Hampir sepuluh bulan setelah wabah virus corona dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Berbagai negara di dunia telah melihat hasil yang berbeda dari upaya mereka menangani pandemi. 

Indonesia misalnya dengan kebijakan pembatasan sosialnya, di bulan ke delapan menghadapi pandemi covid-19 masih mengantongi kasus terkonfirmasi positif yang tinggi. Data per 16 November adalah 467.113 dengan kasus aktif 59.911 atau sekitar 12,8% dari kasus terkonfirmasi positif, serta kasus harian 3000-5000.

Selandia Baru, negara yang dinobatkan sebagai salah satu dari sedikit Negara yang berhasil mencegah penyebaran covid-19 meluas. Data per 15 November terdapat 1645 kasus terkonfirmasi positif, dengan kasus penambahan harian rata-rata 0-5. Angka yang cukup jauh berbeda antara Indonesia dengan Selandia Baru.

Lockdown dan Pembatasan Sosial Berskala

Selandia baru populer dengan keberaniannya melakukan lockdown secara cepat. Jauh sebelum melakukan lockdown, isolasi mandiri bagi siapapun yang datang dari Cina wajib dilakukan. Selain itu juga pembatasan warga asing yang masuk ke Selandia Baru sangat ketat. Ketika kasus mulai muncul, secara bertahap Selandia Baru melakukan penangan pembatasan secara nasional sampai ahirnya lockdown per tanggal 25 maret.

Lockdown adalah level peringatan bencana yang sangat tinggi, dimana karantina wilayah secara nasional ditetapkan. Semua orang wajib tinggal di rumah kecuali layanan pokok yang diizinkan tetap berjalan. Hal ini dilakukan pemerintahan New Zealand saat kasus terkonfirmasi positif mencapai 102 kasus tanpa korban meninggal.

Kasus positif di Selandia Baru saat itu adalah rata-rata angka kenaikan harian di Indonesia yang pada tanggal 25 maret tercatat terdapat 104 kasus baru dan total infeksi pada hari itu adalah 790. Di hari yang sama dengan jumlah kasus infeksi yang berbeda 7 kali lipat namun tidak ada lockdown di Indonesia. Edaran kebijakan pemerintah yang dilakukan saat itu adalah untuk jaga jarak dan tetap di rumah.

Agustus 2020 Selandia Baru menghadapi gelombang ke 2 covid-19 setelah 102 hari tanpa penularan lokal. Auckland kota terbesar di Selandia Baru harus menghadapi lockdown yang ke dua kali, sebagai upaya pencegahan penyebaran yang lebih massif setelah ditemukan empat kasus baru di wilayah tersebut. Di bulan yang sama, rata-rata kasus penambahan di Indonesia mencapai 2000an kasus per harinya.

Kebijakan yang dilakukan oleh Selandia Baru tidak dilakukan oleh Indonesia karena ketidaksiapan dalam penyediaan pangan atau menghadapi krisis ekonomi jika melakukan lockdown. Indonesia mencoba mencari titik seimbang antara kesehatan warga negaranya dan pemeliharaan ekonomi. 

Sementara Selandia Baru sangat yakin dengan kebijakan lockdown meskipun secara ekonomi pun tak bisa terhindar dari resesi sejak September lalu. Tapi, kebijakan ini adalah perkara pilihan kekuasaan, Selandia Baru memilih kesehatan adalah prioritas utama.

Penyelenggaraan Kekuasaan Dalam Penanganan Covid-19

Secara populasi penduduk Indonesia lebih banyak lebih dari 250 juta jiwa dibandingkan Selandia Baru berkisar 5 juta jiwa pada November 2020. Namun, kita bisa melihat perbedaan pengambilan keputusan dari dua Negara tersebut salah satunya dipengaruhi faktor kuasa pemimpin dari suatu Negara. Saat menghadapi wabah, kepemimpinan politik harus ditunjukan untuk menimbulkan kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Upaya dalam menyelenggarakan kekuasaan salah satunya adalah upaya persuasi sebagai upaya yang lunak untuk mendapat pengaruh publik. Pemimpin sebagai pelaku kekuasaan dalam menangani wabah harus melibatkan kelompok yang memiliki kapasitas sains. 

