Indonesia, sebagai negara tropis, tentu memiliki kandungan tanah yang sangat subur. Sehingga tidaklah heran jika di Indonesia banyak perkebunan dan pertambangan-pertambangan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat kandungan sumber daya alam yang cukup melimpah. Itu pulalah yang menjadi motif kolonialisme Belanda dipraktikan di tanah Indonesia. 

Sejatinya, kolonialisme merupakan paham penjajahan yang lahir dari rahim kapitalisme kuno. Secara sederhana bisa diartikan, kapitalisme kuno merupakan sistem pencarian keuntungan dengan praktik “kekerasan”. Perampasan tanah dan kerja paksa menjadi ciri khas dari kapitalisme kuno.

Seiring gerak sejarah yang sangat dialektis dengan berbagai macam faktor yang ada, Indonesia kemudian berhasil lepas dari kepalan kolonialisme Belanda pada tahun 1945. Namun tidak serta-merta watak kolonialisme hilang dari Ibu Pertiwi. Sebelum membahas kondisi kontekstual Indonesia saat ini, ada baiknya memahami sedikit sejarah tentang praktik kolonialisme pada masa itu.

Belanda sebagai salah satu negara kecil yang beriklim subtropis dan lebih banyak wilayahnya adalah perairan, tentu luas daratan yang Belanda miliki sangat mustahil mengandung banyak sumber daya alam seperti Indonesia. Untuk sekadar memenuhi bumbu dapur saja, Belanda harus mengekspor. Bahkan menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Massa Aksi, mayoritas penduduk Belanda hanya bekerja sebagai pedagang kopi jalanan. 

Kondisi tersebut yang kemudian mendorong Belanda untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Asia, guna mencari rempah-rempah sebagai bahan utama kebutuhan pokok di Belanda. Setelah melakukan ekspedisi, tibalah Belanda di Indonesia yang pada waktu itu belum terbentuk sebagai satu negara dan satu bangsa; mayoritas tanah nusantara masih dikuasai oleh raja-raja di daerah.

Singkatnya, Belanda lantas menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia untuk mencari keuntungannya. Menurut Dede Mulyanto dalam buku Genealogi Kapitalisme, praktik tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda tidak secara terang-terangan memaksa warga untuk menyerahkan tanahnya. Kondisi Indonesia yang pada saat itu masih sangat feodal berhasil dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan sistem tanam paksa. 

Kepatuhan warga terhadap tokoh dijadikan Belanda sebagai peluang melakukan perampasan tanah. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Belanda mengadakan kerja sama. Para tokoh diminta oleh Belanda untuk merayu warga supaya tanahnya digadaikan kepada tokoh tersebut sejumlah 70 persen dari total tanah yang warga miliki, dan 30 persen sisa tanah yang ada wajib ditanami tanaman sesuai permintaan Belanda.

Setelah tanah digadaikan kepada tokoh-tokoh tersebut, apakah tanah menjadi hak kelola tokoh? jJawabannya tidak. Karena para tokoh hanya sebagai umpan agar warga mau menggadaikan tanah dan menanami 30 persen sisa tanah dengan tanaman sesuai permintaan kolonial Belanda. 

70 persen tanah yang berhasil digadaikan tentu menjadi hak kelola kolonial Belanda. Sebagai ucapan terima kasih kepada para tokoh yang sudah membantu, kemudian Belanda memberikan jabatan, uang, dan beberapa hak kelola perkebunan. Historis inilah yang kemudian memunculkan sebutan Londo Ireng atau orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda.

Sesudah berhasil menguasai hak kelola atas tanah, Belanda kemudian mengatur siasat agar tanah tersebut menjadi hak milik mereka. Masih dalam buku Genealogi Kapitalisme karya Dede Mulyanto, siasat Belanda guna menguasai hak milik tanah yaitu dengan menerapkan sistem pajak dan memonopoli perdagangan hasil bumi.

Warga yang masih memiliki sisa tanah 30 persen wajib setiap kali panen menyetor pajak kepada Belanda dengan besaran yang sudah ditentukan oleh Belanda. Sementara hasil produksi pertanian atau perkebunan juga dijual kepada Belanda dengan harga yang tidak standar.

Alhasil warga yang sudah kadung menggadaikan tanahnya kemudian tidak mampu lagi untuk menebus tanah tersebut. Sehingga, konsekuensi logisnya, tanah yang tidak bisa ditebus menjadi hak milik si penggadai, dalam hal ini Belanda. Praktik seperti ini dijalankan dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga banyak tanah rakyat Indonesia yang kemudian menjadi hak milik Belanda selama ratusan tahun dan dipergunakan sesuai keinginan mereka.

