Program Guru Pembelajar (GP) yang mulai diluncurkan pada 30 September 2016 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan tindak lanjut dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015.

Berdasarkan hasil UKG tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kognitif dan pedagogik guru masih kurang layak. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya rata-rata Kriteria Capaian Minimal (KCM) yakni masih di bawah angka 55 yang merupakan Standar Kompetensi Minimal (SKM) untuk tahun 2015.

Pada dasarnya, kita semua pasti sangat setuju dan mendukung program yang diluncurkan pemerintah tersebut. Pasalnya, Program GP merupakan langkah positif pemerintah yang turut andil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak segan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan guru dalam menyongsong UKG yang dirancang dengan KCM semakin meningkat, yakni angka KCM 80 pada tahun 2019.

Meskipun, dengan meningkatnya KCM tersebut belum tentu menjamin peningkatan profesionalitas dan kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi adanya isu bahwa akan dilaksanakan pencabutan TPP bagi guru yang tidak memenuhi KCM.

Hal ini akan semakin menambah kekhawatiran dari para guru. Dengan Program GP, seakan guru mendapatkan angin segar, karena program ini serupa dengan materi perbaikan dalam kegiatan belajar siswa.

Upaya mewujudkan peningkatan profesionalitas dan kompetensi guru, memang akan lebih efektif jika tidak hanya didasarkan pada bentuk pilihan ganda saja. Bisa juga dengan melibatkan penilaian praktik mengajar secara langsung di kelas.

Sudah pasti pelaksanaan penilaian akan semakin rumit, namun paling tidak ada sebuah penghargaan atas apa yang sudah dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya.

Pelaksanaan Program GP memang masih banyak persoalan baik dari segi perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Suatu misal dalam penentuan instruktur nasional yakni pengampu dan mentor, banyak kalangan guru yang mempertanyakan kenapa guru dengan nilai lebih tinggi tidak menjadi pengampu atau mentor, sedangkan guru lain dengan nilai yang lebih rendah, bisa mendapatkan kesempatan tersebut.

Hal itu terjadi karena kurang adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak penyelenggara dengan dinas kabupaten/ kota tentang kriteria KCM modul yang menjadi acuan dalam penentuan pengampu dan mentor.

Penentuan instruktur nasional berdasarkan hasil UKG yang hanya berbentuk pilihan ganda, juga menyebabkan munculnya keraguan pada kualitas instruktur nasional itu sendiri.

Banyak kalangan pendidik menilai bahwa kualitas tidak bisa didasarkan dari sebuah uji kompetensi yang hanya berbentuk pilihan ganda, meskipun di dalamnya sudah mencakup kompetensi kognitif dan pedagogik. Bentuk tes semacam ini mempunyai nilai validitas yang rendah karena ada faktor keberuntungan dalam capaian nilai tersebut.

Dalam pelaksanaan pelatihan GP yang menuju ke arah dalam jaringan (online), hendaknya dalam penentuan instruktur nasional juga mempertimbangkan faktor kecakapan IT.

Jangan sampai seorang pengampu atau mentor tidak bisa memberikan bimbingan dikarenakan tidak menguasai operasional fitur program GP itu sendiri. Yang terjadi malah sebuah kebingungan dari peserta pelatihan GP “gaptek” dibimbing dengan mentor gaptek pula.

Belum lagi ditambah dengan fasilitas “server” yang masih belum memadai untuk menampung semua aktifitas pembelajaran online dari peserta GP.

Program GP pada moda DK yang dianggarkan oleh pemerintah dilaksanakan dengan sistem “in-on-in”, dimana pertemuan tatap muka dikondisikan pada hari Minggu dengan anggaran transport bagi peserta moda tersebut.

Hal ini tentu berbeda dengan moda TM yang secara keseluruhan dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka, sehingga moda ini mengharuskan guru meninggalkan muridnya di kelas demi melaksanakan moda TM.

Permasalahan semacam ini seharusnya bisa teratasi jika guru bersikap kreatif dalam efisiensi waktu sehingga pembelajaran tetap berjalan dan tidak ada lagi alibi pada pengorbanan siswa.

Dengan berbagai problematikanya, semoga saja Program Guru Pembelajar diberi perhatian lebih oleh pemerintah. Paling tidak, eksekutif menjalankan langkah kongkret terkait kepastian tentang program tersebut.

Jika pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, memang bertujuan melakukan perbaikan dalam kompetensi guru, hendaknya mereka sudah siap dengan segala resiko. Termasuk, dalam aspek pembiayaan dan ketegasan dalam pelaksanaan.