Berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab II pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi sejak dulu telah menjadi teman akrab Indonesia, mulai dari yang dilakukan oleh pemangku jabatan di daerah hingga para politisi elit yang menduduki jabatan stategis di lembaga – lembaga negara ini. Itu bukan menjadi rahasia lagi tetapi telah menjadi salah satu bumbu dalam perputaran roda pemerintahan negara kita ini yang tidak hanya dilakukan oleh persorangan, tetapi dilakukan secara berjamaah, telah berapa banyak jamaah yang memperpanjang saf dalam aksi ambil untung ini.

Banyak hal yang telah dilakukan untuk menghentikan atau minimal untuk mengurangi praktek“yang penting kaya” ini, namun ketika sudah berada di lingkaran tikus – tikus itu, orang yang awalnya bak kucing ataupun singa malah ikut berdecit dan turut menjadi pemanjang saf dari jamaah “yang penting kaya” di negeri ini.

Mental bobrok para pelaku yang lupa dengan sumpah jabatan yang secara gagah diucapkan ketika pelantikan jabatan untuk menjalankan tugas sebaik mungkin dan mementingkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi apalagi kepentingan golongan bukan hanya menjadi salah satu aspek penyebab terjadinya praktek “yang penting kaya” ini. Hal ini juga didukung oleh berbagai aspek lainnya yang salah satunya adalah desakan dari lingkungan politik mereka.

Partai politik yang merupakan wadah para kader partai belajar berpolitik sebelum terjun ke roda pemerintahan tidak jarang menjadi faktor dalam pembentukan para politikus yang suka mempraktekka“yang penting kaya”ketika telah  dalam lembaga pemerintahan.

Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan partai yang meminta mahar wajib politik ketika ingin mencalonkan seseorang dalam pencalonan kepala daerah. Mahar politik terkadang menjadi syarat yang diberikan kepada calon kepala daerah yang ingin melamar ke partai politik agar dapat diusung oleh partai politik untuk menjadi salah satu peserta dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan mahar politik belum lagi biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah hingga hitungan milyaran, bahkan ada yang sampai menyentuh angka puluhan milyar ketika dalam masa kampanye untuk menarik simpati masyarakat agar memilih mereka menjadi salah satu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Jika dikalkulasikan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh kepala daerah terpilih tidak dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan semasa kampanye, ini menjadi pemikiran oleh pasangan calon untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena sudah jelas tidak ada satupun orang yang ingin merugi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, seorang gubernur mendapat gaji pokok sebesar Rp3.000.000 dan mengacu kepada Keppres No.59 tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, seorang Gubernur mendapat tunjangan jabatan sekitar Rp5.400.000 dan dengan ini jumlah seorang Gubernur mendapat gaji sebesar Rp8.400.000 perbulannya.

Begitu juga seorang Wakil Gubernur mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp6.720.000,. Dan untuk kepala daerah tingkat 2 yaitu Bupati / Walikota mendapatkan gaji sebesar Rp5.880.000 perbulannya dan Wakil Bupati / Wakil Walikota mendapat gaji sebesar Rp5.040.000,.

Itu semua adalah pendapatan kepala daerah setalah penggabungan dari gaji pokok kepala daerah dan tunjangannya selama satu bulan, namun kepala daerah akan mendapatkan pendapatan diluar gaji yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila realisasi penerimaan pajak daerah dibawah Rp1.000.000.000.000 maka seorang kepala daerah berhak mendapat insentif gaji sebesar enam kali gaji, dan apabila realisasi pajak daerah sebesar Rp1.000.000.000.000 hingga Rp2.500.000.000.000 yang diatur dalam Pasal 7 PP No.69 tahun 2010 maka kepala daerah akan mendapatkan insentif gaji sebesar 7 kali gaji.

Jika di kalkulasikan pendapatnya selama lima tahun menjabat tetap tidak dapat mengembalikan dana kampanye yang dilaporkan apabila dirata – ratakan  Rp5.000.000.000. Dengan catatan itu merupakan dana kampanye yang dilaporkan. Faktanya banyak pasangan calon kepala daerah yang hanya melaporkan setengah dari dana kampanye yang sebenarnya digunakan, dan diperparah apabila dicalon kepala daerah “main serong” dengan melakukan money politic, contohnya sudah berapa uang yang digunakan untuk melanggengkan mereka agar dapat menjadi orang nomor satu didaerahnya.

Mahar politik yang diminta oleh partai politik dan ongkos politik jumlahnya yang fantastis menjadi salah satu penyebab kepala daerah menjadi serakah ketika ada proyek daerah dan hal – hal lainnya yang bersinggungan dengan uang. Apabila diasumsikan mahar politik dan ongkos politik ini dibagi dua oleh si calon kepala daerah dan wakilnya, hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan.

Secara logika hanya segelintir orang yang mau mendapatkan hasil yang sedikit setelah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan kesempatan yang ia miliki ketika menjabat.

Rincian diatas adalah perhitungan apabila si calon sekali mencalon menjadi kepala daerah dan langsung terpilih dan tanpa pernah menggunakan uang gajinya sedikitpun untuk kepentingan pribadi, tetapi apabila si calon berkali kali mencalonkan diri dan baru terpilih serta bukan seorang pengusaha yang mendapat pemasukan yang bisa dikatakan lebih tinggi dari pada pegawai negeri, maka kemungkinan terjadinya korupsi lebih besar karena besarnya ongkos kampanye yang digunakannya dari pemilihan kepala daerah sebelumnya hingga pemilihan kepala daerah yang memenangkan dirinya.

Selain dari sisi politik, jika ditambah dengan si kepala daerah dan para politisi yang memangku jabatan strategis lainnya memiliki gaya hidup yang tinggi dan tuntutan dari keluarganya untuk terus hidup mewah juga menjadi salah satu faktor sangat parahnya korupsi terjadi di Indonesia.

Berkaca dari permasalahan yang telah lama menjadi bumbu perpolitikan di Indonesia, seharusnya menjadi dasar bagi partai politik untuk mengesampingkan aspek uang dan keuntungan kelompok semata, keuntungan agar kelompok tertentu dapat berkuasa di Indonesia.

Tapi kembali kepada tujuan utama dari partai politik itu sendiri yaitu untuk menjadikan negara lebih baik dalam segala aspek dan mensejahterakan rakyat.

Karena saat ini partai politik menjadi salah satu lembaga di Indonesia yang memiliki tingkat kepercayaan terendah dari masyarakat, hal ini terjadi karena banyak terjadi kasus korupsi yang tentunya mengebiri anggaran untuk masyarakat dan menyengsarakan rakyat, dan juga mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan untuk kepentingan rakyat lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Demi mendapatkan calon terbaik dan memiliki peluang besar untuk bisa memenangkan pilkada di daerah tersebut, partai politik harus bisa memantau tokoh – tokoh, baik itu kader dari partai politik itu sendiri atau tokoh di luar partai politik dan tentunya tanpa adanya mahar politik, agar bisa mendapatkan calon terbaik dan juga terbebas dari kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi yang bisa jadi dilakukan oleh para calon apabila berhasil memenangkan pilkada nanti.

Rakyat Indonesia menunggu kader dari partai politik atau tokoh – tokoh yang memang memiliki latar belakang yang mempuni, dan juga rakyat Indonesia menginginkan partai politik membuang gengsi yang membuat partai politik enggan menjemput bola untuk mendapatkan kader terbaik.

Karena rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik latar belakangnya, pengalamannya dan juga etikanya yang dapat membangun daerah – daerah mereka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia milik rakyat Indonesia, bukan hanya milik partai politik, apa lagi milik koruptor dan relasinya.