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan satu antitesis atau suatu kontradiksi dalam melakukan perlawanan terhadap sistem kolonialisme. Ya, antitesis tersebut adalah Marhaenisme, sebuah paham atau ideologi perjuangan yang digali oleh Bung Karno atas dasar kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas memiliki sumber produksi akan tetapi hidupnya tetap miskin. 

Dengan basis analisis realitas objektif masyarakat Indonesia, Bung Karno menemukan satu fakta tentang kondisi kelas sosial di Indonesia. Kelas tersebut berbeda dengan yang ada di daratan Eropa, di mana mayoritas penduduk Eropa pada saat itu bekerja sebagai buruh, karena mereka sama sekali tidak memiliki sumber produksi yang bisa diolah sendiri. Sehingga mereka menjual tenaganya kepada para tuan besar atau para pemodal.

Melalui analisis itulah Bung Karno menggali dan mencetuskan satu paham besar bernama Marhaenisme. Sehingga dapat diyakini bahwa Marhaenisme adalah satu paham yang lahir murni atas kondisi masyarakat Indonesia, dengan sumber produksi yang dimilikinya tetapi tetap miskin dan tidak berdaulat atas hasil produksi. Marhaenismelah yang kemudian dijadikan oleh Bung Karno sebagai pijakan perjuangan dalam upaya memerdekakan Indonesia, dalam usaha mengusir kolonialisme, dan kemudian cita-cita merdeka terwujud di tahun 1945.

Setelah merdeka, Bung Karno sebagai Presiden pertama Indonesia melakukan nasionalisasi aset. Aset-aset yang dulunya menjadi hak milik Belanda kemudian diganti oleh Bung Karno dengan sejumlah uang, termasuk menebus tanah-tanah yang sudah menjadi hak milik Belanda. Tetapi apakah kemudian nasionalisasi aset tersebut berlaku untuk para Londo Ireng yang pada zaman Belanda mendapat hak istimewa dalam kedudukan, uang, dan pengelolaan tanah ?

Jawabannya tidak. Watak pragmatis Londo Ireng secara psikologis diturunkan oleh mereka kepada keturunannya. Sehingga tidak heran apabila saat ini masih banyak ribuan hektar tanah, ratusan kawasan pertambangan, dan lain sebagainya yang masih dikuasai oleh segelintir orang, dimonopoli oleh sekelompok manusia INDONESIA. 

Padahal tujuan Bung Karno melakukan nasionalisasi aset tentu sebagai upaya agar tatanan Indonesia yang adil dan makmur bisa diwujudkan ketika seluruh sumber daya yang dulu sempat dikuasai oleh kolonialisme Belanda kemudian diambil alih oleh Indonesia sebagai pemilik penuh. Itulah modal Indonesia dalam mewujudkan “Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik”.

Kebiasaan hidup serba nyaman dan selalu mendapatkan kemudahan dari pemerintah menjadi hal wajib yang harus dilestarikan oleh para keturunan Londo Ireng. Sehingga pada saat Bung Karno menjadi Presiden pertama Indonesia, memaksa mereka untuk ikut terjun ke dalam dunia politik kekuasaan. Tujuannya sudah jelas, agar “bisnis” dan “kekayaan” yang sudah mereka warisi dari dulu bisa dipertahankan dengan cara ikut merumuskan kebijakan negara. 

Hal ini terbukti pada saat Bung Karno jatuh dari kursi Presiden, kelompok Londo Ireng pragmatis langsung tampil di depan sebagai penghujat Bung Karno padahal mereka juga bagian dari pemerintahan Bung Karno pada waktu itu. Salah satu fakta hukumnya yaitu dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dari sini, apakah kondisi Indonesia semakin membaik? Keadaan semakin buruk yang terjadi di Indonesia. Mereka para londo ireng semakin mendapat kemudahan menjalankan bisnisnya dengan melakukan praktik suap menyuap terhadap penyelenggara negara, agar kepentingan bisnis mereka dilindungi langsung oleh negara.

Kemudian timbul pertanyaan besar, lantas Marhaenisme saat ini ada di mana dan sebagai apa? Untuk menjawab pertanyan itu, harus diketahui terlebih dahulu tentang hakikat Marhaenisme. Hakikat marhaenisme adalah sebagai ideologi perjuangan yang menjadikan masyarakat miskin sebagai entitas utama persoalan.

Siapakah masyarakat miskin? mMasyarakat miskin adalah mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber ekonomi, mereka yang tidak memiliki kedaulatan terhadap hasil produksinya, dan mereka yang hidupnya sangat bergantung dari pada orang lain. Intinya, Marhaenisme adalah satu paham yang digunakan sebagai usaha menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Thesis 33).

