Barangkali golongan putih atau lebih trend dengan akronim “golput” adalah sebuah gagal paham. Ia sering kali dipandang sebagai penyakit yang menggangu stabilitas kultur demokrasi. Meskipun demikian, tidak sedikit kalangan yang gagah-gagahan menyebut diri kaum moderat dan membaptis golput menjadi sebuah pilihan politis. Tak terkecuali, muda-mudi berstatus mahasiswa/mahasiswi. Mereka tersenyum ketika dikata anti-mainstream. Ada yang menepuk dada saat dicap “penoreh garis kiri” demokrasi. Serasa telah terbit sebersit patriotisme.

Bagi kaum yang katanya moderat muda ini, demokrasi harus ditandai oleh adanya “kebebasan”. Memberikan hak suara dalam pemilihan umum atau tidak sama sekali adalah wujud pilihan bebas itu. Ruang pemerintahan negeri ini terlampau najis, sesak dan pengap dijejali para politikus golongan tua. Sebab, banyak di antara pemimpin tersebut melanggeng kuasa lewat praktek-praktek politik kotor. Kaula muda tampak dilematis dalam berpolitik. Untuk meminjam ungkapan Mahfud MD, salah seorang politikus dari kalangan tua, “Kalau memilih wakil rakyat yang muncul adalah buaya. Tetapi, kalau tidak memilih yang muncul adalah serigala. Sebab, pilihannya hanya buaya, serigala ataukah ular berbisa.”

Atas berbagai kebimbangan tersebut, cendikiawan muda berpayah-payah membenarkan golput sebagai penampakan paling riil dari paham civil liberties. Sebab, memilih atau tidak memilih adalah sama saja. Hal ini tentu menyisahkan kesangsian. Ada sebuah gagal paham sedang menginduk-semangi pikiran mereka. Dapatkah golput dimaknai menjadi sebuah model partisipasi politik? Apakah sikap apatis para penyandang identitas Maha Siswa/i ini pantas dipandang sebagai wujud kebebasan demokratis? Atas berbagai kesangsian dan pro-kontra ini, adalah suatu yang menarik untuk mengayun pisau bedah kritis terhadap golput dalam kait-mengaitnya dengan partisipasi politik. Usaha tersebut perlu digagas guna menelusuri sikap apa yang sejatinya menggambarkan demokrasi, khususnya dalam tulisan ini, paham demokrasi mengerucut kepada kancah pemilu lokal.

Golput sebagai Kategori Partisipasi Politik?

Tak selayaknya golput dipandang sebagai model partisipasi politik. Sebagai kategori pembanding, barangkali. Pada konteks politik yang lebih luas dari sekadar pemilu, kategori partisipasi politik bisa dirangkai berdasarkan intensitas dan frekuensinya. Pakar partisipasi politik Milbrath dan Goel mengkategorikan partisipasi politik dalam tiga kategori berdasarkan kedua hal tersebut. Ketiga kategori itu yakni pemain, penonton, dan apatis. Pemain (gladiators) merupakan kategori yang disematkan pada orang-orang yang sangat aktif dalam dunia politik. Kategori penonton (spectators) mencakupi orang yang memakai hak pilihnya. Mereka yang tergabung dalam kategori ini memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah. Sedangkan apatis (aphatetic) adalah kategori orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.

Seturut pengkategorian partisipasi politik, golput itu apatis. Golput menentang paham kebebasan politis. Tak ada partisipasi ketika seseorang menarik diri. Sebagaimana ditandaskan pemikir Hannah Arendt, politik adalah “ruang antara”. Setiap orang hanya mendapat pengakuan politik ketika berada bersama yang lain. Berada bersama itulah yang diartikan sebagai partisipasi politik. Setiap manusia, juga para Maha-Siswa/i, tidak dilahirkan langsung sebagai manusia politis. Ia baru menjadi politis saat berpartisipasi dalam berbagai ruang politik bersama manusia lain seperti pemilu.

Golput mungkin merupakan suatu pilihan. Namun, pilihan untuk tidak bersikap demokratis. Maha-siswa gegabah bila membaptis golput sebagai gerakan pembaharu bangsa. Golput hanyalah sebuah perasaan skeptis. Belum ada bukti pasti bahwa dari total sepuluh kali pemilihan umum di Indonesia, golput telah berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah. Pilihan untuk golput tidak dapat membawa perubahan bagi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Golput hanyalah massa yang terombang-ambingkan perasaan skeptisnya itu.

