Tahukah Anda, dari 34 provinsi yand ada di Indonesia, ada lima provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara berbeda atau Asimetris?

Pemilihan Asimetris adalah mekanisme penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berbeda di lima provinsi di Indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan karena wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda seperti kekhususan atau keistimewaan dalam aspek administrasi, budaya, maupun aspek strategis lainnya.

Berikut lima provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan (Pemilu dan Pilkada) secara Asimetris atau berbeda dengan 29 provinsi lainnya di Indonesia:

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pemilu Anggota DPR) Tingkat Nasional (DPR RI) dan Pemilu Anggota DPRD Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Jakarta tidak menyelenggarakan Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena di Jakarta hanya ada DPRD Tingkat Provinsi dan tidak ada DPRD Tingkat Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan Pilkada, Jakarta hanya memiliki Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), dan tidak memiliki Pemilihan Walikota atau Pemilihan Bupati. Walikota atau Bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan.

Berbeda dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia, hanya Jakarta yang melaksanakan Pilkada Dua Putaran. Hal ini disebabkan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlaga dalam Pilkada, harus mendapat lebih dari 50% suara. Artinya, jika belum ada Paslon yang berhasil meraih lebih dari 50% suara, maka diselenggarakan Pilkada Putaran Kedua.

Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Dalam Pasal 18 ayat c menyebutkan, posisi Gubernur dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan posisi Wakil Gubernur dijabat Adipati Paku Alam.

Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) menyebutkan lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan Provinsi DIY meliputi: a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; b. Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY; c. Kebudayaan; d. Pertanahan; dan e. Tata ruang.

Undang-Undang terkait Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY pernah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK menolak gugatan tersebut dan memberikan keputusan sebagai berikut: “Pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asal-usul dan kesejarahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembatasan tersebut telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional, serta tidak berlebihan”.

Provinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Damai di Aceh. Salah satunya ditandai dengan keberadaan Partai Politik Lokal di Aceh yang berlangsung sejak Pemilu Tahun 2009. Kerberadaan Partai Politik Lokal juga diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Empat Partai Politik Lokal yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 adalah: Partai Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh.

Sebagai provinsi dengan julukan Serambi Mekah, Pasangan Calon (Paslon) yang hendak mengikuti kontestasi Pilkada di Aceh, harus lulus ujian membaca dan menulis Al-Quran. Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017 menyebutkan, Paslon yang dapat menjadi kepala daerah di wilayah Aceh harus memenuhi persyaratan “menjalankan syariat agamanya”.

Provinsi Papua

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, Wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua masih menggunakan Sistem Noken. Noken adalah tas yang dibuat masyarakat asli Papua dari benang yang berasal dari akar pepohonan. Petunjuk Teknis (Juknis) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1 Tahun 2013 memperbolehkan Noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. MK pun memperbolehkan penggunaan Sistem Noken, dengan alasan Sistem Noken menganut Sistem Pemilihan Langsung, Umum, Bebas, Terbuka (LUBET). Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Provinsi Papua Barat

Pasal 22, ayat (1), huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2017  menyebutkan, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat jika memenuhi persyaratan sebagai “orang asli Papua”.

Untuk menilai apakah seseorang dapat memenuhi syarat sebagai “orang asli Papua”, mekanisme yang berlaku adalah sebagai berikut: KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen persyaratan bakal calon kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon “orang asli Papua”.

MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.