Seperti dijelaskan di atas bahwa Indonesia adalah negara tropis yang memiliki kandungan tanah sangat subur. Sehingga sangat wajar apabila iklim industri yang ada di Indonesia adalah industri perkebunan dan pertambangan. Sehingga para pelaku industri perkebunan dan pertambangan. Karena faktor “budaya” mereka yang selalu mengandalkan penguasa, bekerja samalah mereka dengan para pejabat Indonesia. 

Inilah faktor dominan yang ada. Penyelenggaraan negara selalu didikte oleh kepentingan mereka. Bahkan sekarang tidak hanya dalam urusan industri perkebunan dan pertambangan, hampir seluruh sektor ekonomi mereka kuasai dengan cara seperti itu. Akibatnya, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung koruptif dan melahirkan praktik korupsi. Kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi penjajah utama bangsa ini, serta membuat Indonesia semakin mundur. 

Alhasil, tugas besar ada di pundak kita, sebagai generasi penerus. Maka dari itu, Marhaenisme haruslah ditempatkan sesuai realitas objektif saat ini sebagai teori perjuangannya. 

Dalam Thesis 33 Kongres Partai Partindo, terdapat 9 thesis tentang marhaenisme di mana Bung Karno sebagai penggali dan pencetus marhaenisme ikut merumuskan 9 thesis tersebut, dan tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa dalam pengejewantahan Marhaenisme harus menolak asing, harus menolak sesama bangsa, bahkan harus menolak kapital. Tidak ada satupun kalimat tentang itu. Dalam thesis tersebut lebih menitik beratkan tentang “Kesejahteraan”.

Artinya, marhaenisme itu sangatlah dialektis. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan, apa pun caranya asal bisa menciptakan kesejahteraan, di situlah marhaenisme dijewantahkan. Oleh karena itu, dengan sistem koruptif yang selama ini membelenggu bangsa Indonesia, di situlah sesungguhnya marhaenisme menjadi antitesis.

Dalam situasi koruptif, sangat sulit mewujudkan tatanan Indonesia yang sejahtera. Karena selama ruang kebijakan didikte terus-menerus oleh kepentingan kaum pragmatis, tidak akan ada satupun rumusan kebijakan yang pro terhadap rakyat. 

Lalu, apakah korupsi merupakan bagian dari Kapitalisme? Ya, korupsi adalah akibat dari sistem yang memberikan kelonggaran dalam menumpuk kekayaan. Itulah Kapitalisme kuno. Praktik korupsi menjadi sangat lazim dilakukan dalam mencari kekayaan, karena pada prinsipnya kapitalisme kuno sangat membutuhkan peran kekuasaan.

Tetapi dalam sistem kapitalisme modern, apakah praktik demikian harus dilakukan? Tentu tidak. Peran penguasa terhadap sistem pasar dan pencarian laba jangan sampai mendominasi, itulah prinsip kapitalisme modern. Pasar dan keuntungan ditentukan oleh “mekanisme pasar murni”, begitu kira-kira yang dijelaskan oleh Adam Smith. Dengan begitu, proses pencarian laba ditentukan sendiri oleh kapasitas dan kualitas masing-masing pelaku pasar.

Kita semua sebagai pewaris sejarah memiliki tugas untuk ikut dalam barisan perjuangan melawan sistem koruptif, mewujudkan kemandirian pasar, memutus mata rantai perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa, serta membangun kesadaran kritis rakyat.

Inilah jawaban mengenai Marhaenisme ada di mana dan sebagai apa. Marhaenisme menjadi antitesis dalam melawan sistem koruptif, menjadi fondasi perjuangan dalam melakukan gerakan penyadaran terhadap rakyat. Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan tidak cukup dengan membangun kesadaran rakyat. Selama negara eksis sebagai organisasi terbesar, jelas bangunan kesejahteraan harus dibentuk melalui perbaikan birokrasi dan kesadaran kritis rakyat. Karena kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan, seperti yang pernah Che Guevara katakan bahwa revolusi tidak lahir hanya pada satu kelas.

Perlawanan melawan sistem koruptiflah yang sekarang menjadi tugas generasi penerus. Sering kali Bung Karno mengingatkan akan makna revolusi, bahwa revolusi adalah menjebol dan membangun. Sesungguhnya makna menjebol saat ini adalah menjebol korupsi birokrasi sembari mendidik rakyat agar kritis. Baru setelah itu, “kita” semua bahu-membahu membangun Indonesia yang adil dan makmur.