Kehancuran KPK hari ini membanjiri timeline pemberitaan sosial media kita, Twitter, Instagram, Facebook hingga Tik Tok yang merupakan wadah sebuah konten joget-joget anak ABG turut mewarnai polemik krusial KPK. Namun, bersamaan dengan itu tak banyak yang tau bahwa kita telah kehilangan hutan mencapai 4 juta hektar per tahunnya, hal itu diungkapkan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam analisisnya di tahun 2012. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam yang tak ramah lingkungan hingga marak deforestasi besar-besaran.

Hari ini kita masih menikmati momentum hari lingkungan hidup sedunia, yang bertepatan pada 5 juni 2021 lalu. Hari ini pula sebagian dari kita masih menikmati bernafas dengan normal, selebihnya banyak jutaan orang yang bernafasnya cukup terganggu bahkan mati sia-sia dari praktik industri yang telah merenggut kelestarian lingkungan.

Saya akan mengajak pembaca melihat bahwa krisis ekologis tak kalah menyeramkannya dengan kehancuran KPK, sesuai judul dari tulisan ini. Hari ini sangat sulit memang untuk mengatakan bahwa, ekologi kita baik-baik saja, ekosistem kita bekerja dengan normal. Tak percaya bahwa kita sudah berada pada krisis ekologis?

Sepanjang 2017, BNPB menyatakan terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia, dengan rincian banjir 737 kejadian, puting beliung 651 kejadian, tanah longsor 577 kejadian kebakaran hutan dan lahan 96 kejadian, banjir dan tanah longsor 67 kejadian, kekeringan 19 kejadian, gempa bumi 18 kejadian, gelombang pasang/abrasi 8 kejadian, serta letusan gunung berapi 2 kejadian. Pada tahun 2018, terhitung sebanyak 2.426 bencana alam menerpa tahun itu. Dengan catatan sebanyak 4.231 korban meninggal dunia. Pada 2018 ini angka kematian akibat bencana alam terbanyak dan terparah sejak tahun 2007. Kemudian pada tahun 2019 menurut BNPB tercatat 3.721 peristiwa dan pada 2020 sebanyak 2.925 peristiwa. Sedangkan Hari ini (BNPB) mencatat ada 185 bencana di awal januari 2021 lalu. 127 kejadian banjir dan 30 kasus longsor. 166 orang meninggal dan 1.200 terluka.

Intensitas bencana ekologis menjadi fakta nyata yang menunjukan bahwa kondisi lingkungan hidup kita semakin mengalami degradsi dari hari ke hari. Dampak dari kerusakan lingkungan memberi kontribusi besar terhadap bencana alam dan perubahan iklim memperparah faktor-faktor pemicu bencana. Ironisnya, faktor penyebab rusaknya ekologis dihasilkan dari praktik buruk tangan-tangan korporasi dengan mengatasnamkan pembangunan dan ekonomi.

Ya betul, korporasi menjadi sarang kejahatan lingkungan yang perluasannya sangat massif saat ini. Setidaknya menurut WALHI pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 kurang lebih 545 juta Ha wilayah Indonesia, diketahui bahwa 159.178.237 hektar diantaranya sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif.

Dalam kondisi yang semakin akut, korporasi nasional yang di fasilitasi oleh negara dengan kebijakan-kebijakan dan perizinan yang diberikan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebuah kejahatan yang struktural, sistematis, dan berdampak luas dan tidak bisa dipulihkan. Saya teringat kata-kata Tere Liye dalam novelnya yang berjudul: Negeri Para Bedebah “Ketika satu kota dipenuhi  orang miskin, kejahatan yang terjadi hanya level rendah, perampokan, mabuk-mabukan, atau tawuran. Kaum proletar seperti ini mudah diatasi, tidak sistematis dan jelas tidak memiliki visi misi, tinggal digertak, beres. Bayangkan ketika kota dipenuhi orang yang terlalu kaya, dan terus rakus menelan sumber daya alam disekitarnya. Mereka sistematis, bisa membayar siapa saja untuk menjadi kepanjangan tangan, tidak takut dengan apapun. Sungguh tidak ada yang bisa menghentikan mereka selain sistem itu sendiri yang merusaknya”.

Fakta krisis ekologis dan darurat iklim akibat dari paradigma ekonomi global yang menempatkan alam sebagai alat komoditas bisnis terjadi di berbagai belahan dunia. Disamping itu, Indonesia tidak bisa menjadi contoh negara yang tegak dalam menggaungkan praktik ramah lingkungan, justru sebaliknya, berbagai kebijakan dan produk hukum mengakibatkan kemiskinan, krisis ekologis hingga situasi darurat iklim terjadi di republik ini. Kedok kesejahteraan dijadikan topeng untuk menggenjot investasi dengan mengorbankan kepentingan lingkungan hidup dan rakyat. Pembebasan lahan, konflik agraria, tindak kekerasan dan kriminalisasi turut mewarnai praktik pengeloalaan sumber daya alam.

Data yang diolah WALHI Kalimantan Selatan menyebutkan dari 3,7 juta hektar luasan wilayah Kalimantan Selatan, hampir 50% merupakan lahan tambang dan perkebunan sawit. Sudah bukan hal tabu lagi, bahwa telah lama wilayah ini dikenal surganya pebisnis tambang emas hitam. Tercatat 157 perusahaan tambang batubara di Kalimantan selatan dengan 814 lubang tambang. Hutan di Kalimantan Selatan terus menyusut dari tahun ke tahun, daya dukung dan tampung lingkungan hidup semakin merosot dan berakhir pada bencana ekologis. UU Minerba dan UU Ciptaker yang akan semakin menuai bencana ekologis dan darurat iklim.

Statement dan komitmen meninggalkan energi fossil dan secara bertahap untuk pensiunkan power plant batu bara oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun merupakan pernyataan cari muka saja. Tak percaya? Menurut data WALHI fakta realisasi produksi batu bara 102% atau sebanyak 561 juta ton pada 2021. Sedangkan pada 2021, Kementerian ESDM meningkatkan target total produksi batu bara sebesar 591 juta ton. Hal ini tentu sangat berbalik dari pernyataan Lord Luhut yang menyatakan akan meninggalkan energi fossil dan batu bara.

Lalu Bagaimana?

Langkah pertama, pemerintah dalam memulihkan krisis kemanusiaan dan kerusakan lingkungan hidup yang kita hadapi, maka yang harus segera dilakukan adalah presiden secara tegas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja dan perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya. Penerbitan Perppu ini dapat didasarkan pada untuk menyelematkan Indonesia dari bencana besar lingkungan hidup yang mengancam keselamtan kehidupan bangsa.

Tanpa dibatalkannya UU Cipta Kerja yang merupakan mesin akselerator dari kerusakan lingkungan hidup dan bencana sosial-ekologis, maka kita akan semakin dekat dengan ancaman besar krisis ekologis yang sudah pada titik akut.

Langkah kedua, menggunakan gagasan ekosida sebagai jalan untuk menghentikan praktik kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dengan membawa pelaku kejahatan lingkungan untuk diminta pertanggungjawabannya.

Gagasan ekosida kini tengah berkembang untuk didiskusikan oleh PBB dan beberapa negara lain. Menetapkan ekosida sebagai kejahatan besar terhadap lingkungan hidup adalah langkah strategis Indonesia dan dunia dalam menyelamatkan bumi dari tangan-tangan jahat perusak lingkungan hidup yang sangat massif dan sistematis.