Ancaman krisis pangan dan kemiskinan yang menyasar wilayah perdesaan harus ditpang dengan penguatan sumber daya manusia pertanian. Langkah pertama yang dilakukan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo adalah memperkuat struktur kelembagan petani.

Namun kendala yang tengah dihadapi Indonesia adalah kekurangan jumlah penyuluh pertanian. Menurut data Kementerian Pertanian, dari sekitar 74.000 desa yang ada, jumlah penyuluh pertanian baru tersedia sekitar 44.890 orang. 

Padahal ujung tombak menuju visi "Indonesia Maju Sumber Daya Manusia Unggul" yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berada di pundak para penyuluh di perdesaan.

Kendala lain yang terjadi adalah petani belum merasakan kebebasan berorganisasi untuk memilih kelembagaan petani yang sesuai dengan diri sendiri dan lingkungannya. 

Walaupun kebebasan berorganisasi bagi petani telah dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) terhadap Uji Materi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada 5 November 2014. 

Putusan ini membuat petani tidak lagi berkewajibkan menjadi anggota kelembagaan petani yang ditentukan oleh pemerintah, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. 

Petani dibebaskan menjadi anggota kelembagaan petani yang didirikan oleh petani sendiri, seperti yang dinamakan serikat petani, paguyuban petani, aliansi petani, dan lain-lain. Seluruh kelembagaan petani tersebut memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Kelembagaan Petani Setengah Hati

Menanggapi putusan MK tersebut, Kementerian Pertanian telah mengesahkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada 20 Desember 2016. 

Namun sangat disayangkan, Permentan ini tidak mengalami banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, yakni Permentan 82/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Padahal tujuan utama dari revisi adalah merinci kelembagaan petani yang didirikan sendiri oleh petani.

Tidak mengherankan jika Pemerintah selama ini belum mengimplementasikan penuh UU 19/2013. Pasal-pasal penting, misalnya, terkait negara memberikan jaminan luasan tanah dua hektare kepada petani, ganti kerugian gagal panen, dan kelembagaan ekonomi petani belum diterapkan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh.  Padahal UU ini sudah disahkan sejak enam tahun yang lalu. 

Tak pelak situasi ini menjadikan kelembagaan petani secara umum belum memiliki alat produksi, jaminan berproduksi, dan wadah ekonomi yang difasilitasi negara. Sementara kelembagaan petani yang diarahkan pemerintah sekarang ini, seperti kelompok tani, hanya menjadikan petani ketergatungan, penguasaan bantuan oleh segelintir elite, dan perekonomian petani tidak berkembang.

Agar perekonomian petani berkembang, Pasal 80 UU 19/2013 telah menerangkan kelembagaan ekonomi petani melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui kelembagaan petani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh petani. 

Tentu kelembagaan ekonomi petani yang dimaksud berpijak pada UUD 1945. Bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Jadi badan hukum BUMP yang sesuai dengan konstitusi adalah koperasi, bukanlah perseroan terbatas (PT) atau persekutuan komanditer (CV).

Hanya koperasi yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Tak ada lagi pertentangan antara majikan dan buruh, antara manajer dan pekerja. 

Semua yang bekerja adalah anggota koperasi. Semua memiliki tanggung jawab atas koperasinya. Koperasi bisa dikatakan sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan prinsip hidup bangsa Indonesia. Karena modal, operasional, dan keuntungan didedikasikan untuk anggota.

Di Antara Koperasi dan BUMDesa

Transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani bermuara pada koperasi. Dengan demikian, petani yang sebelumnya kehilangan wadah ekonomi melalui Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lampau bisa kembali menggiatkan usahanya.

Perubahan model ekonomi di perdesaan ini pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar kekuatan yang saat ini masih tercerai berai. Keberadaan model koperasi yang menjadi simbol ekonomi rakyat sesungguhnya masih kuat dalam keseharian masyarakat perdesaan, walau belum terlembagakan secara tegas.

Sementara itu, situasi perekonomian desa kian rumit dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan dalam konteks kelembagaan yang mewarnai praktik ekonomi di perdesaan. 

Para elite ekonomi desa kian eksis mendominasi sendi usaha ekonomi perdesaan. Pada akhirnya, mereka memengaruhi kelahiran dan keberadaan BUMDesa. 

Kritik atas BUMDesa yang paling tidak telah berjalan dalam lima tahun ini mengingatkan kita pada solusi pelaksanaan prinsip koperasi yang meletakkan hak setiap anggota dalam posisi yang sejajar. Terutama saat menentukan segala keputusan yang memengaruhi roda usaha ekonomi bersama. 

Selain menjadi transformasi ekonomi petani bagi penduduk mayoritas perdesaan, koperasi bisa digunakan sebagai desain lembaga pengelolaan aset dan kekayaan yang dimiliki desa. Sehingga pembangunan perekonomian desa berdampak langsung terhadap kehidupan seluruh masyarakat di perdesaan, bukan lagi dinikmati segelintir orang dan elite desa. 

Oleh karena itu, sesuai dengan intrumen hukum yang berlaku, transformasi ekonomi petani harus dimulai dari kelembagaan petani dan bermuara pada koperasi.