Menurut Prof Mahfud MD seorang pakar hukum tata negara mengatakan bahwa hukum syariah merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi peraturan daerah atau perda syariah. Upaya merancang perda syariah hanya akan sia-sia dan membuang-buang waktu. 

Perda memang tidak seharusnya memuat peraturan keagamaan yang sangat pribadi, misalnya beribadah. Sebab di era yang sudah bebas beribadah sepeti sekarang, orang tidak perlu diatur dalam sembahyang. Misalnya orang harus rajin shalat tidak usah diperdakan. Orang harus berpuasa, harus sopan kan tidak usah diatur itu.

Harusnya yang namanya “syariah” tanpa perlu dilegitimasi jadi sebuah peraturan daerah pun harusnya tetap dijalankan masing-masing pemeluknya. Legitimasi hanya bentuk formalitas yang harusnya tidak perlu diperdebatkan, karena yang lebih penting adalah prinsip-prinsip dari syariah itu dapat kita terapkan dalam kehidupan bernegara. 

Masalah peraturan daerah mohon untuk dikaji kembali. Masalah agama sudah diatur oleh kitab suci masing-masing agama, jadi apa yang dijalankan setiap pemeluknya tidak bisa diatur oleh aturan yang dibuat oleh manusia.

Dunia abad XXI tidak dipetakan lagi oleh suku, ras dan agama. Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan. Mereka bersama-sama membangun peradaban. Tapi disini tidak begitu, yang didahulukan hanya kebencian karena takut berkompetisi dan takut kalah dalam persaingan hidup. Kemudian dibalut dengan pemahaman sempit dalam beragama.

Penolakan Perda Syariah ialah karena agama rawan dimanfaatkan sebagai alat untuk politik. Menolak perda agama yang diskriminatif tidak sama artinya dengan anti agama. Perda diskriminatif adalah perda yang berpotensi memecah belah masyarakat berdasarkan kelompok, keyakinan dan ras tertentu. Aturan harus bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara luas tidak boleh hanya mengatur kepentingan kelompok, agama atau golongan tertentu. 

Perda yang diskriminatif, tentunya tidak boleh ada di Indonesia. Peraturan-peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain dan peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Semua aturan harus dalam semangat UUD 1945 dan pancasila. Indonesia tidak boleh terbelah dan terkotak-kotak.

Niat mendirikan negara agama makin kencang dan mengabaikan semangat awal pembentukan NKRI. Ini adalah sebuah bentuk perjuangan menegakkan keadilan di Indonesia. Semakin diungkap, semakin banyak rakyat mendapat edukasi pentingnya keadilan dalam keberagaman. Saya baru paham, mengapa Soekarno dalam rumusan pancasila mengusulkan “kebangsaan” di urutan pertama. Saya rasa beliau meyakini keragaman Indonesia yang harus dikunci oleh kebangsaan dan tidak mungkin dapat dikunci oleh agama.

Pernahkah kita bertanya, apakah pemerintah daerah yang menerapkan syariah maka kehidupan masyarakatnya jauh lebih baik? Apakah kesejahteraan meningkat? Apakah korupsinya habis? Saya curiga lahirnya perda-perda seperti itu, dulu Cuma cara konyol politisi menyembunyikan kebobrokannya. Para pejabat bebas mengutil duit negara. Tidak peduli pada layanan publik. Tapi rakyat ditipu bahwa mereka mewakili pemerintahan yang islami. Ujung-ujungnya agama dijadikan kedok lagi.

Apa yang terjadi di daerah yang menerapkan perda syariah? Biasanya korban pertama adalah perempuan. Entah mengapa jika berbicara syariah perempuan selalu ditempatkan sebagai objek yang harus diatur secara detail. Soal pakaian. Soal cara bergaul. Wanita naik motor tidak boleh ngangkang, tapi gubernur korupsi tidak dipotong tangan. Eh ternyata bikin peraturan daerah tebang pilih alias pilih kasih. 

Kalau pejabat korupsi ketangkap pakai hukum nasional tapi kalau rakyat biasa nyolong maka hukumnya potong tangan! Sebesar apapun hukum agama atau peraturan daerah kurang tepat dijalankan di Indonesia. Karena Indonesia bukan negara agamis yang sepenuhnya melaksanakan hukum agama. Tapi Indonesia adalah negara kesatuan yang berideologi Pancasila yang di huni berbagai macam agama, ras dan suku.  

Syariah yang hanya menonjolkan simbol, biasanya sibuk dengan aturan-aturan memuakkan. Agama hadir sebagai gairah yang dibuat-buat. Perda–perda sibuk mengurus hal-hal yang tidak substantif yang kadangkala jauh dari kesejahteraan rakyat. Pemda yang menerapkan perda keagamaan juga kebanyakan belum memiliki tingkat pelayanan publik yang baik. Korupsinya juga masih tinggi. Sebab fokusnya hanya bagaimana mengatur busana jilbab, mengatur shalat jama’ah bagi PNS. 

Tapi bagaimana agama mengajarkan amanah pada jabatan, tidak menjadi fokus mereka. Bagaimana korupsi merusak kehidupan dan moral berbangsa biasanya justru marak. Jangan heran jika banyak kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Padahal korupsi menyebabkan mudharat yang besar bagi rakyat. Apakah dalam islam hal-hal mudhorat dibiarkan? Bukankah ini pembiaran terhadap kemudhoratan yang terjadi?  

Yang perlu kita soroti adalah proses hukum di Indonesia, baik itu produk hukum itu dibuat maupun proses pelaksanaannya. “Proses UU dibuat dan proses UU itu dilaksanakan” itulah yang menjadi sorotan. Karena walaupun produk UU tersebut sudah terbit, tapi tetap saja ada penolakan. 

Menjadi sebuah pertanyaan besar tentang proses pembuatannya seperti apa? Tentu sudah seharusnya ada maksud yang jelas dan sesuai kebutuhan rakyat, kemudian pertanyaan besar kembali muncul mengenai bagaimana proses pelaksanaannya? Apakah hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?