Istilah literasi (literacy) atau keberaksaraan kini dipakai secara beragam, mulai dari literasi media (media literacy), literasi keuangan (financial literacy), sampai literasi keagamaan (religious literacy). Ada pula istilah lebih umum, yakni literasi informasi (information literacy) yang diperluas maknanya menjadi sebuah kompetensi sosial di dalam apa yang sering kita sebut sebagai masyarakat informasi (information society).

Pada awalnya kita mengartikan seseorang yang literate sebagai orang yang melek-huruf alias dapat membaca, sebagai lawan dari illiterate alias buta-huruf. Melek-huruf ini diartikan sebagai kemampuan dasar dan teknis untuk memahami tulisan-tulisan sederhana (basic literacy).

Lazim pula melek huruf ini menjadi indikator kemampuan seseorang untuk berperan atau berfungsi di masyarakat, sehingga disebut pula melek-huruf fungsional (functional literacy). 

Dengan memakai artian seperti ini, maka Indonesia boleh bersyukur karena mencapai tingkat literasi (literacy rate) mendekati 90 persen—hampir seluruh orang Indonesia sudah melek-huruf dan sudah “berfungsi” sebagai anggota masyarakat berpondasi baca-tulis. 

Secara lebih spesifik, “melek-huruf fungsional” ini seringkali dikaitkan dengan kompetensi dasar tenaga kerja. Pabrik-pabrik dan berbagai industri besar padat karya (misalnya perkebunan, pertambangan) membutuhkan buruh dan pegawai yang setidaknya dapat membaca petunjuk (manual) sederhana.

Ini membuktikan bahwa bahasa tertulis berperan penting dalam organisasi kerja di masyarakat, selain juga dalam perbedaan dan eksploitasi kelas. 

Berhubung konsep literasi fungsional ini lebih untuk kepentingan kerja tangan, atau bahkan “kerja kasar”, maka sebagian masyarakat lalu berupaya membedakan tingkatan literasi bagi seseorang yang memiliki kemampuan yang lebih “tinggi”, khususnya kemampuan membaca tulisan yang lebih rumit atau lebih “bermutu”. Bahkan ada yang ingin punya kategori literasi paling tinggi dalam bentuk kemampuan sastrawi.

Akibatnya, pengertian dan pemahaman tentang literasi pun semakin beragam. Selain itu, mulailah tampak ironi dan paradoks. Misalnya, mengapa bangsa yang sudah mencapai tingkat literasi 90 persen ini ternyata merupakan bangsa yang paling sedikit membaca atau mengonsumsi buku? 

Literasi sebagai Gerakan Masyarakat 

Banyak pihak peduli literasi, melahirkan berbagai “gerakan literasi” di Indonesia, sekaligus memperlihatkan gradasi pemahaman tentang konsep-konsep literasi tersebut di atas, selain juga kompleksitas permasalahan sosial budaya yang terkait dengannya.

Di satu sisi, ada “gerakan membaca” yang pada umumnya didukung Pemerintah via institusi-institusi pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar. Para pengurus negeri, khususnya menteri pendidikan, tentunya gerah setiap disodorkan statistik internasional yang menunjukkan Indonesia tergolong bangsa yang kurang suka membaca. Maka, sekolah-sekolah akan didorong serentak melakukan gerakan wajib-membaca. 

Gerakan literasi lainnya juga dilakukan oleh institusi-institusi Pemerintah yang bertanggung jawab mengurus buku dan bacaan, yakni institusi perpustakaan. Seringkali gerakan ini sekaligus adalah upaya memopulerkan diri mereka yang selama ini memang kurang ditengok masyarakat sekitar.

Hampir seluruh gerakan membaca oleh perpustakaan-perpustakaan Indonesia adalah sekaligus upaya promosi fasilitas untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan akses. 

Agak sedikit lebih luas dari gerakan di sekolah-sekolah, adalah gerakan yang  terjadi di tingkat akar rumput dan komunitas, berkonsentrasi pada pendekatan langsung ke masyarakat dan sedikit-banyaknya mengutamakan apa yang mereka sebut “mutu bacaan” katimbang sekadar mampu atau gemar membaca.

Inisiatif datang dari pribadi atau kelompok swadana. Belakangan, perusahaan-perusahaan besar ikut sibuk dalam gerakan ini sebagai penyalur hasrat “tanggungjawab sosial” mereka (atau istilah kerennya: CSR).

