Aktivitas dunia usaha yang sebagian besar hanya focus pada maksimalisasi profit mengalami beberapa perubahan pasca diimplementasikannya UN Guiding Principle on Business and Human Right pada tahun 2011, dengan tiga pilar utama yang dijadikan pedoman bagi berbagai perusahan-perusahan didunia terutama perusahan yang melakukan bisnisnya melewati batas negara host countrynya atau yang kita kenal dengan perusahan multinasional, tiga pilar utama tersebut yaitu Protect,respect dan remedy. 

Dalam UN Guiding principle on Business & Human Right tersebut memberikan deskripsi tugas dan negara dan bidang usaha untuk memainkan perannya masing-masing guna memastikan hak asasi manusia dapat terus menjadi hal utama yang diperhatikan dengan baik saat menjalankan bisnisnya. Berikut pokok ringkasan UN Guiding Principle  on Business and Human Right yang menjadi dasar dunia usaha terutama perusahaan multinasional menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan setiap pegawainya dihormati hak asasi manusianya.


Dalam Bagan tersebut diatas terlihat jelas panduan pelaksanaan bisnis yang wajib patuh pada prinsip-prinsip  hak asasi manusia. Dimana Tugas Negara adalah melindungi warga negaranya terhadap pelanggaran hak asasi manusia dengan cara membuat Nasional Action Plan (NAP) yang dibuat dalam bentuk regulasi tertulis suatu negara yang telah menandatangani UN Principle on Business and Human Right tersebut. 

Jika negara tersebut telah menandatangani UN Principle on Business & Human Right tersebut maka selanjutnya adalah tugas bidang usaha dalam hal ini perusahaan-perusahaan multinasional yang wajib patuh terhadap regulasi tersebut dengan menghormati hak asasi manusia seluruh karyawan-ataupun pegawai yang bekerja diperusahaan tersebut. 

Mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh UN Principle on Business and Human Right tersebut adalah melalui pelaksanaan Due Diligence Process. Due Diligence Process merupakan langkah dini setiap perusahaan untuk memastikan mereka patuh terhadap pilar respect yang diamanatkan oleh UN Principle on Business and Human Right.

Metode Due Diligence process yang diimplementasikan oleh setiap perusahaan multinasional adalah melalui pemberiksaan berbagai persyaratan utama ketika bidang usaha ataupun perusahaan tersebut memulai suatu perjanjian kerjasama dengan vendor ataupun kontraktor yang akan bekerjasama dengan perusahaaan mulatinasional ini dengan agar vendor tersebut yang bekerja untuk ataupun atas nama perusahaan ini akan menerapkan prinsip-prinsip dana aturan perusahaan sesuai dengan regulasi yang mendukung dan menghormati hak asasi manusia seluruh karyawannya, Berikut beberapa langkah yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional pada saat melakukan Due Diligence Process antara lain sebagai berikut :

1. Pemeriksaan berkas pendukung vendor untuk memastikan kepatuhan terhadap pelaksaanan bisnis yang bersih transparan dan bertanggung jawab, dengan memerika riwayat perusahaan tersebut dari institusi International Transparency agency untuk memperkirakan level potensi vendor tersebut untuk terlibat dalam kegiatan kasus korupsi dan Money Laundry

2. Melakukan assessment kepada vendor tersebut dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci tentang komitmentnya terhadap implementasi element-element hak asasi manusia.

3. Mengeluarkan hasil Pemeriksaaan Due Diligence Process terkait dengan potensi terjadinya korupsi, ada tiga level yang akan menjadi hasilnya antara lain : (Low Risk, Medium and Hight Risk) hasil assement tersebut biasanya tidak dipublikasikan atau diinformasikan kepada vendor tersebut oleh perusahaan multinasional yang melakukan assement sebab merupakan informasi confidential yang akan menjadi pegangan untuk memantau aktivitas vendor tersebut melalui berbagai kerjasama yang dilakukan.

Tersebut diatas merupakan Due Diligence process yang dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah awal untuk mendukung pilar Respect yang menjadi tanggung jawab bidang usaha sesuai dengan UN Guiding Principle on Business and Human Right. Selain itu ada Pilar Remedy yang harus diperhatikan oleh perusahaan multinasional juga untuk memastikan jika ada pelanggaran yang terjadi baik oleh perusahaan multinasional itu secara langsung ataupun melalui vendornya maka ada hukum dan mediasi yang dilakukan langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia karyawan yang menjadi korban.

A. Dampak Implementasi UN Principle on Business and Human Right Terhadap Perusahaan Multinasional.

Era globalisasi dan perubahan tatanan dunia yang makin terintegrasi, berbagai kebijakan dunia didesign sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu system kerja dan kebijakan yang minimal saling mempengaruhi dan menjadikannya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan strategi bisnis perusahaan. 

Dalam perusahaan-perusahaan multinasional yang selama ini telah penulis alami secara langsung bahwa UN Principle on Business and Human Right yang dibuat oleh PBB walaupun dalam penerapannya secara hukum internasional ini merupakan sumber hukum kebiasaan atau customary law yang hanya sekedar normativ tetapi ada design system yang telah terjalin oleh berbagai organisasi internasional untuk memastikan perusahaaan-perusahaan global tidak hanya memperoleh keuntungan yang maksimal tetapi tetap memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadapa lingungan alam terutama lingkungan social dimana perusahaan itu beroperasi. 

Adapun contoh salah satu cara bagaimana organisasi internasional ini mengontrol perusahaan-perusahaan multinasional adalah melalui pemberian pinjaman operasional perusahaan dari World Bank maupun Asian Development Bank yang mana ada persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat pada lingkungan perusahaan itu.

Asian Development Bank (ADB) misalnya dalam memberikan pinjaman dana kepada beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia misalanya, maka mereka secara rutin melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melakukan audit terhadap kinerja perusahaan tersebut terutama berkaitan dengan komitment-komitmen dibidang lingkungan social. 

Sebab saat memberikan pinjaman dana kepada perusahaan multiasional tersebut ada persyaratan-persyaratan terkait tanggung jawab sosial yang menjadi paket dalam kerjasama tersebut sehingga program social yang sebagian besar disebut dengan corporate social Resonsibility memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pemberi pinjaman tersebut.

Corporate Social Responsibility tersebut menjadi kewajiban setiap perusahaan multinasional untuk memastikan masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan dapat menerima manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut.

 Model-model implementasi program CSR setiap perusahaan selalu berbeda tetapi pada umumnya fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal melalui program-program pelatihan pada bidang kewirausahaan, pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan, maupun pemberian beasiswa kepada putra-putri masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan tersebut sesuai dengan komitmen analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disepakati bersama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.