Sebagai seorang pemuda yang meminati kajian-kajian politik, tentu sudah menjadi hal yang sangat wajar ketika saya mengharapkan suatu pertunjukan politik atau bahkan pendidikan politik yang baik dari seorang Amien Rais.

Ya, mengingat latar belakang pendidikannya yang teramat mapan, seorang doktoral dari Chicago University, bahkan pernah mempunyai jabatan fungsional sebagai Guru Besar FISIP UGM.

Akan tetapi, yang saya dapatkan justru sebaliknya: mengecewakan, jauh dari kata ideal. Sikap-sikapnya bahkan sangat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Saya kira Amien Rais pasti sudah khatam mengenai teori demokrasi. Bahwa demokrasi, sebagai suatu etika politik, jelas tak menghendaki upaya sentimentalisasi publik karena hanya akan menimbulkan suatu turbulensi politik.

Lalu, bukannya menjadi penyejuk dan menjadi teladan, dengan menerjemahkan pemahaman teoretik dan konseptual ke dalam praksis, yang terjadi justru sebaliknya. Yang ia pertontonkan adalah kekonyolan.

Terjadi paradoks. Ada ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein-nya dengan label yang selama ini melekat dalam dirinya, yakni sebagai Bapak Reformasi (terlepas dari perdebatan terhadap pelabelan itu).

Mengapa demikian? Kita tahu bahwa semangat reformasi adalah semangat demokrasi. Salah satu permasalahan demokrasi kita hari ini adalah bagaimana demokrasi hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat prosedural-formal semata, sementara substansi etis dalam demokrasi diabaikan begitu saja.

Dalam konteks inilah saya bisa menyebut bahwa Amien Rais sangat jauh dari semangat demokratis, karena yang ia pertontonkan adalah politik yang jauh dari nilai etika. Dengan kata lain, Amien Rais tak mempraktikan demokrasi sebagai suatu etika politik modern.

Tentunya masih segar dalam ingatan kita saat Amien Rais menyebut istilah "Partai Allah" dan "Partai Setan". Suatu istilah yang membuat saya teringat dengan karya filsafat Abad Pertengahan, yakni Civitate Dei karya Santo Agustinus.

Tetapi bukan soal itu yang akan saya bahas, melainkan pernyataan Amien Rais tersebut mengandung permasalahan serius, karena dapat mengundang sentimentalisasi publik dan menjauhkan ruang publik kita dari pertarungan naratif yang mendasarkan pada rasionalitas.

Belum lagi ketika kita membahas isi dari pernyataan Amien Rais, jelas pernyataan tersebut sangat tidak relevan dengan realitas perpolitikan kita. Atas dasar apa suatu kelompok partai disebut sebagai Partai Allah? Apa yang menjadi dasar dari legitimasinya?

Perlu kita ingat juga bahwa politisasi agama artinya menafsirkan agama hanya sesuai kepentingan politis kelompoknya semata. Agama dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk meraih kekuasaan dan ditafsirkan secara monolitik. 

Akibatnya, yang timbul, yang berbeda pilihan politiknya akan dianggap sebagai liyan, dan Tuhan seakan hanya milik satu golongan politik. Dengan kata lain, mereka yang memiliki preferensi berbeda akan dianggap bukan bagian dari keumatan.

Belum lagi ketika kita berbicara realitas atau konstelasi perpolitikan kita. Pertarungan politik kita saja sangat jauh dari pertarungan ideologis. 

Partai yang disebut Amien Rais sebagai Partai Allah tak menutup kemungkinan di kemudian hari ikut berkoalisi dengan Partai Setan yang entah dimaksudkan untuk siapa. Ya, tetapi publik tentu sudah bisa menduga Partai Setan tersebut diarahkan ke mana.

Belum lagi usaha-usaha membangun narasi sentimentalisasi seperti mengelompokkan partai pendukung penista agama. Kembali saya menyebut itu sebagai suatu yang sangat tidak relevan. Mengapa demikian? 

Nyata-nyatanya, partai-partai yang menjadi oposisi di kontestasi nasional justru bisa berkoalisi dalam kontestasi daerah. Artinya, partai yang tidak mendukung, sebut saja Ahok dalam kontestasi DKI, kemudian tidak bergabung dengan, sebut saja PDIP (yang notabene adalah parpol pengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017) dalam kontestasi nasional sekarang, justru partai-partai tersebut bisa berkoalisi dalam tingkat lokal, berkoalisi dengan partai yang dikelompokkan pendukung penista agama tersebut.

Saya ambil contoh yang paling kongkret saja dalam perjalanan politik Amien Rais yang berkaitan mengapa saya menyebut bahwa pertarungan politik kita sangat jauh dari kata ideologis, tak mencerminkan semangat idealisme. 

Misalnya saja, kita tahu pada 1998, Amien Rais adalah salah satu orang yang paling vokal menyuarakan agar Prabowo Subianto diseret ke pengadilan. Tetapi nyatanya, di era sekarang, justru Amien Rais adalah orang yang membela Prabowo habis-habisan, bukan?

Teramat konyol lagi, ketika orang sesepuh pak Amien ini, yang harus saya akui juga salah satu cendekiawan muslim besar Muhammadyah, justru menyentil Haedar Nashr yang dengan tegas menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat politik praktis, sesuai khittah organisasi tersebut.

Dengan kata lain, Amien Rais justru menganjurkan agar Muhammadiyah (petingginya) bertindak menyalahi nilai-nilai etik organisasi. Sesuatu yang teramat disayangkan, mengingat anjuran tersebut datang dari seorang yang secara keilmuan tak dapat saya pungkiri keluasannya dan sudah sangat sepuh.

Sebagai tambahan, menjadi catatan penting untuk kita semua bahwa suksesnya demokrasi bukan hanya melihat dari terselenggaranya sistem elektoral semata, karena dalam demokrasi terdapat substansi etik yang harusnya menjadi suatu kesatuan.

Tentu menjadi permasalahan ketika demokrasi hanya dipandang sebagai legitimasi sosiologis-politis, tetapi mengabaikan legitimasi etisnya. Ini mengingat demokrasi substansial bisa terwujud bila etos politis turut mempraktikan etika politik modern dalam demokrasi itu sendiri.

Untuk itu, saya berharap, di usia senjanya, Amien Rais dapat meninggalkan warisan pemikiran maupun rekam jejak yang bisa menumbuhkan kesadaran demokrasi substansial. Bukan malah sebaliknya, turut menyeret perdebatan ruang publik ke dalam narasi yang sangat kontraproduktif.

Bagaimanapun, upaya sentimentalisasi publik jelas tak dapat dibenarkan dalam etika politik modern. Di sinilah saya berharap, dengan luasnya keilmuan Amien Rais, dengan ketokohan dan kesepuhannya, ia dapat menjadi contoh keteladanan tentang bagaimana seorang elite politik semestinya berpolitik.