Wacana sertifikasi dai yang ulama adalah wajar dalam koridor disiplin ilmu dan kontrol negara terhadap segala sesuatu yang dianggap musuh dan membahayakan kekuasaan dan ketenteraman umum. Intervensi negara dalam hal ini bukanlah barang baru dalam khazanah dan sejarah kontrol agama oleh kekuasaan. 

Sejak munculnya nasionalisme bangsa-bangsa dan tren agama menjadi ideologi negara, level intervensi makin memuncak. Agama yang menjadi ideologi suatu bangsa justru mematikan nilai universalnya. Menjadi sempit dan picik. 

Namun, itulah kekuasaan. Ketika negara harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang mengancam, maka akan banyak pembatasan sebagai sebuah kontrol. 

Sertifikasi dai atau ulama juga bisa dilihat pada paradigma Licence to Preach atau Lisensi Berkhotbah pada gereja-gereja Metodis yang merupakan otorisasi resmi seseorang untuk memberitakan Injil dan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan lain yang diberi wewenang (termasuk mengelola sakramen). 

Izin seperti itu biasanya dikeluarkan oleh Pengawas Distrik atau Uskup dan harus diperbarui kembali secara berkala (biasanya setiap tahun).

Lisensi adalah cara bagi gereja lokal untuk memberikan pengakuan, otorisasi dan penegasan atas karunia dan keterampilan seseorang untuk pelayanan. Perizinan dipandang baik oleh gereja-gereja lain, yang menambahkan bukti lebih lanjut tentang karunia dan kemampuan orang.

Termasuk pula adanya peraturan ordinasi (pentahbisan) yang sesuai bagi mereka yang memiliki pelayanan khotbah atau pengajaran yang substansial di gereja, lembaga pendidikan dan keperluan lainnya. 

Apakah model-model lisensi dan sertifikasi merupakan bentuk gangguan gospel freedom, freedom of speech, freedom of preach?

Fenomena di atas juga menjangkiti khazanah perkembangan dakwah Islam di dunia seperti di Malaysia dan Brunei mulai menerapkan sistem serupa di atas (Licence to Preach) yang berupa sertifikat negara kepada para pendakwah sebelum mereka terjun ke masyarakat.

Program sertifikasi yang sifatnya lisensi dan berkekuatan hukum untuk para dai atau penceramah ini sudah dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak September 2019 atas permintaan Kementerian Agama. Kemudian timbul kegaduhan. 

Hingga saat ini, MUI sudah menghasilkan tiga angkatan program ulama atau dai bersertifikat yang menimbulkan pro dan kontra tentunya. 

Secara tradisionalis, status ulama adalah pemberian dan penghargaan dari masyarakat oleh karena keahlian dan keilmuan yang dalam. Kemudian, sedikit demi sedikit bergeser sesuai dengan dinamika kehidupan hingga melonggarkan pengertian tradisionalis di atas, baik dari sisi arti kata maupun definisi desk job-nya. 

Universalitas kebebasan berdakwah atau gospel freedom (karena gak ada istilah lain) yang semestinya bisa mengisi ke sejumlah dan segala bidang kehidupan. Namun, makin sempit dengan kriteria-kriteria yang tercipta dari tekanan makna dan desk job-nya yang telah ditentukan dan dilembagakan. 

Hal-hal yang semestinya lumrah dan universal tiba-tiba saja dipandang aneh. Semisal jika berdakwah penuh humor dan canda, identik dengan kosongnya hikmah dan ilmu. 

Kemudian dipandang aneh juga jika yang berdakwah itu radikal (tak jelas definisinya) ataupun yang berdakwah itu seorang artis atau jabatan lainnya yang tak ada hubungannya dengan pelayanan Tuhan ini. 

Semangat dakwah global akhirnya partikular karena rebutan lahan basah dan kue kekuasaan ataupun labirin-labirin penyekat lainnya yang semestinya lapang dan aksesibel. 

Belum lagi benturan-benturan ormas keagamaan yang sering menimbulkan percikan-percikan seperti verifikasi pertanyaan non-formal yang tak perlu bagi terciptanya kebebasan berdakwah (gospel freedom) dan semangat dakwah global. 

Pertanyaan-pertanyaan itu seperti: lulusan dari pesantren mana, ormas keagamaannya apa? partainya apa? Dia punya majelis apa? Mazhabnya apa?

Walaupun pada dasarnya pertanyaan itu bagian dari jaminan ataupun garansi ke umat bahwa yang berkhotbah atau berdakwah itu kalau betul-betul ulama yang punya keilmuan, profesional dan integritas, namun sangat merugikan dan kontraproduktif bagi keragaman, kebebasan berbicara dan upaya kontrol kekuasaan. 

Cukuplah pertanyaan itu diganti dengan memberikan pedoman global saja, sedang cita rasa dan kecenderungan serahkan kepada penilaian umat. Selektif dalam memilih dan memilah dai yang memang keilmuan – akademis dan praktis – terakui dan teruji secara ilmiah adalah pilihan masing-masing. 

Kritik mandiri adalah prioritas, merupakan hal yang wajib bagi dai untuk menyampaikan dengan keilmuan yang sangat mumpuni, jika belum maka sudah kewajiban baginya untuk selalu belajar menuntut keilmuan yang akan disampaikan dalam berdakwah. 

Mantapkan dulu profesionalisme yang mengacu pada kerja yang didasarkan pada pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan pengalaman (experience). Jangan sampai runyam hingga negara perlu mengeluarkan lisensi. 

Rencana Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi terhadap ulama dari sisi kontrol negara atas agama adalah hal berlebihan. Apalagi kompetensi yang akan disertifikasikan antara lain adalah tentang komitmen kebangsaannya.

Bagaimana dengan mereka yang kritis dan vokal untuk mengoreksi dan memberikan rangsangan keterbukaan kepada negara? Bagaimana alat ukur komitmen kebangsaan? 

Bagaimana pula jika dainya hanya untuk afiliasi publik saja? Atau berafiliasi dengan partai politik tertentu yang menjadi rival para dai yang memberi legitimasi atas tindakan-tindakan pemerintah? Sangat ambigu sekali. 

Sebagaimana dipahami bahwa pengertian sertifikasi atau kualifikasi merupakan penetapan diberikan atau oleh badan berwenang terhadap seseorang atau apapun untuk menunjukkan kemampuan tertentu atau pekerjaan spesifik adalah mengikat.

Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Juga berhubungan dengan layak ataupun tidak. Artinya, ada pihak yang jalan terus (layak) dan satu pihak lainnya berhenti (tak layak). 

Secara substansial, penguasaan, peningkatan dan pendalaman (immersion) pengetahuan dan pemahaman dakwah beserta ilmunya adalah hal yang pasti dan mutlak dilakukan oleh siapa pun terutama para pendakwah agama.

Program dai atau penceramah bersertifikat yang akan segera digulirkan dalam waktu dekat juga menyimpan memori-memori terhadap pendakwah siapa saja yang mempunyai masalah dengan negara.

Otomatis ini menjadi beban mental bagi yang ingin sertifikasi. Program yang bertujuan untuk mencetak dai Islam yang rahmatan lil alamin ini tentunya juga menyimpan memori-memori siapa saja dai yang setia berbakti kepada negara. Otomatis pula akan memberikan kemudahan-kemudahannya. 

Jangan sampai model-model Licence to Preach merangsang untuk melahirkan Licence to Kill. Membunuh dalam arti yang luas. Membunuh kebebasan. 

Siapa lagi yang mengimbangi dinamika beragama dan bernegara? Merekalah yang berani vokal.