Yang perlu disadari bersama adalah bahwa tradisi berpolitik setiap peradaban dalam masyarakat majmuk tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan pada masyarakat yang memiliki tradisi peradaban politik yang berbeda. Kalau pun bisa, tentu tidak dalam bentuk praktikalnya, melainkan pada nilai-nilai esensialnya. 

Kerena masing-masing tradisi masyarakat memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda, maka bukankah semua ini membuktikan bahwa perbedaan berpolitik itu sendiri merupakan keabsahan kalam Tuhan?

Sebagai orang Indonesia, kita wajib bersyukur karena negeri ini kaya akan budaya-budaya bangsa. Tata letaknya yang jauh dari peradaban Yunani kuno, Imperium Roma juga Kejayaan Arab-Islam menjadikan Indonesia tampak makin spesial. Budaya bangsa-bangsa di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang tentu berbeda dengan tiga peradaban tersebut.

Keadilan dalam demokrasi berpolitik adalah bisa menerima kehadiran pihak lain yang pilihan politiknya berbeda. Mengakui Indonesia sebagai negara, maka menerima pilihan-pilihan politik dalam demokrasi adalah mutlak hukumnya. 

Negara yang menjamin kebebasan berpolitik rakyatnya melalui undang-undangnya, sama halnya dengan jaminan yang diberikan oleh agama melalui kitab sucinya.

Politik Gelar

Liberal sering kali menjadi “gelar” yang seakan-akan pantas untuk disematkan kepada mereka yang berpola pikir “unik” atau sekadar berbeda dengan “kebanyakan orang” atau seperti saat ini, hanya karena “beda pilihan partai politik”. 

Liberal yang sliweran akhir-akhir ini merupakan “senjata umum” paling mematikan yang berfungsi untuk menjatuhkan lawan akademik bahkan juga lawan politik. 

Padahal liberal bukan merupakan gelar akademik, dan dalam konteks keindonesiaan, bukan pula slogan partai politik. Yang pertama karena tidak ada Sarjana Liberal (S.L.) dalam kamus kesarjanaan Kemenristekdikti, sedang yang kedua sebab tidak ada Partai Liberal Indonesia (PLI) dalam kamus Komisi Pemilihan Umum.

Reaksi masyarakat atas realitas religia-sosio-politik (RESIPOL) yang akhir-akhir ini sering kita jumpai, baik di dunia manusia (nyata), maupun dunia makhluk halus (maya), hadir sebagai fenomena yang menarik untuk diamati sekaligus dimata-matai. 

Faktanya, mereka yang berbeda cara pandang saling menyerang dan menjatuhkan musuh-musuhnya dengan melemparkan kata-kata, semisal kamu liberal, dia liberal bahkan mereka semua adalah liberal sebagai senjata pamungkas agar lawan main rasionya bisa anjlog dengan sekejap. 

Konsekuensi logisnya pada titik ini adalah masyarakat akan menjadi kumpulan mesin penilai sebagai justifier sekaligus examiner bahwa mereka yang tertuduh liberal harus dijauhi, kalau perlu diasingkan dari kehidupan sosial.

Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan berlangsung, maka sifat saling curiga, tuduh-menuduh, mencari kambing hitam, sampai lahirnya sifat pengecut yang biasa diprosakan dengan lempar batu sembunyi tangan, tidak dapat dihindarkan. 

Lebih mengerikan lagi jika komunitas yang dimanupulasi oleh realitas “gosip liberal” ini tidak sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan atau dijadikan alat pemusnah eksistensi komunitas lain. Sebab dalam praktik politik, bukan hanya ada kepentingan, tetapi juga tentang kekuasaan.

Perang kepentingan antar-pemangku partai untuk mewujudkan tujuan politik tidak jarang dengan menjatuhkan image pemimpin partai yang lain. Disadari atau tidak, diterima atau tidak, hal itulah yang memantik perang dingin di lapisan bawah masyarakat kita. 

Parahnya, masyarakat kita akan berubah menjadi simpatisan partai yang terkadang tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi saling bertempur untuk kepentingan orang-orang yang saling mengenal satu sama lain, tetapi mereka tidak saling bertempur.

Jadi, menurut hemat penulis, pola pikir liberal saat ini adalah sebentuk realitas irasional yang berseberangan dengan cita-cita politik itu sendiri. 

