Semakin mendekati kontestasi politik tanah air, penulis semakin menyadari betapa ruwetnya kehidupan politik tanah air. Seharusnya, menjelang kontestasi politik, diadakan adu gagasan, adu program, dan saling mengkonfrontir fallacies yang kerap dilontarkan pihak-pihak yang berkompetisi. Setidaknya, hal inilah yang penulis harapkan, melihat proses politik praktis di negara demokrasi, yakni mengedepankan humanisme dan rasionalitas.

Miris, suasana kontestasi politik tanah air kerap diwarnai konflik horizontal. Mulai dari menggunakan ayat kitab suci untuk mendukung calon pemimpin, ‘menjual’ isu-isu SARA, hingga menggunakan berbagai kontroversi. 

Tentu saja, hal ini bukanlah perkara baru. Komoditas politik semacam ini sudah sering ‘diolah’ elite-elite politik, serta dengan mudahnya ‘ditelan’ oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang illiterate. Sehingga, masyarakat tidak memiliki sebuah state of mind yang rasional dalam memutuskan pilihan politiknya. Mereka mudah terindoktrinasi oleh nilai-nilai yang tidak logis dan relevan dalam memilih calon pemimpin bangsa.

Oleh karena itu, masyarakat mudah jatuh ke dalam penggiringan opini yang dilancarkan elite politik. Persis seperti pernyataan Machiavelli, “Semakin bodoh masyarakat, maka semakin mudah pemerintah melancarkan propagandanya.” Tentu saja, ujung dari kesemerawutan ini jelas, pendidikan yang mengedepankan ‘prestasi’ di atas ‘literasi’.

Kehidupan berpolitik tanah air berada di titik yang memprihatinkan. Masyarakat kita masih buta terhadap politik ideal di negara demokrasi. Hal ini disebabkan cacat logika di kalangan masyarakat awam serta kebobrokan literasi. Masyarakat tidak mampu membuat keputusan yang benar. Padahal, keputusan yang benar adalah konsepsi dasar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dalam mazhab demokrasi.

Ketidakmampuan mayoritas masyarakat Indonesia untuk memahami suatu pernyataan dengan baik (reading comprehension skills yang rendah), mengakibatkan mudahnya melontarkan tuduhan-tuduhan yang out of context bahkan out of the galaxy. Misal, sebuah unggahan di media sosial mengenai komplain terhadap oknum tertentu, yang ‘menggoreng’ isu PKI untuk kepentingan politik. 

Namun, respons terhadap unggahan tersebut justru tidak nyambung, misalnya “admin-nya non-muslim, ya?”, “admin pro PKI/liberal?”, dan berbagai tanggapan ngawur lainnya. Hal itu jelas out of context dari premis atau argumen yang dituju dalam pernyataan tersebut. 

Padahal, pengunggah ingin menunjukan keresahannya atas hoax yang mengatakan bahwa PKI bangkit, serta menggunakan isu palsu tersebut untuk menggiring opini dan memusuhi kubu oposisi. Padahal, PKI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Namun, sebelum bergerak lebih jauh, mari kita telaah pengertian tekstual dari demokrasi. Sehingga, kita mampu memahami bagaimana seharusnya peran masyarakat dan elite politik di dalam negara demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Artinya, sistem pemerintahan yang ada harus mengembalikan tatanan kekuasaan kembali ke tangan rakyat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kekuasaan tersebut dapat berada di tangan rakyat apabila mayoritas masyarakat tidak dapat membuat keputusan yang benar? Serta tidak bisa memahami suatu pernyataan dengan baik?

Tentu saja, hal ini akan merusak mazhab dari demokrasi itu sendiri. Masyarakat seharusnya tidak buta dan dapat memanfaatkan setiap haknya dengan baik. Oleh karena itu, dengan rendahnya kualitas literasi di Indonesia (berdasarkan data OECD, PISA 2017), maka kita membuka peluang bagi kecacatan logika di tanah air. 

Hal ini pasti berdampak bagi kontestasi politik di tahun ini. Jika masyarakat masih mudah terprovokasi oleh hal-hal yang irasional dan membawa sentimen negatif, maka dalam seratus tahun sekalipun bangsa kita TIDAK AKAN PERNAH MAJU dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa? Kebangkitan intelektual dan inovasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kemajuan literasi.

Lalu bagaimana solusi dari permasalahan ini? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan literasi bangsa Indonesia, dengan cara mensosialisasikan perpustakaan jalanan dan umum di setiap provinsi/kabupaten hingga pelosok desa. Mengapa? Menumbuhkan minat baca merupakan kunci utama dalam pengembangan literasi.

Adanya perpustakaan jalanan dapat menolong masyarakat menengah ke bawah, seperti pengamen dan anak-anak jalanan ‘melek’ literasi dan mampu berpikir secara rasional dan terstruktur. 

Perpustakaan umum juga berperan penting untuk menjadi tempat ‘nongkrong’ generasi muda, sehingga perpustakaan harus dirancang semenarik dan secanggih mungkin, sehingga anak- anak muda pun tertarik untuk berlama-lama di perpustakaan. Sebut saja, dengan menambahkan fasilitas free wifi atau kafe di perpustakaan.

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah memperbarui kurikulum, di mana terdapat pelajaran menulis. Di dalam pelajaran ini, siswa dituntut menulis apa saja yang ia mau, baik fiksi maupun non-fiksi. Sehingga, siswa dituntut berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun sebuah karya tulis.

Dalam pelajaran ini, guru tidak dianjurkan untuk membatasi siswa. Guru hanya menyediakan topik utama serta menjelaskan kerangka berpikir yang ideal dalam menulis. Jika hal ini konsisten dilakukan, maka siswa pun akan terlatih berpikir konstruktif dan kritis. Akhirnya, cara mereka menyampaikan pendapat pasti mengikuti.

Langkah ketiga adalah meningkatkan literatur dan vlog/video interaktif yang mengilustrasikan cara mengkritik dengan benar. Sehingga masyarakat, khususnya netizen, tidak mengotori ruang publik dengan pernyataan yang tidak berbobot dan out of context, melainkan mereka memahami suatu topik secara menyeluruh, dengan tatanan logika yang tertata rapi. Sehingga masyarakat tahu bagaimana cara mengkritisi suatu fenomena tanpa ada cacat logika/logical fallacies.

Semua alternatif di atas jelas membutuhkan proses. Namun, jika kita tidak memulainya, sampai kapan Indonesia akan dilanda krisis logika dan illiterasi? Ayo, kita benahi kehidupan politik di Indonesia, dengan meningkatkan literasi bangsa! Supaya, proses demokrasi dan politik praktis di Indonesia semakin berkualitas.

Jadi, jangan hanya sibuk koar-koar #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi, tapi sudah saatnya kita meningkatkan literasi dan pengembangan akal sehat kita, terlepas dari keberpihakan politik masing-masing individu.