Dalam masyarakat demokratis, kebebasan mengekspresikan pandangan politik adalah niscaya. Namun, ini pula yang menjadi celah bagi tumbuhnya radikalisme dan terorisme. Mengatasinya, negara menjadi dilematis, dan terkadang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Beberapa waktu yang lalu, kabar tak sedap datang dari China. Jutaan etnis Muslim Uighur ditahan dan disiksa di kamp re-edukasi politik. Dari perspektif negara (baca: China), ini adalah bagian dari deradikalisasi, akibat serangan teror yang berasal dari salah satu kelompok radikal berbasis di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur. China berusaha mempertahankan kedaulatan, memperkuat ideologi, yang semakin penting terutama dalam kondisi perang dagang dengan Amerika Serikat. Kestabilan politik adalah mutlak untuk terus menguasai perekonomian dunia.

Namun, dari sudut pandang yang lain, langkah yang diambil pemerintah China dianggap tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Singkatnya, ada pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang diprotes oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa China sudah menggadaikan hak hidup manusia demi kestabilan.

Poin tulisan ini bukanlah untuk membela kedaulatan negara, ataupun tidak sejalan dengan pentingnya penegakan hak asasi manusia. Namun, ada satu hal yang barangkali perlu untuk dibicarakan. Bahwasanya, negara demokratis condong lemah berhadapan dengan radikalisme, yang kemudian berujung pada aksi terorisme. 

Bahwasanya pula, negara otoriter tampak lebih mudah meredam radikalisme, yang mana kalau perlu ditempuh dengan mencabut kebebasan sipil. Bukan berarti Indonesia harus kembali ke masa otoritarian, melainkan penting untuk memikirkan bagaimana membuat suatu pemerintahan yang demokratis, di satu sisi, sekaligus stabil dari serangan terorisme, di lain hal.

Masalah kestabilan China dan Indonesia sedikit mirip. Ada kelompok tertentu yang menggunakan kekerasan, dan mereka terafiliasi dengan agama atau etnis. Pemerintah China sudah lama digesek oleh kelompok teror East Turkestan Islamic Movement (ETIM). Dilansir dari Council on Foreign Relations, sejak peristiwa 11 September, China berusaha meyakinkan Amerika Serikat, bahwa ETIM patut diperangi karena terafiliasi dengan Osama Bin Laden dan Al-Qaeda. 

Sedangkan seperti yang diketahui, Indonesia sering kali disibukan oleh aksi kelompok teror religius, mulai dari Jamaah Islamiah hingga Jamaah Ansharud Daulah. Artinya, tidak bisa dipungkiri bahwa kelompok teror berbasis agama atau etnis itu benar adanya.

Namun, radikalisme dan terorisme akan sesat dipahami apabila ia dilihat dengan pendekatan reduksionis. Pelaku kekerasan tidak bisa diidentifikasi oleh satu identitas semata, entah itu agama maupun etnis. Perlu untuk keluar dari sekat identitas yang disimplifikasi tersebut. Misalnya, seperti disebutkan oleh Amartya Sen (2006), seseorang bisa memikul ragam identitas selain agama dan etnisnya, bisa kelas, gender, profesi, bahasa, pengetahuan, moral, dan pandangan politik.

Seyogyanya, masyarakat demokrat memberi keleluasaan kepada ragam identitas untuk berkembang. Demokrasi erat hubungannya dengan inklusifitas yang mempertahankan keberagaman, serta desentralisasi yang menyokong secara bersama-sama satu pondasi. Semua suku bangsa dirangkul dalam prinsip yang kita sepakati bersama, Bhineka Tunggal Ika, yang menurut pendiri bangsa lahir dari kebiasaan dan kultur masyarakat Indonesia itu sendiri, jauh sebelum adanya negara.

Sedangkan negara, dalam bentuknya yang paling alamiah, bersifat sentralistik. Thomas Hobbes menggambarkannya dengan sosok monster Leviathan, yang terkuat sekaligus dibutuhkan agar perilaku warga negara terkendali, dan kestabilan tercipta. Dalam negara yang sentralistik, identitas kolektif mutlak perlu, walaupun untuk menciptakannya terpaksa mereduksi identitas lainnya.

Reformasi Indonesia telah menyelesaikan gesekan masyarakat demokratis dengan negara otoritarian. Perlahan Indonesia menjadi negara demokrasi, dan hak asasi mulai dihormati, terlepas dari beberapa problema. Sudah lama pula, Indonesia berpengalaman dengan Islam, sehingga ketika ada kelompok yang melakukan kekerasan dengan membawa identitas religius, masyarakat tidak termakan oleh Islamofobia.

Namun, ketrampilan itu tidak dimiliki oleh China. Agama dan etnis masih merupakan dua identitas yang disederhanakan dan dinarasikan sebagai ancaman kestabilan. Dalam hal inilah China dan Indonesia berbeda rupa. Sehingga masuk akal kebijakan deradikalisasi China terhadap minoritas Uighur dianggap tidak rasional dalam perspektif keindonesiaan. China berdalih, itu urusan internal mereka.

Pun masalahnya bisa berhenti pada kedaulatan negara, justru ini yang menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seolah negara demokratis kewalahan menghadapi radikalisme dan terorisme, ketika hal itu tidak terjadi atau tampak mudah bagi negara otoriter. Inilah celah demokrasi yang patut dipikirkan bersama.

Dalam hubungan antar bangsa, negara demokrasi cenderung pasifis. Gagasan filsuf Immanuel Kant hadir dalam bukti empiris bahwa ketika ada konflik, negara demokrasi enggan menempuh cara perang, walaupun ada beberapa anomali. Namun, untuk urusan internal, negara demokrasi relatif rapuh, digerogoti oleh gerakan separatis, kelompok kriminal bersenjata, atau terorisme. 

Lutz & Lutz (2005) mencontohkan bahwa di rezim otoriter, hampir tidak ada masalah terorisme. Jarang kita mendengar adanya aksi teror di Korea Utara, atau kita bisa bandingkan kuantitas serangan teror di masa Orde Baru dengan setelah reformasi. Asumsi teoritis itu tampak benar.

Dalam konteks Indonesia, apa yang terjadi di China, merupakan suatu refleksi. Bisakah ruh reformasi tetap hidup, kebebasan berbicara tetap dijamin, demokrasi tetap terjaga, di satu sisi, tetapi di lain sisi juga terselenggara rasa aman dan kestabilan politik. Ini jelas merupakan tantangan serius, termasuk bagi kedua paslon yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum 2019 nanti.

 Bagaimanapun ini tantangan besar, membawa negara demokrasi tanpa serangan terorisme. Dalam praktiknya ini sulit. Apalagi, di abad ini, kontra terorisme tidak bisa dilakukan ampuh tanpa adanya pengawasan negara (state surveillance), yang artinya mengorbankan privasi warga sipil. Deradikalisasi akan diuji habis-habisan. Namun, kendati sulit, semoga saja, calon presiden memiliki formula jitu untuk meredam sebisa mungkin bibit terorisme tanpa mengorbankan hak sipil. Atau perlukah ini dipertanyakan secara serius dalam debat capres-cawapres di tahun mendatang? Waktu tinggal sedikit lagi untuk mempersiapkan diri.