Aneka aktivitas dan program literasi di masyarakat itu dalam istilah para pengamat linguistik dan sosial dapat disebut sebagai “literacy practice”. Pendek kata, literasi bukan melulu teknik dan kemampuan membaca walaupun dasar atau pondasinya adalah melek-huruf, melainkan literasi adalah keseluruhan kemampuan seseorang berkomunikasi dan menggunakan bahasa tulisan untuk berbagai keperluan hidup.

Bahkan, kemampuan baca-tulis dapat dianggap sebagai bagian dari upaya seseorang berpartisipasi secara kritis (critical), alih-alih hanya sebagai pihak penerima (recipient) tulisan yang pasif. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi tidak hanya pandai baca-tulis tetapi juga berkemampuan (berdaya, empowered) dalam mengubah kehidupan dirinya maupun kehidupan lingkungannya.

Literasi (dan Teknologi) Informasi

Ketika Indonesia sedang giat mendongkrak tingkat melek-huruf pada tahun 1970-an, Pemerintah membuat keputusan lumayan berani, yaitu meluncurkan (dengan bantuan Uncle Sam tentunya!) satelit Palapa, pada 8 Juli 1976.

Akibat keputusan ini adalah sebuah matarantai reaksi perkembangan komunikasi dan telekomunikasi yang boleh dikatakan revolusioner, sampai akhirnya sekarang Indonesia menjadi salah satu bangsa dengan tingkat penggunaan Internet terbesar di dunia.

Bangsa Indonesia pun kini berada dalam kelimpahruahan informasi, di saat persentase melek hurufnya nyaris 90% (menurut UNESCO 80,9%), sementara kebiasaan membacanya nomor bontot, penipuan lewat Internet dan cybercrime-nya meningkat.

Akses ke pornografi semakin mudah, berita bohong (hoax) dan caci maki di media sosial alias cyber bullying marak, politikusnya mengumbar janji (dan berbohong) lewat Twitter, dan sebagainya, dan seterusnya!

Dalam kondisi seperti inilah muncul kesadaran tentang perlunya (lagi) sebuah kemampuan yang lebih dari sekadar mengonsumsi segala sesuatu di Internet, walaupun dasar atau fondasinya adalah melek-huruf dan akses ke Internet. Lebih dari sekadar mampu dan gemar membaca, seseorang kini memerlukan kemampuan berkomunikasi dan menggunakan Internet secara cerdas, kritis, dan kreatif untuk berbagai keperluan hidup.

Maka muncullah berbagai keperluan itu:

  • Kita perlu literasi media (cerdas, kritis, kreatif mengonsumsi dan menggunakan media, termasuk media sosial).
  • Kita butuh literasi finansial (cerdas, kritis, kreatif memanfaatkan kabar, data, informasi tentang keuangan dan bisnis, agar tidak mudah tertipu).
  • Kita bahkan butuh literasi religius (cerdas, kritis, kreatif memahami berbagai pesan tentang agama, termasuk memilah dan menyingkirkan hasutan atau propaganda politik berbungkus dakwah).

Pendek kata, kita butuh sebuah kemampuan atau kompetensi sosial yang memungkinkan setiap orang tak hanya “berfungsi” karena sudah melek-huruf, melainkan juga mampu memilih dan memilah apa yang dibaca atau ditonton. Maka makna literate tak lagi bisa dikungkung di lingkungan pendidikan formal dan melulu dikaitkan dengan teks di buku-buku pelajaran. 

Konsekuensi logisnya adalah perluasan sekaligus integrasi antar-peran tiga pihak yang selama ini peduli dan bergerak di bidang literasi, yakni: pendidik formal, perpustakaan, dan pegiat di masyarakat.

Tingkat literasi tak lagi sekadar tanggungjawab Pemerintah via menteri-menteri yang mengurus pendidikan, melainkan juga tanggung jawab masyarakat yang lebih luas. Koordinasi antar-pihak menjadi keharusan, dan dalam hal inilah kita seringkali kedodoran.

Catatan

Istilah “practice” di sini diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang diulang-ulang dan bertujuan untuk menggunakan dan menerapkan seperangkat pengetahuan dan teknologi tertentu di dalam satu bidang kehidupan yang spesifik.

Dengan pengertian seperti ini maka “literacy practice” tidak hanya melibatkan penggunaan keterampilan membaca dan menulis tetapi juga pengetahuan tertentu tentang apa yang dibaca, dalam rangka mencapai tujuan kehidupan seseorang dengan memanfaatkan bahasa tulisan.