adalah beberapa pasal berikut ini:

Pasal 1 no. 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan pasal 1 no. 1 ini, berarti apa pun yang Anda post dan share di media sosial termasuk Informasi Elektronik.

Pasal 1 no. 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan pasal 1 no. 4 ini, berarti Informasi Elektronik yang Anda post di media sosial merupakan sebuah Dokumen Elektronik. Sifatnya dapat dikirimkan, diterima dan diakses; juga dapat disimpan dan dihapus!

Pasal 5 ayat 1-2 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1-2, berarti apapun yang Anda post-share di media sosial dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan.

Dari beberapa produk hukum UU ITE inilah permasalahan dimulai.

Permasalahan yang muncul dalam praktik hukum

Bukti-bukti digital seperti post dari media sosial yang digunakan pada kasus-kasus ITE tidak/kurang meyakinkan atau dapat diragukan. Hal ini disebabkan karena dalam persidangan, biasanya, data-data digital suatu Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik tidak disebutkan dan diperlihatkan dengan jelas dan akurat.

Hukum akan sulit menentukan siapa pelaku penyebar Informasi/Dokumen Elektronik serta waktu penyebarannya tanpa data-data digital yang lengkap dan akurat.

Masalah bertambah dengan kenyataan bahwa suatu Informasi/Dokumen Elektronik dapat dengan mudah dihapus di platform media sosial.

Misalnya pada kasus hoaks Ratna Sarumpaet (RS). Kronologinya bermula dengan tersebarnya screenshot percakapan WhatsApp di Facebook. Gambar tersebut memuat foto ‘wajah lebam’ RS, tetapi yang mengunggah gambar tersebut adalah akun Swary Utami Dewi. Belakangan post Facebook tersebut telah dihapus. Para politikus ramai-ramai mengabarkan berita hoaks RS tersebut di Twitter.

Apa bukti digital penyebaran hoaks RS di Facebook, yang sekarang sudah dihapus? Siapa yang menghapus post Facebook tersebut dan mengapa tidak ditangkap karena menghilangkan barang bukti?

Apakah Swary Utami Dewi menjadi tersangka karena ialah penyebar hoaks kedua setelah RS di media sosial (Facebook)? Apakah para politisi yang ikut mengabarkan hoaks RS di Twitter ditangkap juga? Masihkah ada bukti-bukti twit para politisi tersebut?

Masalah lainnya adalah ketika Tompi dan Rocky Gerung menjelaskan pembahasan-pembahasan kasus RS di Twitter sebagai saksi di persidangan RS. Mereka menjelaskan ini dan itu tanpa memperlihatkan twit-twit yang dimaksud sebagai bukti atau fakta persidangan.

Jika saja RS tidak mengakui perbuatannya (dan ia bisa saja tidak mengaku), maka kasus ITE hoaks RS ini dapat menjadi rancu. Sulit untuk dibuktikan karena bukti-bukti digitalnya tidak lengkap.

Permasalahan dengan Undang-Undang ITE yang terkait

Hasil cetakan bukti digital

Dalam UU ITE pasal 5 ayat 1-2 dikatakan bahwa hasil cetakan dari suatu Informasi/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Masalahnya adalah hasil cetakan (print) suatu screenshot dari Facebook atau Twitter atau media sosial lainnya dapat dengan mudah dimanipulasi. Post di media sosial dan hasil cetakannya bisa berbeda!

Jika hasil cetakan suatu Informasi/Dokumen Elektronik telah dimanipulasi, lalu dinyatakan sah sebagai bukti yang diyakini ‘memuat kebenaran’ dan tanpa menjelaskan jejak digitalnya, maka kondisi ini merupakan celah menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.

Kita kembali ke tweet Tsamara Amany (ngomong-ngomong, itu nama yang keren..!).

Ini adalah tweet asli Tsamara yang ia pinned di akun-nya. Perhatikan konten-nya:

Lalu saya manipulasi menjadi demikian:

Hasil manipulasi yang saya lakukan terlihat seperti asli dan ‘benar’. Semua data jumlah like, retweet dan tweet komentar sama. Keterangan waktu dan keterangan akun-nya sama. CSS atau style/desain dari platform twitter juga sama semua. Yang berbeda hanya konten atau isi tweet-nya Tsamara.

Misalnya saya berikan cetakan (print) dari manifestasi tweet Tsamara tersebut kepada majelis hakim sebagai bukti, dan dalam persidangan tidak disebutkan link menuju tweet tersebut dan tanpa memperlihatkan tweet tersebut dalam bentuk digital, maka itu memberikan kemungkinan untuk mengaburkan fakta kebenaran dari para hakim dan semua.

Catatan: Saya tidak ingin mengatakan bagaimana caranya saya memanipulasi tweet Tsamara Amany tersebut karena itu bisa menginspirasi oknum-oknum melakukan hal yang sama untuk memproduksi hoaks. Saya tidak memproduksi hoaks..

