Diskursus politik di Indonesia menguat akhir-akhir ini. Hal itu tak lepas dari momentum politik 5 tahunan, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres). Ditambah lagi Pilpres kali ini bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Dua hal itu yang kemudian disinyalir sebagai akar dari ramainya diskursus politik di Indonesia mulai dari kalangan atas sampai yang terbawah. Perbincangan para ahli dan pengamat politik seakan menjadi ajang yang paling populer di tataran birokrasi.

Semua berusaha ingin tahu apa hal baru yang ditawarkan oleh pelaku politik untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Benarkah ada inovasi baru di tahun politik kali ini, atau sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terlepas dari hal di atas, dirkursus politik yang terus menguat membuka celah adanya kontroversi yang sering kali mengarah pada perpecahan sesama anak bangsa. Itu dapat dilihat dari bagaimana pelaku politik (politisi) mengimplementasikan politik praktis.

Fenomena hoax, hate speech, dan politik adu domba berulang kali dipertontonkan oleh para politisi dalam proses politik praktis. Semua hal dilakukan demi memenangkan calon yang didukung, semua hal dilakukan demi melanggengkan kekuasaan.

Moralitas publik yang harusnya dijaga oleh para politisi diterjang sedemikian rupa untuk membumikan kampanye-kampanye politik. Tidak peduli kampanye itu sesuai dengan moralitas publik ataupun tidak, yang penting narasi-narasi politik tersampaikan.

Narasi politik pragmatis semacam inilah yang kemudian membawa sikap pesimistis dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kedaulatan penuh dalam hal ini menjadi gamang untuk menentukan sikap. Masyarakat diombang-ambingkan dengan narasi politik yang tak karuan.

Belum lagi politik adu domba, memanfaatkan fanatisme kesukuan, ras maupun agama. Narasi ini cukup efektif untuk menjatuhkan lawan dalam sebuah kontestasi politik. Narasi ini jugalah yang sering membuat gusar banyak pihak yang masih menjaga akal sehatnya dalam melihat dinamika politik bangsa ini. 

Belanda membuktikan bahwa narasi politik adu domba telah berhasil memorak-porandakan bangsa ini ratusan tahun yang lalu. Apa kita ingin mengulang sejarah kelam tersebut? Tentu tidak.

Perpecahan anak bangsa mudah sekali disulut akhir-akhir ini. Sedikit saja narasi politik didengungkan, banyak pihak yang merespon dengan urat dan otot. Percekcokan tidak hanya terjadi di kalangan elite politik, ia merambah sampai pada akar rumput.

Dampak yang ditimbulkan dari narasi politik yang tidak membangun ini dirasa sangat riskan jika kita berbicara pembangunan peradaban Indonesia berpuluh puluh tahun ke depan. Dalam proses politik, entah ini dipikirkan atau tidak oleh para pelaku politik.

Bagaimana mungkin sebuah bangsa akan maju jika narasi pembangunan bangsanya saja berupa hoax, hate speech, dan politik adu domba. Bukan malah maju, yang ada bangsa akan semakin mundur perlahan lalu hancur.

Mengaca dari berbagai dinamika politik bangsa kita yang begitu membingungkan dan tak jelas arahnya, perlu kiranya kita sebagai bangsa untuk mengkontrsuk ulang diskursus politik bangsa kita ini. Perlu bagi kita untuk juga selalu menjaga nalar sehat dan kritis kita dalam melihat setiap dinamika politik yang ada.

Membangun Politik lewat Budaya

Di tengah globalisasi dan modernitas yang begitu mendominasi, peran kebudayaan sangat signifikan guna menjadi pondasi utama dalam  menjaga nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Ia menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai serta norma-norma yang ada agar tak tergerus oleh derasnya arus globalisasi dan modernitas.

Karena faktanya sebuah bangsa tak akan mampu berjaya jika pondasi kebudayaannya tidak kokoh. Kebudayaan menjadi sentral gerakan kemajuan sebuah bangsa. Sebuah bangsa tak mungkin berdikari (dalam segala bidang) jika pondasi kebudayaanya tidak kokoh.

Selain itu, peran budaya dalam membangun dan memajukan bangsa adalah membentuk karakter dan moral bangsa. Kebudayaan memiliki peran untuk membangun generasi muda yang memiliki sikap kritis, prinsip visioner dan integritas tinggi.

Kebudayaan dan seluruh aspeknya dapat kita jadikan satu alat jitu dalam mengkonstruk ulang politik bangsa kita. Nilai-nilai kebudayaan nusantara yang begitu luhur harusnya kita jadikan sebagai tameng dalam menghadapi ketidakjelasan dinamika politik.

Diakui tau tidak, sejauh ini kita tidak terlalu memberi ruang pada nilai-nilai kebudayaan dalam membangun politik bangsa kita. Kita telah dibutakan oleh kepentingan politik pragmatis sehingga lupa bahwa pondasi dasar dalam membangun peradaban bangsa adalah kebudayaan.

Sebagai elit politik, kita selalu menghalalkan segala cara untuk kepentingan politik. Sebagai masyarakat sipil, kita tidak berusaha menggunakan cara pandang kebudayaan dalam melihat semua dinamika politik yang ada, sehingga seringkali mudah terjerumus pada narasi-narasi menjatuhkan yang dilemparkan oleh para elit politik.

Maka dari itu, perlu kiranya kita untuk kembali menggunakan nilai-nilai kebudayaan secara utuh dalam menyikapi berbagai dinamika politik yang ada. Cara pandang kebudayaan harus pula menjadi kekuatan awal kita untuk melihat segala problem dalam berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai kejujuran, gotong royong, patriotisme, menghargai sesama, rendah diri, nilai harmonis dan kerjasama perlu selalu didengungkan agar kontsruk politik bangsa kita lebih mengarah pada pembangunan moral dan edukasi publik untuk peradaban bangsa di masa yang akan datang.