Istilah post-truth pertama kali digunakan oleh Steve Tesich dalam esainya yang terbit di majalah The Nation tahun 1992. Ia menggunakan istilah post-truth untuk merefleksikan perang Teluk dan perang Iran yang terjadi pada saat itu. Steve Tesich menggaris bawahi bahwa "kita, sebagai orang bebas yang bebas memutuskan apa saja yang ingin kita hidupkan di dunia post-truth", itu lah pertama kali istilah post-truth dikenalkan pada publik.

Kemudian dilanjutkan oleh Ralph Keyes yang mempopulerkan istilah post-truth dalam bukunya yang terbit pada tahun 2004 dengan judul The Post Truth Era-Dishonesty and Decepticon in Contemporary Life. Walaupun, istilah post-truth sendiri sebenarnya sudah pernah digunakan sebelum Steve Tesich dan Ralph Keyes menggunakannya, namun post-truth saat itu memiliki pengertian "setelah kebenaran diketahui".

Tahun 2016, istilah post-truth semakin populer setelah terjadi dua fenomena politik besar saat itu. Fenomena yang pertama yaitu keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Brexit, dan fenomena yang kedua yakni terpilihnya Donal Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Bahkan, Oxford Dictionary menobatkan istilah post-truth sebagai "The word of the year", karena terjadi peningkatan sebesar 2000 persen penggunaan istilah post-truth sejak tahun 2015.

Andrey Miroshnichenko menjelaskan bahwa menurut Oxford, post-truth menggambarkan keadaan dimana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal. Artinya, post-truth sangat tidak mengutamakan objektivitas dan rasionalitas, bahkan menomor duakan kebenaran. Sehingga yang terjadi, publik tidak mau melakukan verifikasi ketika menerima informasi. Asal benar menurut diri sendiri, maka itu akan menjadi satu keyakinan.

Terjadinya revolusi digital, menyebabkan dampak sosial yang cukup signifikan. Arus deras informasi yang ada menjadikan publik mendapat problem baru, problem tersebut bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan rendahnya kemampuan publik menyerap informasi yang benar. Ini lah yang oleh Prof. 

Haryatmoko dikatakan sebagai kebaharuan dalam era post-truth yang tumbuh dalam masyarakat komunikasi, yaitu mudahnya orang per orang menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu tentang informasi tersebut. 

Apa lagi media arus utama yang selama ini menjadi sumber informasi publik kehilangan kredibilitasnya karena selalu digerogoti oleh kepentingan penguasa. Kondisi ini memaksa publik untuk mencari media alternatif, celakanya media alternatif yang ada tidak selalu melakukan validasi atas apa yang terjadi.

Kecenderungan post-truth yang selalu menggerakkan emosi menjadikan kondisi di masyarakat sangat mudah untuk dipolarisasi dan dipolitisasi oleh para penguasa. Sebagai contoh, proses terpilihnya Donal Trump sebagai presiden Amerika Serikat banyak hal yang dilakukan oleh Donal Trump dalam mempermainkan emosi publik Amerika. 

Misalnya janji kampanye Trump yang mengatakan akan membangun benteng di wilayah Amerika Serikat bagian selatan agar imigran dari Meksiko tidak mudah masuk, menjadikan publik Amerika sangat yakin akan kemampuan Trump. Padahal faktanya, pembangunan benteng tersebut sesuatu yang tidak mungkin dilakukan karena begitu banyak memakan biaya.

Masih menurut Prof. Haryatmoko, antara post-truth dan hoax relasinya sangat erat. Karena dengan mengenyampingkan objektivitas dan rasionalitas, maka kebenaran akan dinomor duakan. Sehingga hoax menurut Prof. Haryatmoko adalah anak kandung dari post-truth. Apabila hoax atau kebohongan terus menerus dilakukan, akan menjadi satu keyakinan dan dianggap benar, yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai banalitas.

Hal itu pula yang dilakukan oleh Trump pada saat kampanye. New York Times mencatat, dalam waktu 60 menit Trump berkampanye, ada sekitar 69 kebohongan yang diucapkan. Artinya hampir seluruh ucapannya dalam kampanye tersebut tidak ada satu pun yang benar. Tetapi karena selalu diucapkan terus menerus disetiap kampanye dan diberitakan oleh sebagian besar media arus utama atau pun media sosial, popularitas Trump semakin tinggi dan akhirnya terpilih sebagai presiden.

Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia dewasa ini, banyak para politisi yang terus menerus menebar kebohongan. Data dan fakta di bolak balik demi kepentingan kekuasaan. Objektivitas dan rasionalitas dikesampingkan, publik disuguhkan ujaran-ujaran yang lebih menyerang emosi, seperti agama, ras, dan lain sebagainya. Akibatnya banyak perpecahan yang terjadi di masyarakat, bahkan banyak hoax yang diyakini oleh masyarakat sebagai satu kebenaran.

Disinilah sesungguhnya mahasiswa harus mengambil peran. Sebagai kaum terdidik tentu mahasiswa memiliki kemampuan intelektualitas yang cukup untuk membentengi diri agar tidak terjebak pada situasi hoax. Dengan kemampuan metodologis yang dimiliki mahasiswa, bukan hal yang sulit untuk melakukan verifikasi dan validasi informasi. Sehingga lewat kelebihan yang dimiliki tersebut, mahasiswa mampu melakukan edukasi terhadap publik agar publik tidak mudah meyakini sebuah informasi yang diterima.

Di era post-truth seperti sekarang ini, bukan berarti tidak ada ruang yang bisa dimasuki oleh para kelompok intelektual yang berpikir sehat. Seperti dijelaskan oleh banyak ahli bahwa post-truth ditandai dengan revolusi digital yang luar biasa, media alternatif seperti Facebook dan lain-lain sudah menjadi barang umum yang mudah diakses. 

Dengan bekal ilmu pengetahuan dan kemampuan intelektual yang dimiliki mahasiswa, media-media alternatif tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi terhadap publik, bahkan menjadi satu alat perlawan terhadap informasi-informasi yang menyesatkan. Sebelum ruang tersebut di isi penuh oleh para penebar kebohongan.