Bukti digital yang dihapus di media sosial

Menghilangkan bukti merupakan pelanggaran hukum. Tetapi untuk kasus-kasus ITE di media sosial, jika suatu bukti berupa post di media sosial dihapus, hukum akan sulit menentukan siapa menghapus apa, kapan sesuatu dihapus, dan apa yang dihapus. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya bukti-bukti digital dan regulasinya.

Siapa pelaku pembuat dan penyebar

Hukum juga akan sulit menentukan siapa yang membuat postingan dan siapa saja yang menyebarkannya, jika tanpa bukti-bukti digital yang jelas.

Opini versus fakta

Sehingga hukum juga akan sulit menentukan mana keterangan yang benar dan mana yang tidak. Penyebabnya adalah para sumber keterangan (saksi, saksi ahli maupun terdakwa) dapat hanya beropini mengenai postingan-postingan di media sosial tanpa menunjukkan bukti digitalnya.

Kelemahan media sosial

­Fitur pada platform-platform media sosial juga tidak/belum sempurna untuk menyediakan apa yang diperlukan hukum.

Contoh, jika suatu tweet dihapus, selama kita memiliki link menuju tweet tersebut, maka konten tweet tersebut masih dapat dilihat.

Tapi tidak dengan post Facebook. Jika suatu post telah dihapus, maka konten-nya juga akan terhapus.

Media sosial juga seharusnya memiliki kontrol untuk menyimpan konten-konten yang di-edit atau diubah (seperti fitur “edit history” pada Facebook). Ini penting sekali untuk mengantisipasi kegiatan pelaku memanipulasi konten bukti.

Mungkin para perusahaan media sosial harus meningkatkan kebijakan sistem yang dapat memudahkan proses hukum yang berkaitan dengan produk mereka.

Kesimpulan

Itulah mengapa dalam kasus ITE dan UU-nya perlu lebih dijelaskan lagi mengenai data-data digital dari suatu Informasi/Dokumen Elektronik, dalam hal ini elemen-elemen pada media sosial.

Hukum hendaknya membuat ketentuan mengenai bagaimana suatu bukti digital Informasi/Dokumen Elektronik disajikan dalam persidangan.

Tidak cukup menggelar perkara ITE hanya dengan cetakan dari suatu screenshot. Jikapun ada informasi alamat URL (hyperlink), maka link tersebut juga harus diuji dan ditelusuri. Jika perlu, dikonfirmasi kepada para penyedia platform media sosial.

Masukan-masukan

URL

Jika suatu post atau tweet harus menjadi bukti dalam suatu persidangan, yang paling penting adalah alamat URL dari post tersebut.

Apapun yang Anda post-share di media sosial, itu akan menjadi satu file digital yang akan tersimpan di komputer server penyedia layanan media sosial. URL adalah alamat dimana file digital tersebut disimpan.

Hukum akan memerlukan alamat URL ini untuk membuktikan eksistensi file terkait dan menelusuri jejak digital-nya.

Di sini hanya akan dijelaskan cara mendapatkan alamat URL di Facebook dan Twitter (yang dioperasikan dengan PC).

Di Facebook, klik tanda ‘titik tiga’ pada sudut kanan-atas post yang dituju. Lalu klik “Embed”.

Klik “Advanced Settings” pada layar yang baru muncul.

URL post ada di bagian “URL of post”. Copy/catat alamat URL tersebut.

Di Twitter, Anda tinggal klik tweet yang dituju. Lalu copy/catat alamat URl pada “Address Bar” di browser Anda.

Catat data yang terlihat

Setelah Anda memiliki URL suatu post, catatlah keterangan akun yang mem-post, keterangan waktu kapan post tersebut di-post-kan dan catat konten post tersebut. Lalu ambillah screenshot dari post tersebut.

Kode Embed

Embedding post adalah cara kita untuk menampilkan suatu konten post secara individual di halaman website lain. Alangkah baiknya jika Anda sempat menyalin kode embed setiap post terkait.

Pada kode embed kita dapat memastikan apakah suatu post masih aktif atau sudah dihapus. Pada beberapa kode embed media sosial terdapat juga keterangan-keterangan waktu, nama akun dan konten; walaupun post telah dihapus.

Banyak dari media sosial yang menggunakan teknologi Oembed. Dengan teknologi Oembed, kita mendapatkan URL, konten dan data-data umumnya sekaligus dengan cukup lengkap. Dibutuhkan seorang web programmer untuk menggunakan teknologi Oembed.

**

Ada banyak platform media sosial dengan berbagai metode. Tapi inti yang penting bagi produk hukum adalah jejak digital dari Informasi/Dokumen Elektronik. Tanpa bukti dan keterangan jejak digital yang jelas, kemungkinan hukum akan sulit menyelesaikan perkara tindak pidana UU ITE.

Bagi kita para pengguna medsos, untuk menggunakan elemen-elemen dalam media sosial sebagai bukti hukum, ingatlah untuk mencatat URL, data umum suatu post dan kode embed-nya, lalu ambil screenshot-nya.

Semoga bermanfaat.