Menurut G.R Drdriver J.C. Miles dalam menerjemahkan sebuah buku “The Babilonian Constitution”. Bahwa Korupsi (Suap) sudah ada sejak 1200 SM di zaman kuno pada peradaban Mesir,Romawi Kuno,Yunani Kuno dan Babilona. Sedangkan di Indonesia Korupsi (Suap) terjadi di Era Orde Lama sekitar tahun 1951-1956 yang diangkat pada koran lokal. Sementara Korupsi sendiri adalah tindakan buruk yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan pihak lain.

Sedangkan menurut  UUD No. 31 tahun 1999  mengatakan bahwa Korupsi adalah “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Di Indonesia banyak sekali Kasus Korupsi atau Suap. Salah satunya adalah kasus Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi dan CEO Lippo Grup. Bertujuan dari pengurusan izin mendirikan bangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. KPK menduga adanya suap yang dilakukan Bupati Bekasi atas perizinan proyek mendirikan bangunan.

Sejak  Rabu, 17 Oktober 2018 KPK menggeledah 4 lokasi yaitu apartemen Trivium Terrace Lippo Cikarang, kantor dinas PUPR, kantor dinas Lingkungan Hidup dan kantor dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi. Hingga menggeledah rumah CEO Lippo Grup James Riyadi di Lippo Karawaci Tangerang.

KPK menyita dokumen terkait perizinan dengan Bupati Bekasi, catatan keuangan dan barang-barang elektronik seperti Laptop dan lain-lain. Total lokasi penggeledahan ada 12 lokasi di Tangerang dan Bekasi termasuk di kantor Bupati Bekasi, rumah Bupati Bekasi dan dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bekasi dan Gedung Matahari Tower di Tangerang.

Proyek ini senilai Rp. 278 triliun itu adalah milik PT Mahkota Sentosa Utama yang sepenuhnya merupakan anak usaha dari PT LPCK. Bupati Bekasi dan rekan-rekan dinas dijanjikan fee sebesar Rp. 13 miliar oleh pihak Lippo Grup.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen dan CEO Lippo Grup James Riyadi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau agar konsumen menunda pembelian produk yang dijual Lippo Grup tersebut, karena diduga belum melengkapi perizinan. Sedangkan, terkait nasib konsumen Meikarta yang sudah membeli sebetulnya tidak akan terjadi apa-apa selama pihak Lippo melakukan langkah-langkah positif.

Konsumen sangat khawatir dengan uang yang sudah di investasikan kepada Meikarta dan Banyak juga konsumen yang meminta pengembalian uang akhirnya beberapa konsumen mendapatkan pengembalian uang dari Meikarta. Tetapi pembangunan Meikarta masih tetap berjalan dengan baik.

Tersangka diduga pemberi melanggar  Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan tersangka diduga penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tindakan selanjutnya KPK akan melakukan pertanggungjawaban Kooperatif bahkan pertanggungjawaban individu dan KPK akan terus mencari bukti-bukti berdasarkan informasi para tersangka untuk memperkuat perkara. Setelah KPK mendapatkan bukti-bukti yang kuat KPK akan memutuskan dengan cara hukum pidana.

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain terutama korupsi yang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Melakukan tindakan KKN hanya kesenangan semata yang dapat merugikan orang lain.