Seperti kelompok medis, ahli kesehatan dan ahli kebijakan kesehatan. Mereka memiliki kapasitas pengetahuan untuk menjelaskan, agar publik bisa menerima dan mengerti kondisi yang sedang dihadapi saat wabah. Sehingga masyarakat bisa melakukan tindakan pencegahan guna menekan penyebaran covid-19.

Kita bisa melihat contoh bagaimana masyarakat Selandia Baru patuh terhadap kebijakan lockdown yang dikeluarkan Ardern. Terdapat dua hal yang dapat disimpulkan, yang pertama keputusan lockdown mendapat dukungan dari ahli kesehatan untuk melakukan lockdown nasional salah satunya dukungan oleh berbagai ahli kesehatan dan ahli mikrobiologi dari Universitas Auckland. Ardern juga mendengar setiap masukan dari tim medis untuk mempertimbangkan kebijakannya.

Hal yang kedua sebagai upaya persuasi, Ardern membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dengan secara transparan membuka perkembangan covid-19 secara data alamiah. Ardern pun melakukan upaya persuasi dengan menyiarkan melalui kanal-kanal medsos seperti live facebook untuk info-info mengenai covid-19. Bahkan Ardern membuka ruang pertanyaan bagi masyarakat yang bertanya, kemudian menyerahkan setiap pertanyaan kepada ahlinya.

Ardern mendapat dukungan dengan masyarakat Selandia Baru taat pada aturan tersebut. Bahkan Ardern menyatakan tegas jika terdapat pelanggaran dalam kebijakan tersebut. Kepercayaan publik terhadap Ardern dalam menghadapi covid-19 sebesar 80% dan ini dibuktikan dengan kemenangan telak Ardern pada putaran ke 2 menjadi Perdana Menteri Selandia Baru kembali.

Di Indonesia, guru besar fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada saat awal gelombang wabah di Indonesia pernah mendesak pemerintah menerapkan lockdown. Setidaknya untuk wilayah Jakarta yang pada saat itu sebagai wilayah dengan kasus tertinggi. Namun pemerintah sendiri dalam hal ini Jokowi, menyatakan dengan tegas tidak akan melakukan lockdown.

Upaya persuasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi guna memengaruhi masyarakat agar patuh terhadap protokol penyelenggaraan penanganan covid nampaknya tak semulus Jacinda Ardern. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi dalam menangani covid berkisar 60%. 

Upaya penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan Jokowi hampir saja menggunakan upaya kekerasan (force), karena sempat mengungkapkan kemungkinan darurat sipil dalam menangani wabah. Namun, pada ahirnya yang dikeluarkan adalah pembatasan sosial dan pengendalian stabilitas ekonomi di tengah pandemic covid-19.

Kuasa Jokowi tergolong lemah, bahkan untuk membawa pengaruh terhadap internal pemerintahannya pun sulit. Kita bisa mengambil contoh di tengah gencarnya Jokowi melalui akun media sosialnya kembali mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan. Namun, dalam beberapa kesempatan kita melihat sejumlah menteri ketahuan berfoto bersama dalam jarak dekat tanpa menggunakan masker.

Dengan cara-cara seperti itu, nampaknya persuasi tidak akan berjalan dengan baik dan  bisa membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam menghadapi pandemi covid-19. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat dapat menganggap keadaan tidak dapat diubah dan cukup didiamkan saja maka akan berubah sendiri. 

Padahal, dalam lapisan kekuasaan masyarakat berada dalam layer terahir. Sekalipun tidak terorganisasi, namun dalam kekuasaan semestinya masyarakat dijadikan sebagai partner yang perlu diikutsertakan dalam usaha kekuasaan di layer pertama dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam hal ini penyelesaian penanganan wabah covid-19. 

Sekecil apapun populasi di Selandia Baru, gaya kekuasaan Ardern nampaknya bisa dijadikan contoh oleh Jokowi. Menggunakan kekuasaan yang setara dengan melibatkan banyak pihak untuk menangani covid-19.