Dalam suatu negara yang menggunakan sistem Demokrasi tentu akan mengenal istilah Trias politica, struktur kelembagaan besar yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Ketiga lembaga ini sebagai ritme stabilitas bernegara. Dalam struktur hirarki kenegaraaan kinerja tiga lembaga besar negara tersebut membentuk suatu circle dengan keterkaitan hingga tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

Pengisi struktutal legislatif dan eksekutif langsung diberikan kepada pemegang kekuasaan negara, yaitu pada momentum pesta rakyat dengan nama pemiliham umum (PEMILU), rakyat diberikan daulat penuh untuk memilih pengisi struktural eksekutif atau legislatif atas sajian yang di berikan.Peran legislatif sebagai legitimasi yang mewakili rakyat diseluruh pelosok negeri dengan harapan untuk membangun daerah yang memilihnya.

Dalam menjalankan kinerjanya, lagislatif sebagai penyambung suara rakyat atas permasalahan dari kondisi realita yang ada, mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga terkonteks pada sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang.

Hingga akan menjadi sajian pada diskusinya dalam gedung perlamen yang kemudian dijadikan pembahasan dalam setiap sidang yang dijalankan untuk upaya mencari solusi hingga kemudian menjadi rekomendasi yang harus dijalankan lembaga eksekutif.

Bicara persoalan regional, tentu lembaga legislatif dalam intansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki wewenang yang sama sebagai penyeimbang pemerintahan daerah dalam melakasanakan program-program untuk melayani masyarakat dalam mencitpakan kesejahtraan.

Tentu berbicara kesejahtraan, lembaga eksekutif dan legislatif harus membuat formula program yang pro terhadap rakyat. Produk konstitusi melahirkan UU No 23 tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola, atas otomoni wilayah yang menjadi kekuasaanya. Sehingga dalam membangun daerah perlu adanya proses kerjasama antara eksekutif dan legilatif agar terwujudkan harapan dan cita-cita masyarakat.

Mengenal Kabupaten Lebak (Kabupaten Tertinggal)

Kabupaten Lebak yang luas wilayahnya mencapai 3.044,72 Ha dengan populasi jumlah penduduk hampir mencapai 1.233.905 jiwa hingga sekarang belum bisa keluar dalam jeratan daerah tertinggal, dengan kondisi realitas yang ada seharunya menjadi beban tugas yang perlu di kerjakan oleh pejabat struktural pemerintah. Hingga perlu adanya sinkronisasi pada tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan dan membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat Lebak.

Keluar dari jeratan daerah tertinggal menjadi harapan maupun cita-cita bersama hingga untuk terciptanya kesejahtraan bisa dinimkati bersama-sama, karna hadirnya negara untuk dapat menyelesaikan problematikan permasalahan yang dihadapi rakyat. kemudian kesejahtraan bisa dinikmati oleh seluruh lapiasan masyarakat bukan hanya oleh sekelompok orang yang memiliki kuasaaan menikmati kesejatraan hingga kemudian lupa atas tangisan rakyat tertindas.

Dengan beberapa permasalahan yang ada di kabupaten Lebak berdampak pada kecemasan masyarakat hingga kemudiaan mengikis kepercayaan kepada penguasa yang berdaulat, atas kondisi tersebut rakyat mempunyai hak sepenuhnya untuk mengkritik sebagai bentuk ekspresi dari semua permasalahan yang dihadapi. Aspirasi yang keluar dari suara rakyat seharusnya menjadi evaluasi kinerja pemerintah.

Dalam menyuarakan aspirasinya masyarakat memiliki lembaga yang dapat menampung semua keluhan atas kondisi realitasa yang ada.

Karena demokrasi yang memegang tuguh Hak Asasi Manusia di atas segalanya, mengkritik dan dikritik menjadi persoalan yang harusnya dapat diterima oleh para pejabat publik, karna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara kontisusi sebagai lembaga pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat untuk kemudian mewakili suaranya.

Rasanya tidak ada yang salah ketika masyarakat mengkritik secara kontruktif dalam upaya memperbaiki kinerjanya. Tentu semuanya masih bisa mengingat atas usulan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) tertuang pada pasal 122 huruf K yang terindikasi masih di bahwa lembaga legislatif anti kritik dan kebal secara hukum.

DPRD VS Rakyat

Persoalan tersebut nyata di tunjukan oleh DPRD Kabupaten Lebak. Atas aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tertuju pada kritik perihal kinerja dewan yang dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, kemudian direspon tidak mendidik oleh ketua DPRD Lebak. Bapak Jun Juharta ketua DPRD Lebak menunjukan jiwa anti kritik dengan cara menantang dan mengintimidasi massa aksi.

Publik tentu bisa menilai terkait apa yang terjadi, ketika kritik dibalas dengan ancaman bahwa suara kebenaran tak akan lagi terdengar. Sebenarnya ada perbedaan antara kritik dan Hetespeech (Ujaran Kebencian) bahwa aspirasi yang dilakukan massa aksi tidak pada titik persoalan yang subjektif sehingga bukan pada konteks Like or Dislike secara personal tapi melainkan pada strukrural kinerja kelembagaan.

Seyogyanya etika politik yang harus ditunjukan pejabat publik dengan struktural jabatan sebagai pimpinan tertinggi DPRD dapat menunjukan kewibawaan dengan bersikap rendah hati sehingga dapat menerima dari apa yang di suarakan oleh rakyat.

Masih jelas tersirat dalam kepala saya, bahwa untuk membangun suatu peradaban yang maju membuat saya kembali terjebak pada romantisme sejarah, pada prosesi menuju kemerdekaan, bahkan bung Karno sang proklamator kemerdekaan pernah di anggap penghianat oleh masyarakat pribumi, kemudian Sang Reformis Islam Nabi Muhammad SAW mendapatkan Hinaan bahkan fitnah keji ketika berdakwah untuk mensemestakan ajaran agama Islam, kilas balik history memberikan pembelajaran atas terciptnya hal yang besar dengan cara menerima kritik menjadi spirit dan motivasi.

Langkah yang besar lahir dalam kritik yang kontruktif, tidak untuk dibungkam bahkan dilenyapkan tapi hargai dan terima sebagai suatu cermin untuk mengintrospeksi dalam melakukan evaluasi demi terwujudnya kesejahtraan untuk Kabupaten Lebak tercinta.