Oleh karena itu, apakah seseorang dapat dkatakan liberal jika pola pikir rasionalnya berseberangan dengan sikap politik masyarakat tertentu? Karena barometer kebenaran pola pikir yang, barangkali, seharusnya dipakai adalah rasionalitas, bukan karena beda partai beda pilihan politik.

Politik Nalar

Pembaharuan pemikiran dalam komunitas sosial adalah tentang rasionalitas kebebasan berpikir dan bukan semata-mata tentang kebebasan bertindak. Maka dari itu, polemik pilihan partai politik, hingga sampai fenomena kafir-mengkafirkan, akan tampak sangat irasional bagi mereka yang mengedepankan nalar logisnya. 

Sebab sabda Aristo dahulu kala bahwa manusia adalah hewan berpolitik (zoon politicon) adalah ajaran tentang interaksi sosial. Namun sayangnya, saat ini, hilang nalar politiknya dan hanya sisa nafsu hewaninya (hasrat berkuasa).

Dalam perkembangannya, sejarah pembentukan partai politik bukanlah sejarah yang memperoleh kebenaran, maupun sejarah yang menyembunyikan kebenaran. Karena pada dasarnya pembentukan partai politik merupakan sejarah pelembagaan tentang suatu visi dan misi komunitas tertentu yang direkayasa dengan lambang-lambang tertentu. 

Pada titik ini, manusia sebagai zoon pliticon memiliki hak untuk mencari serpihan-serpihan kebebasan pilihan pribadinya, sekalipun ia harus basah kuyup dalam anekdot rekayasa sosial tersebut. Kebebasan pilihan poltik di sini tidak menyoal tentang lingkup suatu agama, melainkan kebenaran plural manusia itu sendiri. Itu sebabnya makna kebebasan adalah kesadaran akan keterbatasan.

Dalam demokrasi berpolitik, kebebasan menentukan pilihan tentu ada batasnya. Itu sebabnya tidak dibenarkan bepolitik dalam dua partai yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. 

Begitu juga dengan masyarakat yang akan memilih paslon-paslon yang ditawarkan oleh partai politik. Artinya, pilihannya akan dianggap tidak sah jika ia mencoblos dua orang yang berbeda dalam satu kertas secara bersamaan. 

Tetapi yang harus disadari adalah bahwa berlaku adil kepada antar pemilih itu tidak ada batasnya. Di sini, keadilan menjadi magnet pluralitas dalam menjaga hak pilih masing-masing individu.

Keadilan dalam demokrasi berpolitik adalah bisa menerima kehadiran pihak lain yang pilihan politiknya berbeda. Mengakui Indonesia sebagai negara, maka menerima pilihan-pilihan politik dalam demokrasi adalah mutlak hukumnya. Negara yang menjamin kebebasan berpolitik rakyatnya melalui undang-undangnya, sama halnya dengan jaminan yang diberikan oleh agama melalui kitab sucinya.

Kesadaran terhadap kebebasan dan perbedaan dalam pilihan politik akan mengajarkan manusia tentang keterbukaan penafsiran terhadap simbol-simbol sosial. 

Dalam konteks politik nasional, dengan ragam pilihan partai dan tagar kampanyenya masing-masing, dengan menitikberatkan angin kebebasan yang ditekankan pada awal mula manusia itu diciptakan dan dengan penuh rasa cinta kasih sebagai ciri khas eksistensialnya, maka sudah seharusnya masa depan hukum Tuhan [baca: agama] juga harus dibentuk dan diwarnai dengan lukisan cinta dalam kanvas-kanvas kebebasan berekspresi bukan dengan paksaan, radikal dan anarkis. 

Oleh sebab itu, mari sama-sama berharap agar gagasan-gagasan keagamaan senantiasa hadir dengan inklusif sehinga dapat berfungsi sebagai upaya giving to life and let live.

Berdasarkan kesadaran-kesadaran di atas, kita dapat menyatakan bahwa orientasi teori keadilan sejatinya adalah mengenai kepentingan umat manusia secara keseluruhan, bukan karena ada kepentingan Tuhan. Sebab itu, Tuhan tidak perlu dibela. Maka konsekuensi logisnya adalah nilai-nilai kemanusiaan harus senantiasa dijaga kontinuitasnya. 

Pada titik ini, kita dapat mengukuhkan bahwa interaksi vertikal antara manusia dengan Tuhannya berbanding seimbang dengan interaksi horizontal antar-sesama umat manusia.