Seperti yang kita tahu, ada dua kontestan yang bertarung dalam kontestasi pilpres kali ini. Kita dihadapkan bukan pada pilihan yang baik dan yang buruk, melainkan yang buruk dengan yang buruk. Sehingga kalaupun kita menggunakan hak kita untuk memilih di antara kedua paslon tersebut, maka pilihannya adalah “paslon mana yang sekiranya keburukannya lebih mending dibanding paslon lainnya?”

Untuk itu, pertama-tama yang saya kritik dalam tulisan ini adalah peraturan presidential threshold 20% yang menghambat munculnya calon alternatif. Tak hanya itu, saya bisa menyebut peraturan tersebut didasari oleh kekeliruan berpikir.

Karena, bagaimana mungkin skala kuantitatif 20 % tersebut mengacu pada pemilu sebelumnya dan kemudian digunakan untuk pemilu sekarang. Padahal apa yang menjadi jaminan koalisi parpol-parpol tersebut akan mendapat 20% di parlemen pada periode yang akan datang.

Terbatasnya pilihan ini menjadi alasan utama mengapa saya menyebut kontestasi politik yang berlangsung sekarang tak menarik. Kita tahu, sebagai petahana, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai capres. Mau tidak mau, saya harus jujur mengakui bahwa kepemimpinan Jokowi mengandung celah; yang paling mengecewakan tentu saja soal penyelesaian masalah HAM di masa lalu.

Mirisnya, yang menjadi penantang petahana adalah orang yang mempunyai rekam jejak berdarah, yakni Prabowo Subianto. Kita tahu, pada 1998, dewan kehormatan militer bersidang untuk memeriksa dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi.

Pada akhirnya, dewan kehormatan militer ini memutuskan untuk memberhentikan Prabowo dari dinas aktif militer. Menjadi keanehan juga saat Wiranto tak membawa masalah ini ke mahkamah militer. Hal ini dijelaskan oleh Greg Barton dalam bukunya “The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid”.

Barton menjelaskan kemungkinan mengapa Wiranto tidak mendesak diadakannya mahkamah militer, salah satunya yaitu karena kekhawatiran jika Prabowo akan membuka rahasia. Lebih lanjut, barangkali karya Robert W. Hefner yang berjudul “Civil Islam” bisa pula menjadi rujukan mengenai Prabowo dan 1998.

Jabatan terakhir Prabowo di militer adalah sebagai komandan sekolah staf dan komandan ABRI dengan pangkat Letnan Jenderal. Sebelum diberhentikan, sudah ada tanda-tanda kemuraman karier militer Prabowo yang sebelumnya cemerlang.

Setelah mertuanya lengser sebagai presiden, jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad diganti. Saat itu, BJ Habibie memerintahkan Panglima ABRI untuk segera mengganti Prabowo sebagai Pangkostrad, karena BJ Habibie menerima laporan adanya pergerakan Kostrad di luar struktural. Hal itu terangkum dalam pengakuan BJ Habibie dalam “Detik-Detik yang Menentukan”.

Tak hanya bermasalah dalam kasus 1998, Gerry van Klinken seorang profesor di University of Amsterdam menulis sebuah artikel yang berjudul “Prabowo and Human Rights”.

Artikel tersebut mendasarkan dari berbagai laporan yang menyebut kemungkinan keterlibatan Prabowo dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Leste yang dimulai pada 1983. Rentetan-rentetan peristiwa yang kemudian turut mengantarkan kecemerlangan karier militer Prabowo hingga menikahi anak Soeharto.

Mengapa HAM itu begitu penting dan itu menjadi titik tolak utama saya dalam menilai kedua capres? Jawabannya yakni karena secara teroretis berdirinya sebuah negara adalah untuk menjamin hak-hak alamiah (HAM). 

Lalu bagaimana bisa kita memilih pemimpin yang bermasalah dengan bangunan fundamen dalam bernegara ataupun tak mempunyai komitmen menyelesaikan segala rangkaian permasalahannya?

Jokowi pun mengandung celah yang cukup besar juga. Selama kepemimpinannya, ia gagal menyelesaikan permasalahan HAM. Tentu Publik bisa berasumsi karena tarik ulur kepentingan di sekitar istana masih teramat kental, mengingat Jokowi pun dikelilingi oleh orang yang namanya tercatat berdarah juga.

Tapi mari kita membuat sebuah kalkulasi. Jika itu perlu, jika Jokowi yang dari sipil tidak mempunyai rekam jejak berdarah, atau bahkan SBY sekalipun yang tidak mempunyai rekam jejak berdarah tapi gagal menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu, apalagi orang yang namanya tercatat berdarah? 

Meski saya pesimis masalah HAM di masa lalu akan bisa diselesaikan, mengingat beberapa waktu lalu KontraS merilis nama-nama purnawirawan berdarah di sekeliling kedua paslon ini.

Tak berhenti di situ, perdebatan politik dalam ruang publik pun sangat jauh dari kata ideal dan minim paradigmatik. Hal itu tentu membuat kontestasi semakin terlihat tak menarik. 

Bayangkan, sekelas debat capres dengan topik ideologi, yang terjadi justru saling curhat antarcapres. Jangankan untuk debat capres, untuk perdebatan sekelas mahasiswa tingkat satu saja, jika perdebatannya seperti itu, tentu jauh dari kata standar.

Beberapa orang pernah mengatakan kepada saya bahwa sasaran debat sebenarnya untuk orang-orang undecided, ataupun mewajarkan debat yang saling curhat tersebut karena bagian dari strategi untuk mendongkrak elektoral.

Saya sangat paham tentang itu, bahkan cara-cara kampanye yang membangun insinuasi pun itu bagian dari strategi. Hanya saja yang saya tegaskan, dalam demokrasi bukan hanya bicara soal kepentingan elektoral, tetapi demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang turut memancing tumbuhnya penalaran publik. Dalam konteks inilah saya sebagai akademisi mengkritik perdebatan yang minim paradigmatik.

Semakin menjengkelkan buat saya, terlebih lagi saat ini kita tengah menghadapi fenomena logika post-truth politis, di mana perdebatan dalam ruang publik lebih mengedepankan sentimentalitas dibanding rasionalitas. Konyolnya, para elite politik turut bermain dengan melakukan upaya-upaya untuk memancing sentimentalisasi publik tersebut.

Akan tetapi, bgaimanapun juga, sekalipun kita memilih untuk tidak memilih, kita tetap tidak akan bisa menghindarkan pada kenyataan jika yang akan menjadi pemimpin kita nanti adalah salah satu dari kedua pasangan ini.

Untuk itu, sebagai penutup dari tulisan ini, saya tidak akan menghadirkan sebuah konklusi dengan tegas, melainkan dengan sebuah pertanyaan.

Lalu dengan kondisi yang seperti ini, masih mungkinkah kita memilih pasangan yang setidaknya keburukannya lebih mending dibanding pasangan lainnya, tentunya melihat dari berbagai variabel, salah satunya seperti melihat dari strategi kampanye paslon mana yang paling sedikit memainkan politik identitas? Tentunya dengan pertimbangan berdasarkan variabel-variabel lainnya.