Belakangan ini kita disuguhi potret pilu kekerasan berbasis konflik agraria terhadap masyarakat petani miskin pedesaan oleh suatu kolaborasi ‘tangan-tangan’ pemilik modal (perkebunan, kehutanan dan tambang) dan negara (beserta aparatus keamanannya) yang kembali semarak muncul.

Terbaru ini misalnya, aksi ratusan petani Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, menolak pengukuran dan penggusuran lahan mereka untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berujung bentrok dan penembakan gas air mata oleh aparat.

Persoalan agraria di Indonesia menghadirkan sekelumit problem yang seakan tidak pernah usai. Konflik terus terjadi di mana – mana. Semakin melebar, semakin meluas. Kekerasan struktural dan kultural menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dalam setiap konflik agraria. Setidaknya dari catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 keluarga. Jumlah ini hanya mendata pelaporan di jaringan KPA dan media. Jumlah nyata di lapangan pasti jauh lebih besar. Bahkan, KPA memprediksikan tahun 2016 ini konflik agraria akan semakin bertambah.

Jika di tahun sebelumya sektor pembangunan infrastruktur menjadi  penyebab tertinggi, di tahun 2015 bergeser ke sektor perkebunan, yaitu 127 kasus (50 persen). Penyebab lain adalah sektor pembangunan infrastruktur 70 kasus, kehutanan 24 kasus, pertambangan 14 kasus, lain –lain 9 kasus, serta pertanian dan pesisir 4 konflik.

Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 -2015, terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga sebagai korban terdampak langsung. Dengan kata lain, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia. (Sumber; Kompas.com).

Tanah merupakan faktor penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Tanah adalah tempat tiggal dan sumber bagi ekonomi manusia. Namun, rekaman realitas mencerminkan ironi. Tanah di Indonesia dihiasi  hiruk pikuk ragam masalah. Salah satu permasalahan mendasar agraria di Indonesia adalah timpangan konsentrasi kepemilikan tanah. 

Sebagai  ilustrasi di kehutanan, terdapat 531 izin hak pengusaha hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI). Luasnya mencapai 57 izin pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan luas Cuma 0,25 juta hektar. Artinya, hanya 0,19 persen masyarakat pedesaan mendapat akses secara legal atas kawasan hutan. Alhasil kemiskinan menjadi wajah buruk di Indonesia.

Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN, 2010), kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya 0,2% dari penduduk Indonesia. Dengan kenyataan semacam ini, dapat dikatakan bahwa para petani pedesaan sudah kehilangan jaminan tenurial security atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam.

Hampir seluruh kebijakan dan program pembangunan negara hari ini sulit dijelaskan secara terang benderang tanpa mengaitkannya dengan kepentingan politik-ekonomi dari kapitalisme global. Pemberian konsesi dan hak penguasaan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, pulau-pulau kecil, dan beragam sumber agraria lainnya kepada pengusaha-konglomerat pribumi maupun Trans National Corporation (TNC) adalah bagian nyata dari kolaborasi kepentingan ekonomi-politik guna akumulasi modal sebesar-besarnya untuk lembaga dan kelompok oligarkis mereka sendiri. 

Ketimpangan tersebut tak lain karena di dorong ambisi kapitalisme yang hendak mengumpulkan pundi-pundi keuntungan bagi para borjuis besar. Sistem ini menghendaki ‘jalan tol’ guna mengakselerasi pertumbuhan kapital. Oleh karenanya, segala cara dilakukan untuk memenuhi tujuan – tujuannya. Bahasa halus dari berbagai agenda akumulasi kapital ini dikenal dengan kata; PEMBANGUNAN

Problem konflik agraria di atas beririsan kuat dengan nalar elit Negara mengatur rakyat dan sumberdaya alamnya. Problem mendasar kebijakan politik negara yang sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi terus berulang adalah apa yang disebut oleh W.F Weritheim (2009) watak “sociology of ignorance” (sosiologi kemasa-bodohan/pengabaian).

Beragam kebijakanan dan program politik negara seringkali lebih banyak di susun di atas meja dan oleh segelitir orang,  yang berada jauh dan mengabaikan realitas empirik sosial-ekonomi masyarakat. Nalar elit negara dan wakil rakyat yang berwatak politics of ignorance telah meletakkan problem kemiskinan semata sebagai “kondisi”, bukan sebagai “konsekuensi”. Kemiskinan sebagai kondisi, melahirkan cara penanganan masalah kemiskinan yang lebih economic minded yang melahirkan terjemah tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi.

Padahal kemiskinan yang terjadi di negeri ini lebih sebagai ‘konsekuensi’. Sehingga kemiskinan harus dililihat pada beragam kompleksitas ketimpangan hubungan sosial-ekonomi-politik secara “historis dan struktural” dalam rentang panjang yang terus berulang dan mencipta serta mengakibatkan  beragam kemiskinan yang terwariskan.

Dengan cara pandang ini menurut David Mosse (2007) kemiskinan adalah bersifat relasional. Hasil bentukan dari relasi kekuasaan (sosial-ekonomi-politik) yang timpang yang bersifat historis dan struktural. Sehingga, mengatasi kemiskinan berwatak relasional tidak akan tuntas jika mengabaikan penyebab ketimpangan relasi kekuasaan yang menyebabkannya.

