Secara global, pada akhir Perang Dunia II, perekonomian sejumlah negara berada dalam posisi lemah, seperti yang terjadi di Turki dan Yunani. 

Pada waktu itu, Inggris sebagai salah satu negara kaya memasok bantuan ekonomi dan militer ke Turki dan Yunani. Tetapi pada bulan Februari 1947, Inggris menghentikan bantuannya. Amerika kemudian melakukan inisiatif dengan mengajukan biaya US $ 400 juta untuk Turki dan Yunani. 

Dalam startegi ekonomi internasional, mantan Presiden AS Harry S Truman menaruh perhatian besar pada Turki dan Yunani. Truman khawatir kedua negara bisa jatuh ke tangan komunis, yaitu Uni Soviet. Karena alasan ini, tepatnya 71 tahun yang lalu, pada 12 Maret 1947, Truman mengeluarkan "doktrin Truman" dalam pidatonya, untuk mencegah penyebaran komunisme di dunia internasional.

Gagasan Ekonomi Perdamaian

Secara umum, Amerika Serikat mempromosikan neoliberalisme sebagai agenda besar mereka dalam ekonomi internasional. Teori Neoliberalisme mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus). Sehingga semua tindakan manusia didominasi oleh faktor ekonomi. 

Situasi ekonomi suatu negara juga dapat meminimalisZi terjadinya perang. Jika situasi ekonomi terjaga dengan baik, maka perang tidak akan terjadi (Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009). 

Menurut Baldwin (1984), setelah perang dunia ke-2, Amerika mempromosikan gagasan politik internasional yang luas dalam rangka memajukan tujuan ekonomi nasional dan menanggapi tekanan politik di dunia. Amerika juga memimpin pembentukan sistem perdagangan internasional terbuka sebagai landasan gagasan ekonomi perdamaian (Peace economic notion).

Implementasi dan dampak positif ekonomi perdamaian dapat dilihat pada tahun 1952, di mana share total ekspor Amerika dibanding dengan sepuluh negara industri terkuat di dunia adalah 35 persen sedangkan pada tahun 1938 dan 1928 masing masing sejumlah 26 dan 28 persen. 

Implementasi ekonomi perdamaian Amerika juga dapat dilihat dari jumlah Share ekspor manufaktur di tahun 1952 sejumlah 35 persen. Angka ini menunjukan peningkatan yang signifikan jika melihat 21 persen share ekspor pada tahun 1938 dan 1928. 

Lebih lanjut lagi, ekonomi perdamaian juga menghasilkan surplus ekspor di setiap kelompok industri utama (misalnya, mesin, kendaraan, bahan kimia, tekstil, dan manufaktur lain-lain) kecuali logam (Baldwin, 1984).

Hambatan Ideologis dari Komunisme

Dalam pelaksanaan ekonomi perdamaian, Amerika beberapa kali menemukan kendala yang menghambat penyebaran pengaruh ekonomi mereka. Komunisme adalah salah satu hambatan bagi pelaksanaan strategi ekonomi ini. 

Lalu, bagaimana ideologi komunisme menghambat strategi ekonomi Amerika? 

Secara fundamental, strategi ekonomi Amerika berbasis prinsip Neo-Liberal. Neo-Liberalisme, menurut Steans & Pettiford (2009), berarti pembatasan peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi. 

Ini berarti kapitalisme percaya pada kepemilikan pribadi atas tanah dan alat produksi. Bagian utama dari keuntungan bisnis akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki alat produksi, sementara pekerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis mendapatkan porsi tertentu yang lebih kecil dari pemilik modal. 

Sementara komunisme melarang kepemilikan individu/pribadi atas tanah atau sumber daya vital. Mereka berpendapat bahwa semua 'alat produksi' seperti tanah dan sumber daya harus dimiliki oleh negara. 

Jika ideologi komunisme mendominasi dunia, Amerika sebagai pemilik modal yang akan memberikan dana untuk banyak negara akan menghadapi kendala ideologis untuk menjalankan rencana mereka, terkhusus di negara Eropa Timur yang merupakan basis ideologi komunisme.

Marshall Plan

George Marshall yang merupakan Sekertaris Negara Amerika (1947-1949) meluncurkan European Recovery Program (Program Pemulihan Eropa) yang kemudian dikenal sebagai Marshall Plan pada tahun 1947-1951. Marshall Plan adalah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk Eropa di era pasca-Perang Dunia II. 

Menurut Cowen (1985), tujuan utama Marshall Plan adalah membendung komunisme dari Uni Soviet dan Tiongkok. Program ini dilakukan untuk memperbesar dan memperluas pengaruh Amerika Serikat secara politik-ekonomi, yaitu kapitalisme/liberalisme di Eropa. 

Program ini sangat sukses, karena Eropa benar-benar membutuhkan bantuan ekonomi untuk memulihkan perkembangan ekonominya setelah perang. Dengan demikian, Marshall Plan dapat berjalan lancar di Eropa, terkhusus Eropa Barat.

Tidak hanya mempromosikan integrasi ekonomi menurut Cowen (1985), Marshall Plan secara resmi mempromosikan produksi industri dan pertanian, menjaga stabilitas keuangan internal, dan merangsang perdagangan di Eropa sendiri dan dengan negara lain. 

Dengan Marshall Plan, situasi Eropa pasca perang menjadi sangat unik. Ekonomi Eropa bukan hanya pembangunan industri dan integrasi, tetapi juga soal dimulainya tradisi panjang lembaga-lembaga kapitalistik dengan gagasan ekonomi perdamaian.

Secara keseluruhan, strategi di Amerika setelah perang dunia 2 adalah ekonomi Neo-Liberal. Mereka percaya untuk menciptakan atmosfer perdamaian dengan menggunakan pengaruh kerjasama ekonomi. 

Namun, dalam praktiknya, Amerika harus menghadapi hambatan terbesar mereka, yaitu pengaruh komunisme. Secara umum, Amerika membangun hubungan interdependensi antara negara demokratis-liberal terutama dengan negara negara yang didanai oleh Marshal Plan.

Referensi

  • Baldwin, Robert E (1984). The Changing Nature of U.S. Trade Policy since World War II. University of Chicago Press.
  • Cowen, Tyler (1985). THE MARSHALL PLAN: MYTHS AND REALITY. In D. Bandow, US AID TO THE DEVELOPING WORLD: A FREE MARKET AGENDA Washington D. C.: Heritage Foundation.
  • Steans, Jill & Pettiford, Lloyd.2009. Hubungan Internasional perspektif dan Tema. Yogjakarta: Pustaka Pelajar