Dunia Internasional sedang ramai menekan pemerintah Cina agar menghentikan penahanan terhadap minoritas muslim Uighur pada kamp-kamp pendidikan ulang. Penahanan tersebut diduga sebagai bentuk penekanan kepada komunitas muslim tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kesewenangan Pemerintah Cina dan peniadaan HAM bagi minoritas Muslim Uighur.

Sebagaimana ditulis The Guardian, Komite Kemanusiaan dan HAM PBB mengungkapkan terdapat puluhan ribu hingga satu juta orang yang disekap dalam kamp-kamp pendidikan ulang di Propinsi Xinjiang Barat Republik Rakyat Cina.

Sebagai salah satu Negara besar  di kawasan Asia Indonesia memiliki banyak kesempatan dan potensi untuk menjadi pelopor perdamaian bagi kawasan bahkan dunia. Peran tersebut merupakan amanah sejarah dan konstitusi.

Hal ini cukup jelas termaktub dalam pembukaan UUD 45 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Bisa jadi Pemerintah Indonesia  menghadapi dilema dalam menyikapi kasus Uighur. Sebagaimana Barat menghadapi hal yang sama, saat ini  merupakan puncak keemasan hubungan dagang Barat dan Cina. Hal tersebut digambarkan oleh artikel Simon Tisdall dalam The Guardian dengan judul China’s pitiless war on Muslim Uighurs poses a dilemma for the west”. 

Barat bisa bersuara lantang kepada Pemerintah Cina sebab mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  dan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan manusia jauh lebih mahal dari kerjasama ekonomi. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang mereka pegang selama ini sedang terganggu dalam krisis Uighur.

Demikian juga Indonesia bisa tetap bersuara lantang dengan berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Internasional yang berlaku. Menurut hemat penulis, kerjasama dagang dengan negara manapun tidak membuat kita harus kehilangan suara kritis terhadap mitra dagang tersebut.

Peran Diplomasi Indonesia 

Sebagai bangsa dengan mayoritas muslim, sudah sewajarnya bila Indonesia diharapkan bersuara lebih lantang dalam krisis kemanusiaan muslim Uighur. Indonesia adalah Big Brother bagi dunia Islam. Presiden Jokowi harus menunjukkan keberpihakan nyata bagi dunia Islam. Absenya rezim Jokowi-JK justru hanya membuat publik Indonesia makin heran.

Publik Indonesia Nampak geram dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap minoritas muslim Uighur tersebut. Setidaknya di jagad media sosial ramai netizen membicarakan kasus ini. Diamnya Pemerintah Indonesia terhadap krisis ini menjadi pertanyaan bagi publik di tanah air.

Indonesia mesti mengambil peran penting dalam mengadvokasi kasus krisis ini. Presiden Jokowi  harus mengambil peran strategis. Negeri ini semestinya menjadi juru bicara dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam amanah pembukaan UUD 45. Krisis Uighur ini menjadi ujian penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK.

Pendiri bangsa Indonesia adalah Diplomat kelas dunia yang cukup berpengaruh. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai spirit bagi Pemerintah Indonesia saat ini dalam turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Perlakuan tidak adil bagi minoritas Muslim Uighur harus segera direspon dengan tegas sesuai dengan norma-norma hukum Internasional dan HAM.

Suara Indonesia adalah suara bagi muslim dunia, fakta menunjukkan bahwa negeri ini memiliki jumlah muslim terbesar di dunia. Menurut pew research, dari sepuluh negara dengan jumlah muslim terbesar, Indonesia saat ini masih memimpin.

Setidaknya, jika Pemerintah kita bersuara tegas dalam kasus Uighur, umat Islam dunia akan berada di belakang suara Indonesia. Apalagi jika hal yang disuarakan adalah jelas membela nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh umat manusia di muka bumi ini.

 Diplomasi Multi Level

Cita-cita mulia bangsa Indonesia adalah menghapuskan segala macam bentuk penjajahan di muka bumi. Penindasan dan penjajahan adalah saudara kembar. Apa yang terjadi saat ini pada puluhan ribu hingga satu juta orang menurut tim kemanusiaan PBB di Propinsi Xinjiang Barat Republik Rakyat Cina adalah tragedi kemanusiaan yang memilukan.

Sebagai bangsa yang memiliki cita-cita luhur kita tidak patut diam. Keterlibatan aktif bangsa Indonesia dalam krisis ini bukan saja amanah konstitusi tetapi juga amanah kemanusiaan dan hati nurani. Pembelaan kita sebagai bangsa akan ditulis dalam sejarah kemanusiaan dengan tinta emas.   

Ada banyak cara dalam turut serta menciptakan perdamaian dunia. Dalam teori diplomasi modern kita mengenal istilah multitrack diplomacy dengan melibatkan Aktor-aktor non Negara pada misi diplomasi. Bangsa kita memiliki banyak SDM yang bisa dilibatkan dalam misi ini. Salah satu diantaranya adalah para Pimpinan ormas umat beragama.

Pemerintah Indonesia bisa melibatkan Ormas atau NGO Nasional lainya guna melakukan kerjasama agama dan kebudayaan dengan Pemerintah Cina khususnya muslim Uighur. hal ini akan menjadi salah satu langkah strategis dan model baru bagi misi diplomasi Indonesia di kawasan.

Kerjasama tersebut memiliki makna yang cukup penting. Negeri Tirai Bambu yang selama ini dikenal sebagai negeri Komunis dan Indonesia yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia bertemu dalam misi kemanusiaan dan kebudayaan. Tentu bukan hal yang mudah, tapi dengan berpikir keras dan bekerja efektif semua rintangan pasti bisa dilewati, semoga.


Referensi: