Menurut Yoseph Umarhadi (2010) dalam Jebakan Liberalisasi: Pragmatisme, Dominasi Asing, dan ketergantungan Ekonomi Indonesia, ada empat gelombang liberalisasi yang memperlihatkan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menopang sektor swasta dalam pembangunan.

Gelombang liberalisasi pertama, terbentuknya Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada saat itu, Indonesia sedang mengalami kebangkrutan ekonomi dan ketiadaan modal dalam negeri. 

Gelombang liberalisasi kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia signifikan selama oil boom (1982-1990). Akan tetapi setelah oil boom berakhir anggaran belanja mengalami penurunan (defisit). Sehingga, untuk memberbaiki situasi saat itu pemerintah mengeluarkan deregulasi (pertumbuhan sektor perbankan). 

Gelombang liberalisasi ketiga, masuknya Indonesia ke dalam organisasi perdangan dunia atau WTO (World Trade Organization). Gelombang liberalisasi terakhir, gelombang liberalisasi yang diawali krisis moneter pertengahan 1997.

Sebelum krisis moneter tersebut melanda Indonesia, Pemerintah Orde Baru meletakkan peranan modal asing dalam menstabilisasikan perekonomian Indonesia pada saat itu. Pada 1960-an, kebijakan liberaliasi mulai berlangsung di Indonesia.

Menurut Beby Mashito (2013) dalam Dinamika Politik Pembangunan Pada Masa Orde Baru (studi tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peranan Modal Asing), keberadaan para pengusaha yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas pertanian, serta pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mengakselerasikan proses ini dan menuju tahap tinggal landas (take-off).

Menurut Hill (1996) dalam Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Krisis dan Komperhensif, pada awal-awal tahun 1990-an, keberhasilan Indonesia dipicu perekonomian yang tinggi hingga masuk dalam pengklasifikasian diantara kelompok negara berkembang, serta menjadikan Indonesia menjadi negara industri baru (Newly Industrializend Country) di Asia. 

Hal ini berarti Indonesia akan mengikuti jejak dari negara-negara Asia lainnya, meliputi; Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong yang sudah terlebih dahulu menerapkan kebijakan industri.

Pada akhir abad ke-20, kondisi ekonomi Indonesia di luar dugaan mengalami situasi yang memperihatinkan, bahkan menjadi sejarah terkelam perekonomian kita. Pada masa awal transisi dari pemerintah sebelumnya (Orde Lama), Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bersih keras dalam memperoleh kapital asing.

Hal ini yang kemudian dinilai Yoseph Umarhadi (2010), jika terwujud artinya terdapat dua keuntungan bagi Indonesia, yaitu Indonesia akan memperoleh keuntungan melalui investasi tanpa perlu pemerintah mengeluarkan modal, dan secara bersamaan kedatangan para pemilik modal akan membuka lapangan perkerjaan di Indonesia.

Pada 1996 ekonomi Indonesia di perkirakan menuju tahap tinggal landas atau (take-off), akan tetapi Indonesia harus menerima kenyataan pahit dalam sejarah perekonomian Indonesia dikarenakan dampak dari krisis moneter 1997-1998. Meskipun demikian, Indonesia bukan satu-satunya yang dirugikan karena memang krisis tersebut melanda hampir seluruh negara kawasan Asia.

Krisis moneter berawal dari jatuhnya nilai tukar dari bath yang merupakan mata uang negara Thailand. Permasalahan ekonomi Thailand yang berakibat krisis moneter berawal dari utang luar negeri Thailand yang terus bertambah hingga nyaris membuat Negeri Gajah Putih (The Land of White Elephant) itu di ambang kebangkrutan. 

Akibat dari krisis ekonomi Thailand, di mana krisis ekonomi menyebar kesejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia yang dihadapkan dengan permasalahan serupa.

Dalam upaya mengatasi krisis moneter yang meluluhlantakkan perekonomian Indonesia, pada 31 Oktober 1997 Pemerintah Orde Baru menerima bantuan IMF (International Monetary Fund). Dana yang dipinjam Indonesia sebesar 23,53 miliar dolar AS demi memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Sritua Arief dalam Yoseph Umarhadi (2010: 5) menjabarkan secara rinci utang luar negeri Indonesia ketika krisis ekonomi berlangung. Adapun utang tersebut meliputi; utang lama sebesar 53 miliar, utang dalam paket bantuan IMF dan negara-negara donor sebesar 43 miliar, utang dari CGI (Conultative Group on Indonesia) sebesar 8 miliar, serta utang dadakan dan rangka kemanusian dan bantuan APBN sebesar 6 miliar. 

Meskipun demikian, tetap saja bantuan dari IMF tidak mengubah ekonomi Indonesia secara signifikan, justru sebaliknya krisis ekonomi menguat pada Novembar akibat devaluasi pada neraca perdagangan.

Pada akhirnya liberalisasi di Indonesia yang bertujuan menciptakan kemakmuran dan kemandirian, ternyata hanya wacana semata. Tetap saja dalam pelaksanaanya tidak semudah membalikan telapak tangan, sebagai negara ketiga  kita dipaksa untuk mengikuti arus liberalisasi. 

Hal ini menyebabkan ketergantungan bagi negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Sebagai negara ketiga, kerap kali kita dipaksa untuk mengejar negara maju. Alhasil, kita jumpai adalah ketergantungan dan memarjinalkan negara dunia ketiga.

Daftar Pustaka

Hill, Hal. 1996. Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Krisis dan Komperhensif. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mashito, Beby. 2013. Dinamika Politik Pemabangunan Pada Masa Orde Baru (studi tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peranan Modal Asing). Dalam Perspektif, Vol. VI, No. 4.

Raharja, Karta. 2020. Mengenang Mei 1998: Krisis Moneter Pemicu Orde Baru Lengser. Lihat; http://republika.co.id/berita/qa71r3282/mengenang-mei-1998-krisis-moneter-pemicu-orde-baru-lengser.

Umarhadi, Yoseph. 2010. Jebakan Liberalisasi: Pragmatisme, Dominasi Asing, dan ketergantungan ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Cakrawala Institue.