Mahasiswa: Menggugat Golput, Menggugah Partisipasi Politik

Apa yang menentukan ke-maha-an seorang siswa? Dan, apa yang menentukan ke-tinggi-an sebuah perguruan? Maha siswa adalah panggilan untuk mereka yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan (universitas). Maka sudah sewajarnya, mereka harus mumpuni. Kemahaan mereka selalu identik dengan pengetahuan, idealisme, masa depan, agen perubahan dan berbagai atribut lainnya. Mereka tak diharapkan menjadi preman intelektual yang kerap gagal fokus sehingga lahir banyak distorsi. Golput salah satu penampakan paling riil dari distorsi pastiripasi politik. Padahal sejarah demokrasi pernah mencatat arti penting “maha-siswa” dalam memperjuangkan demokrasi. Mei 1998 ribuan siswa yang maha itu sukses menumbang tonggak otoritarisme Soeharto. Betapa disadari, mahasiswa adalah tokoh yang sangat dibutuhkan terlibat dalam demokrasi. Mereka adalah agen sosial yang diharapkan tidak melek apalagi anti-politik.

Demikian pun sebuah perguruan dikatakan tinggi atas kesanggupan membentuk character building. Ketinggian diukur dari terciptanya ruang epistemis supaya para mahasiswa belajar. Sehingga, dengan ketinggiannya sebuah perguruan harus mampu mencetak karakter pelajar yang partisipatis secara politis. Para sarjananya harus sanggup menjadi agen sosial yang terlibat diskursus-diskursus sosial-politik. Juga diharapkan turut-serta dalam gerakan kolektif untuk mencari serta menemukan figur pemimpin ideal.

Maka, atas nama kemahaan seorang siswa dan ketinggian sebuah perguruan, golput adalah sebuah salah kaprah. Perlu dibangun beberapa kerangka berpikir yang matang. Pertama, partisipasi aktif dalam pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan mutlak bagi segenap maha-siswa. Keikutsertaan dalam pemilihan umum mengindikasikan tingkat kesadaran akan hak demokratis. Di dalamnya terbungkus usaha keterlibatan warga negara dalam progresifitas pembangunan. Warga negara melimpahkan kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Pelimpahan ini adalah langkah awal keikutsertaannya menentukan kiblat negara. Hanya melalui pemilihan umum wakil-wakil rakyat memperoleh legitimasi kepemimpinannya atas rakyat. Ini pula yang menjadi dasar dan sumber kewenangan untuk mengusahakan cita-cita bersama.

            Kedua, partisipasi dalam pemilihan umum adalah lambang demokrasi, sekaligus suatu jalan keluar atas persoalan yang dihadapi bangsa. Kedaulatan rakyat seturut konsep demokrasi berarti rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Tak seorang pun dapat menguasai, memimpin, dan memerintah rakyat. Maka kewenangan untuk mengurus diri rakyat harus bersumber dari legitimasi rakyat. Inilah kesimpulan dan konsekuensi logis yang memutlakan partisipasi aktif dalam pemilihan umum. Keputusan rakyat untuk memilih pemimpin atau wakil-wakilnya adalah wujud usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang melanda kehidupan bangsa dan negara.

Ketiga, golput sering kali dilandasi rasa frustasi atau kekecewaan yang mendalam. Mahasiswa merasa bahwa memilih atau tidak memilih pemimpin tidak akan membawa perubahan terhadap situasi negara. Anggapan ini hanyalah sebuah suasana psikologis yang secara rasional sukar diterima. Penilaian atas calon pemimpin dan ketegasan untuk menentukan sikap memilih atau tidak sama sekali harus melibatkan aspek rasional. Sebagaimana yang ditekankan Filsuf Aristoteles bahwa manusia dilengkapi dengan kemampuan nalar untuk melihat keuntungan timbal balik yang diperoleh dari negara. Konsekuensi logis dari pernyataan ini bahwa secara alamiah manusia didorong dan dipacu untuk mempertahankan komunitas politiknya. Secara kodrati manusia terdisposisikan untuk berpartisipasi dalam komunitas politiknya (negara). Jadi golput adalah tindakan yang melawan kodrat manusia sebagai Ens Politicum.

#LombaEsaiPolitik