"Buruh yang dilihat sebagai bagian dari faktor produksi ditundukkan pada ideologi pasar. Dalam hal ini, buruh sama dengan faktor masukan lainnya, seperti benang, kain, atau plastik. Buruh menjadi nyaris setara dengan komoditas industri itu, padahal untuk menghasilkan seorang buruh sangat berbeda dengan menghasilkan barang atau bahan industri." (Benny Hari Juliawan)

Buruh sebagai komoditas adalah ideologi yang masih terkandung dalam sistem perburuhan kita. Terlihat dari masih diberlakukannya sistem outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan.

Sistem outsourcing sendiri adalah kecenderungan global. Sistem ini menuntut fleksibilitas pasar kerja dari pelaku usaha, yang kemudian memunculkan hubungan kerja yang lebih longgar antara pengusaha dan buruh berdasarkan sistem kontrak, dengan menghilangkan hak-hak normatif buruh.

Adanya sistem outsourcingg memosisikan buruh pada posisi lemah, karena tak adanya kepastian kerja, kepastian upah, jaminan kesehatan, tak ada pesangon jika diputus hubungan kerjanya, dan tak ada tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya.

Tak ayal lagi, sistem ini mencerabut buruh dari hakikatnya sebagai manusia yang mempunyai kehendak, harapan, dan hakikat kemanusiaan lainnya, menjadi sebatas komoditas saja dalam arus pasar.

Perjuangan untuk Kemanusiaan 

Aksi serikat-serikat buruh pada hari buruh Internasional (may day) sudah menjadi semacam ritual tahunan di Indonesia. Salah satu tema yang diusung dalam aksi tersebut adalah penghapusan sistem outsourcing

Penghapusan outsourcing dianggap sebagai bentuk perjuangan untuk mengembalikan hakikat kemanusiaan buruh dari cengkeraman kungkungan predasi pasar.

Dalam konteks ini, tuntutan buruh kontemporer, terutama pascareformasi telah bergerak dari tuntutan normatif hubungan industrial (seperti hak cuti, tunjangan, dan lain-lain) menuju pada tuntutan-tuntutan normatif yang lebih komprehensif, yaitu tentang kepastian kerja.

Di sisi lain, liberalisasi ekonomi menjadikan buruh berhadap-hadapan langsung dengan keperkasaan kekuatan modal nasional dan juga global. Dalam kondisi yang tak seimbang antara buruh dengan modal itu, maka buruh mengalami kerentanan menjadi alat eksploitasi semata dari kepentingan pasar.

Upaya gencar liberalisasi ekonomi ini kemudian berhadapan secara sengit dengan aksi politik dan tuntutan perlindungan hak-hak buruh. Sistem outsourcing menjadi alat ampuh bagi liberalisasi ekonomi itu, di mana buruh adalah faktor produksi semata, jika tak mau disebut sebagai komoditas saja. Buruh sekadar menjadi input dalam proses produksi dan harkatnya dipertaruhkan dalam arus kepentingan pasar yang predatoris.

Pemilik modal sebagai perwakilan utama kepentingan pasar menginginkan kepastian investasi dengan sedapat mungkin menafikan hak-hak buruh. Tentunya, dengan gerak arus modal yang fleksibel mengakibatkan konsepsi kepastian kerja yang dituntut dalam setiap aksi politik buruh menjadi hambatan pergerakan modal itu, baik pada skop nasional maupun pada skala global.

Secara etik, tetap saja buruh adalah manusia yang secara manusiawi mesti diletakkan secara adil dalam hubungan industrial, dan bukan hanya sekadar faktor produksi belaka. Prinsip kemanusiaan itu selaras dengan Hak Asasi Manusia yang menjadi instrumen memulihkan posisi kemanusian buruh tersebut.

Hak Asasi Manusia telah menjadi instrumen moral dan legal universal yang menjadi payung pelindung hak buruh dalam lingkup nasional maupun global.

Dalam praktik, Hak Asasi Manusia dalam bidang perburuhan di Indonesia tampaknya masih bergerak pada aras kemajuan hak sipil politik, seperti kebebasan berkumpul, berserikat, dan kebebasan aspirasi politik buruh. 

Namun, pada aras hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak kepastian kerja dan lain-lain, seakan-akan bergerak stagnan. Terlihat dari masih diberlakukannya sistem outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan.

Peran Negara 

Secara praktik, negara adalah institusi yang paling memungkinkan untuk melindungi buruh. Dalam hal ini, praktik ideal negara adalah memastikan hak buruh dalam hukum dan implementasinya untuk perlindungan buruh dari dampak predasi pasar yang merusak kemanusiaan.

Secara moral, tuntutan hak buruh adalah pengejawantahan mengembalikan kemanusiaan dan hak asasi manusia oleh negara, baik itu hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, serta budaya. Dalam konteks ini, negaralah entitas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Perubahan hukum ketenagakerjaan untuk menghapus outsourcing dan menguatkan hak normatif tentang kepastian kerja adalah bentuk manifestasi praktik dan moral negara untuk perlindungan buruh. Perubahan hukum itu mesti terus menjadi agenda politik buruh dalam rangka mengembalikan hakikat kemanusiaan.

Semoga saja May Day tahun ini akan menjadi lebih bermakna, yang tak hanya sekadar ritual tahunan buruh saja. Pemerintah dan legislator baru hasil Pemilu akan muncul, tuntutan telah dilontarkan oleh buruh, dan buruh pun tengah menunggu tindakan politik (political will) nyata dari perwakilan negara ini, yaitu menghapus sistem outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan kita.