Oleh karenanya, pada kesempatan ini,  penulis memilih untuk menguraikan kemungkinan alternatif lain tata kelola agraris untuk kemakmuran rakyat; bersumber semangat diambil dari falsafah demokrasi ekonomi pancasila, yaitu   koperasi sebagai alternatif tata kelola agraria untuk kemakmuran rakyat banyak

Berbagai Pertimbangan

Dalam karya klasikanya, The Great Transformation, Karl Polanyi (1944) sudah menegaskan bahwa ‘’tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkan dari ikatan hubungan – hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan – guncangan yang akan menghancurkan sendi – sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarkat dari kerusakan yang lebih parah,’’

Menghadirkan diskursus koperasi sebagai salah satu alternatif tata kelola agraria di Indonesia perlu diikuti oleh kontruksi alasan – alasan yang logis. Dalam tulisan ini, saya akan berusaha menjelaskan tentang jawab dari tanya ‘’ mengapa koperasi? Untuk agraria.

D.N Aidit pernah menjelaskan tentang esensi koperasi dalam bidang pertanian. Baginya, koperasi bukanlah senjata utama satu–satunya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada pokoknya, kekuasaan tetap harus bisa direbut, melikuidasi kekuasaan dari para kapitalis monopoli imperialis dan mengembalikan kekuasaan tersebut kepada rakyat. Dengan kata lain, perjuangan harus dilangsungkan adalah perjuangan ekonomi politik. Dan, koperasi menjadi salah satu instrumennya.

Pertama, koperasi adalah people power. Sebagai people based association, maka titik tekan yang memiliki peran penting berjalannya organisasi koperasi adalah manusia, bukan kapital seperti yang berjalan dalam koperasi. Oleh karenanya, nuansa perjuangan koperasi sejati adalah proses buttom-up, rakyat yang mengorganisir diri menjadi koperasi. Dengan demikian, koperasi secara evolutif bisa berjejaring dan berkerja sama antar koperasi yang bertransformasi menjadi kekuatan yang bisa menjadi countervailing dari kapitalisme. Dengan kekuatan adapatif dan sifat lenturnya, koperasi memiliki kemampuan gerilya ekonomi dan menusuk langsung jantung kapitalisme.

Relevansi koperasi sebagai people power pun disinggung Aidit yang menerangkan, “Koperasi mempunyai unsur mempersatukan, yaitu mempersatukan rakyat yang lemah ekonominya. Dengan persatuan dan kerjasama rakyat pekerja dapat berusaha mengurangi penghisapan tuan tanah, lintah darat, tukang idjon, tengkulak, dan kapitalis-kapitalis atas diri mereka.”

Adapun people power dalam koperasi ini bisa mewujud melalui perjuangan politik ataupun taktik seperti negoisasi harga yang adil yang dilakukan kekuatan kolektif anggota koperasi produksi, pembagian resiko dalam jaringan kerja, ataupun bertukar informasi, pengetahuan dan keterampilan.

Kedua, para anggota bisa mengoptimalkan modal bersama–sama untuk investasi membangun usaha, baik berupa tanggungan dana, anggunan bersama dalam skema koperasi kredit atau yang lainnya. Semakin banyak anggota, efesiensi kolektif semakin menguat, modal pun semakin besar.

Tapi yang perlu ditekankan dalam koperasi keberadaan modal hanya sebagai pembantu, bukan penentu. Kemudian akses modal lain yang bisa diampiikasikan misal berupa saling meminjam atau share alat–alat produksi, ini adalah antitesis dari kepemilikan individu alat – alat produksi.

Ketiga, koperasi bisa meningkatkan skala ekonomi. Kerjasama antara para anggota memungkinkan para petani kecil untuk bisa melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh pertanian skala besar.  Keempat, koperasi pun berperan penting dalam menjaga kualitas hidup. Karena usaha tidak untuk mengeruk keuntungan profit semata, maka berbagai aktivitas dalam koperasi mempertimbangkan sisi humanis dan juga ekologis.

Dengan saling berbagi tanggung jawab dari mulai proses produksi, penjualan, sampai mempertahankan sumber daya bersama, maka beban kerja lebih ringan, sehingga aturan jam kerja lebih ringan, sehingga aturan jam kerja bisa diatur sedemikian rupa agar para petani atau para anggota tetap bisa bertemu dengan quality time bersama keluarga atau melakukan berbagai hobinya.

Sedangkan alasan kelima adalah berkenaan dengan keberlanjutan (sustainability). Sesuai dengan prinsip keenam yaitu peduli terhadap komunitas, maka koperasi secara inheren bekerja dalam konteks pengembangan masyarakat yang berkelanjutan melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggota.

Sebagaimana yang diterangkan Swasono (2000), basic-instinct dari gerakan koperasi adalah menolong diri sendiri (self-help) dan kerjasama (co-operation). Kita bekerjasama untuk merangkum kekuatan-kekuatan ekonomi menjadi suatu kekuatan sinergi yang dahsyat, berdasar kebersamaan (mutuality) dan kekeluargaan (brotherhood), baik dalam dimensi mikro, makro, lokal, regional maupun mondial.

Maka gerakan koperasi multistakeholder sebagai alternatif tata kelola agraria ini pun mesti mulai dijangkarkan pada kerjasama pada dimensi-dimensi tersebut. Bila saat ini gerakan solidaritas lintas entitas sudah mulai terajut, maka ke depan gerakan-gerakan tersebut perlu didiversifikasi menjadi gerakan solidaritas ekonomi.