Ditangkap pada Jumat (15 Maret 2019) atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di Kemenag, Romahurmuziy kini telah berstatus sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap sebesar kurang-lebih 300 juta rupiah. 

Itu belum termasuk yang disita langsung KPK ketika penggeledahan di Surabaya. KPK menemukan uang sebanyak 156.758.000 rupiah.

Selain di Surabaya, KPK juga menggeledah Kantor Kemenag, DPP PPP, dan tentu saja rumah Romahurmuziy. Di sana ditemukan barang bukti berupa uang dan laptop.

Tapi tak seperti biasanya, jagat maya dengan segala celotehan netizen-nya seolah bisu mendengar kasus suap yang menimpa Romahurmuziy ini. Apa kurang seksi untuk diperbincangkan, ya?

Eh, kurang seksi gimana lagi? Sekelas Romahurmuziy, Ketua Umum DPP PPP, Partai Islam berlogo Kakbah, melakukan suap, jual beli jabatan. Hmm...

Data yang sementara ini terungkap ke permukaan, di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pengangkatan rektor di UIN Ciputat dan UIN Makassar bermasalah. Di IAIN Lampung juga ada kasus serupa. 

PTKIN lain? Layak ditunggu kelanjutannya. Itu belum termasuk kasus lain, semisal yang terjadi di Kanwil Kemenag Yogyakarta.

Kemenag loh. Ya Allah. Memalukan. Yang lain (apa lagi) gimana? Laode M. Syarif meyakini kalau di Kementerian lain, proyek serupa tumbuh subur.

Tahulah saya. Selain juara Liga Indonesia yang sudah diatur sedari awal, ternyata pengangkatan rektor dan lain-lain juga ada yang ngatur. Persetan dengan asas meritokrasi. Apa ini yang dinamakan jalur dalam, bebas hambatan asal ada uang?

Ngomong-ngomong soal PPP, lima tahun lalu, persis sebelum pilpres berlangsung, dengan kasus yang berbeda, Surya Dharma Ali selaku Ketua Umum juga diciduk KPK. Sepertinya PPP ini spesialis tersangka lima tahunan menjelang pilpres.

Saya jadi berpikiran, pidato Romahurmuziy yang menyatakan "pejabat dan penjahat itu beda tipis; hari ini pejabat, bisa jadi besok penjahat" mungkin maksudnya, "yang hari ini menjabat jadi Ketua Umum PPP, mungkin satu, dua, lima tahun ke depan jadi penjahat".

PPP dan Romahurmuziy ini memang menarik. Lima tahun lalu pimpinannya diciduk, sekarang diciduk lagi. Terus pecah kongsi gara-gara beda pilihan politik. Kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz kini dihadapkan pada kasus yang serupa. Cuma belum kejadian, eh.

Tapi memang, jika tidak disikapi dengan bijak, potensi pecah akan menguat. Perhatikan saja, sebagai pengganti Romahurmuziy, naiklah Suharso Monoarfa selaku plt. Tapi naiknya Suharso ini dianggap melanggar AD/ART partai. Nah, kan, mulai timbul permasalahan?

Karena saya tidak ahli dalam hal perpolitikan, mending nunggu saja informasi selanjutnya. Semoga saja aman terkendali. Kasihan, kan, kalau per lima tahun ada masalah?

Lihat! Seseksi itu. Kok ya nggak banyak diperbincangkan? Di Twitter, Facebook, Instagram, hanya segelintir orang dan media yang konsisten memperbincangkan. Coba bandingkan dengan isu genderuwo dan tampang boyolali yang beberapa waktu lalu sempat viral dan rame dibahas.

Atau karena momentumnya yang kurang tepat? Ah, iya. Bisa jadi. Sekarang, kan, orang-orang sedang sibuk ngurusi 'masa depan' bangsa Indonesia. Tim pemenangan TKN dan BPN tengah sibuk menaikkan elektabilitas masing-masing paslon. Ngapain meributkan kasus korupsi?

Apalagi survei terbaru dari Litbang Kompas menyebutkan bahwa selisih antara kedua pasangan capres-cawapres tinggal 11,8%. Hasil survei tersebut banyak diperbincangkan, meski saya pribadi kurang percaya pada hasil survei, karena pernah jadi 'korban'. 

Jadi, beberapa bulan yang lalu, ketika marak isu terorisme (bukan yang di New Zealand kemarin), di suatu grup diskusi, saya membuat pernyataan. Intinya, saya menyatakan bahwa cara berpikir umat Islam seolah diarahkan untuk membenci salah satu golongan. 

Ketidaksetujuan saya karena di grup tersebut, tanpa mencari tahu lebih jauh siapa dalang di balik peristiwa tersebut, sudah ada semacam kesepakatan bahwa pelakunya adalah si A dari golongan A. 

Setelah itu muncul beberapa tanggapan yang menyatakan ketidaksetujuannya. Saat itulah muncul komentar bahwa berdasarkan pada survei tertentu, cara berpikir saya dianggap sama seperti cara berpikirnya orang radikal. Mulai saat itulah saya kurang percaya pada hasil survei.

Apakah saya radikal atau liberal, itu urusan lain. Kenapa pula harus memilih di antara kedua itu?

Kembali ke Romahurmuziy dan pilpres. Di bawah kepemimpinan Romahurmuziy, PPP merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf. Nah, kasus ini harusnya jadi momentum. Saatnya pasukan kampret membuat manuver yang menggoyang stabilitas kubu sebelah. Santapan empuk loh. 

Lah ini kok sepi? Bukankah ini momentumnya untuk menaikkan elektabilitas, memperkecil persentase?

Atau isu korupsi, siapa pun pelakunya, memang tak lagi seksi untuk dibahas? Kenapa? Karena anggota masing-masing partai sudah pernah terciduk kasus korupsi? Hmm...

Jika memang demikian kebenarannya, maka siapa pun presidennya, bangsa Indonesia tidak akan maju. Gimana mau maju, lah wong kasus korupsi saja dianggap angin lalu? Sudah biasa. Mambu.

Untuk apa juga membedakan Partai Setan atau Partai Allah, toh sama saja. Kalau kejadiannya seperti ini, mana yang Partai Setan? Mana yang Partai Allah? Toh banyak juga partai yang masih mencalonkan eks napi koruptor untuk nyaleg. Alasan sudah tobatlah, apalah.

Saya jadi kurang tertarik menunggu siapa yang akan terpilih jadi presiden di April nanti. Toh cara kampanye masing-masing pendukung paslon juga menjijikkan. Tidak menampilkan adab berpolitik. Eh, memangnya politik ada adabnya, ya?

Saya lebih tertarik untuk menunggu kelanjutan kasus Romahurmuziy. Siapa tahu ada berita menarik lainnya. Keterlibatan Menag dan pengangkatan rektor di PTKIN lain, misalnya.