Pudarnya integritas pejabat dan penyelenggara negara sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Ini merupakan permasalahan yang menjadi titik awal lahirnya berbagai kejahatan. 

Pudarnya integritas mereka dapat dilihat dari tidak adanya rasa segan untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak. Korupsi, misalnya, sudah menjadi hal yang endemik dan sistemik, menyebar, baik secara vertikal maupun horizontal, hampir ke semua aspek kehidupan serta merambat ke dalam sendi-sendi sistem politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Korupsi merupakan masalah yang kompleks, ruwet, dan multidimensi; tidak akan bisa terselesaikan hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelakunya. Terbukti, meski banyak pelaku korupsi yang telah terciduk dan dipenjarakan, namun tidak lama kemudian yang terjadi adalah pelaku korupsi baru kembali bermunculan dengan berbagai operandi cara-cara  baru, layaknya regenerasi.

Dampak korupsi tidak hanya sebatas merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, namun ada dampak yang jauh lebih serius karena menyangkut eksistensi negara itu sendiri. Sehingga apabila tidak ditangani dengan cara yang benar dan tepat, dikhawatirkan korupsi akan makin membudaya dan melekat pada jati diri bangsa ini.

Dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap koruptor sebagai pidana pokok, sesungguhnya tidak dapat menyelesaikan dan menuntaskan masalah korupsi yang terjadi. Hal itu dikarenakan hukuman penjara belum terbukti memberikan efek jera bagi koruptor. 

Penjatuhan hukuman penjara selama ini malah makin menambah kerugian keuangan negara, mulai tiap tahapan proses peradilan yang anggarannya sebanyak 250 - 500 juta rupiah per satu perkara korupsi. Bila terbukti bersalah, maka terdakwa dipastikan akan mendekam di dalam penjara dan negara harus menanggung segala biaya kehidupannya.

Melihat dari jumlah rata-rata narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam 3 tahun terakhir, tidak kurang dari 100 ribu narapidana dan negara harus memberikan makanan yang layak. Biaya makan untuk 1 narapidana rata-rata perhari adalah Rp15.000, maka total biaya makan narapidana dari APBN dalam sehari adalah (100.000 x Rp 15.000 = Rp 1.500.000.000) atau sama dengan per tahun (365 hari) Rp 547.500.000.000.

Makin lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada koruptor, maka semakin banyak ongkos yang harus ditanggung negara. Anggaran dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat luas harus digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup para koruptor di dalam penjara.

Selain dari biaya makan di atas, terdapat juga biaya lain, seperti biaya pembangunan LP, biaya pemeliharaannya, biaya untuk menggaji para pegawainya, dan biaya lainnya. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara dengan hasil yang diperoleh dari penerapan hukuman penjara masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Bahkan diperparah dengan adanya jual beli fasilitas di LP di mana narapidana korupsi mendapatkan fasilitas mewah dan kamar layaknya hotel bintang lima. Hal yang demikian tentu membuat penerapan hukuman penjara menjadi tidak efektif dan efisien sehingga hukuman mati pun menjadi hukuman yang paling diidamkan dan dinanti-nanti oleh banyak masyarakat yang sudah geram dan murka terhadap perilaku koruptif di negara ini.

Mors dicitur ultimum supplicium: hukuman mati merupakan hukuman terberat dari hukuman pokok yang ada dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati hanya diperuntukkan untuk kejahatan tertentu yang tergolong brutal dan serius yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam beberapa UU terkait kejahatan seperti terorisme, narkotika, begitu juga korupsi. Namun dalam penerapannya di Indonesia, lebih sering pada kejahatan terorisme dan narkotika; sedangkan pada kejahatan korupsi, belum ada satu pun pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati.

Kontroversi Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman klasik yang eksistensinya masih dipertahankan sampai saat ini, namun juga tidak sedikit orang yang menolak keberadaannya. 

Adanya pro dan kontra terhadap hukuman mati sehingga, menurut Amnesti Internasional, lebih dari 100 negara telah menghapuskan hukuman mati, di mana ada negara yang menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, namun ada juga yang menghapus hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa; sedangkan untuk kejahatan luar biasa, hukuman mati tetap diberlakukan.

Salah satu alasan fundamental penolakan terhadap hukuman mati adalah bahwa hak untuk menghukum hanya ada pada Tuhan, termasuk pencabutan terhadap nyawa pelaku yang melakukan pembunuhan sekalipun. Selain itu, jika terjadi kesalahan penjatuhan hukuman mati dan sudah telanjur dieksekusi, maka putusan tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki.

Para pendukung hukuman mati pun memiliki alasan yang logis dan rasional, bahwa pada hakikatnya hukuman mati memang dibutuhkan. Selain memiliki efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. 

Argumentasi lainnya adalah Mors omnia solvit: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati, dan hukuman mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan.

Terlepas dari semua kontroversi yang ada, dalam konteks hukum Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang konstitusional, di mana pernah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hukuman mati dan dalam Putusan Nomor 2 – 3/PUU-V/2007 yang tetap memberlakukan hukuman mati. 

Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama tentunya harus konsisten dalam menyerap dan menerapkan nilai-nilai agama yang berketuhanan.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Bahkan Tuhan dalam firmannya mengamini untuk menerapkan hukuman mati seperti dalam agama Islam menjatuhkan hukuman mati pada pelaku kejahatan yang memang pantas untuk dihukum mati. Maka sebagai hamba, tidak ada alasan yang pantas untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

Ada hal yang janggal dan perlu kita tanyakan bersama, yaitu kenapa hingga saat ini hukuman mati tidak pernah diterapkan terhadap pelaku korupsi hingga trilinunan rupiah? Padahal hukuman mati merupakan hukuman yang konstitusional di Indonesia.

Dapat penulis katakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang efektif dan efisien jika dikaji dari teori Richard A. Posner tentang Economic Analysis of Law. Cina merupakan salah satu negara terkorup di dunia, namun setelah dilakukan pemutihan, hukuman mati mulai intensif diterapkan terhadap pelaku korupsi.

Terbukti, kini Cina menjadi salah satu negara yang menguasai perekonomian dunia. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan hukuman mati yang efektif membuat menurunnya angka korupsi di negara tersebut.

Hukuman mati juga sangat efisien dibandingan hukuman penjara. Sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa hukuman penjara telah menghabiskan begitu banyak anggaran keuangan negara, namun hasil yang didapatkan masih jauh dari harapan. Berbeda ketika menerapkan hukuman mati, negara tidak akan menanggung biaya yang besar seperti penerapan hukuman penjara.

Sebagai penutup, saran penulis untuk pembuat kebijakan, pertimbangkanlah untuk berani membuat kebijakan yang tidak merugikan negara dengan menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang memang pantas menerimanya.