Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling diidealkan dalam masyarakat dunia. Tiap pelosok negeri seakan tak mampu menolak pesona dari demokrasi. 

Hal ini lebih di karenakan kuasa ada di tangan rakyat.Vox populi vox dei, begitulah semboyan yang sering dilontarkan para pengidam demokrasi[1].

Kondisi Demokrasi di Indonesia

Indonesia sendiri merupakan negara yang berbasis demokrasi. Para pemegang kuasa ditentukan melalui proses pemilihan yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Artinya, masyarakat mewakilkan suara mereka kepada para calon penguasa. Bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak suara yang sama. 

Di sini menunjukkan bagaimana fungsi dari suara warga negara sangat berperan dalam membentuk sitem pemeerintahan melalui mekanisme politik. Namun, di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Demokrasi kita sekarang diciderai dengan keluarnya Perppu Ormas dan UU MD3. Kebebasan rakyat dalam mengkritik penguasa pun hilang. 

Selain itu, persekusi sering kali dilakukan terhadap mereka yang berbeda pendapat. Tagar 2019 ganti presiden bisa jadi contoh. Tagar tersebut merupakan hasil dari kebebasan ekspresi dan bersuara dari warga negara. 

Apakah tagar tersebut ditunggangi oleh oposisi atau lawan politik petahana tentu bukan soal. Sudah jadi tugas oposisi menunggangi fenomena yang ada dalam masyarakat yang mungkin berpotensi melawan petahana. Toh yang setuju dengan tagar tersebut juga bukan hanya pendukung oposisi saja. Namun, justru ada usaha untuk membungkam suara tersebut yang seharusnya jadi tugas negara untuk merawat tiap ide yang tumbuh di masyarakat. 

Agar tak dianggap sebagai lawan politik, saya coba terangkan menggunakan kasus lain. Beberapa waktu lalu, tepatnya Kamis, 27 September 2018, terjadi pembubaran Aksi Kamisan yang diadakan di Malang dan di Surabaya. Dalam kedua aksi tersebut, juga hadir teman-teman Papua yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.[2] 

Aksi Kamisan yang dilaksanakan di Malang mengangkat tema “Hentikan Hoax ’65”. Pembubaran dilakukan oleh ormas reaksioner dan kepolisian setempat. Ormas reaksioner tadi menuduh bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh separatis Papua. Selain itu para massa aksi juga diteriaki sebagai PKI. 

Kepolisian yang seharusnya memiliki tugas untuk mengamankan situasi agar kondusif, justru sekarang berubah total fungsinya. Polisi sekarang berfungsi sebagai pengaman sentimen masyarakat "mayoritas" dengan dalih klasik, yaitu mengganggu ketertiban umum. Kalau mau dibedah lebih lanjut, jelas para ormas reaksionerlah yang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Sering kali para massa ini yang memprovokasi kerusuhan dengan ancaman-ancamannnya.

Demokrasi Justru Menghalangi Kemerdekaan

Dalam publik yang demokratis, kekuatan wacana amatlah berpengaruh. Namun sekarang, wacana dikontrol sedemikian rupa oleh penguasa untuk mengendalikan opini publik. 

Baca Juga: Demokrasi Terasi

Komunisme, misalnya. Untuk mempertahankan kedaulatan kapitalisme Amerika di Indonesia di zaman Orba dulu, dibentuklah wacana bahwa komunisme buruk dan menghancurkan kedaulatan NKRI. Opini publik dibentuk dengan film G30S. 

Selain itu, untuk menghambat wacana komunisme, juga dikeluarkan Tap MPR yang melarang diskursus soal Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal secara akademis bisa dikatakan bahwa yang mendorong merdekanya bangsa Indonesia adalah wacana Komunisme dan Marxisme yang merupakan wacana pembebasan. Justru dengan menghentikan wacana-wacana Komunisme dan Marxisme menunjukkan bahwa negara takut dengan kebebasan.

Sekarang, sentimen-sentimen masa lalu terhadap PKI mulai digaungkan kembali. Sentimen menjadi mata uang dalam demokrasi kita sekarang. Orang sudah tidak bertukar tambah pikiran melainkan tukar tambah sentimen. Secara politis, sentimen-sentimen tadi dipakai untuk membungkam mereka yang berbeda pendapat dengan ormas tertentu atau bahkan pemerintah. Fenomena ini sangat dimungkinkan dalam demokrasi. 

Namun, di era reformasi ini, kita sebagai bangsa menginginkan perubahan yang kualitatif di Indonesia. Dulu kita sangat mengidealkan masyarakat yang rasional, bukan emosional. Namun sampai sekarang kita terjebak dalam emosi yang berujung pada penyempitan saraf nalar. Indeks demokrasi kita akhirnya terus turun, begitu pula indeks Hak Asasi Manusia yang juga terus merosot. Macam apa demokrasi kita ini?

Catatan kaki

[1] Vox populi,vox dei berarti suara rakyat adalah suara Tuhan.

[2] Latar belakang aksi kamisan adalah keprihatinan terhadap kasus pelanggaran HAM yan terjadi di tahun ’65 maupun pelanggaran HAM yang baru misal: karyawan freeport, atau mungkin “penertiban” yang dilakukan pada saat acara ASIAN games berlangsung yang barangkali tidak diketahui publik yang sudah menghabsi 70 an nyawa orang yang dianggap (secara sepihak) bersalah atau mengganggu keamanan.