Berakhirnya Perang Dingin telah memunculkan isu-isu yang secara signifikan mengubah peta politik dunia. Adanya pergeseran persoalan politik dunia seperti konflik agama yang berdampak pada absolutisme agama, konflik etnis, terorisme internasional, dan isu lokal lainnya semakin memengaruhi arah politik internasional. Perubahan politik tersebut cenderung dan bahkan mengarah pada konflik, baik di dalam maupun antar negara. 

Konflik ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing kelompok etnis dalam negara bersangkutan, baik identitas etnik, budaya, dan agama maupun kesenjangan sosial-ekonomi. Konflik etnis merupakan salah satu bentuk konflik lokal yang telah terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Konflik etnis inilah yang pada akhirnya berubah menjadi gerakan separatis yang melanda banyak negara di dunia.

Gerakan separatis ini dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Ada beberapa contoh gerakan separatis di berbagai negara antara lain: Gerakan separatis Quebec di Kanada, Gerakan separatis Tamil Elam (Macan Tamil) di Srilangka, Gerakan Bouganville Revoy Army di Papua New Guinea, Gerakan Moro Islamic Liberation Front di Filipina, Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara, The Pattani United Liberation Organisation (PULO), Barisan Revolusi Nasional (BRN), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) di Thailand dan lain sebagainya adalah sederetan contoh gerakan separatis yang telah berubah wujud menjadi persoalan internasional.

Konflik bersenjata di "Negeri Gajah Putih" ini terjadi antara pasukan Thailand melawan kelompok-kelompok separatis bersenjata Thailand selatan. Di antara kelompok-kelompok separatis bersenjata tersebut, kelompok yang paling dominan & paling populer dalam konflik ini adalah Patani United Liberation Organization, kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka "Patani Darussalam" di wilayah Thailand selatan.

Pada awal perkembangannya, Thailand dan wilayah Thailand Selatan menjalin hubungan baik dimana terdapat sikap saling menghormati antara kedua belah pihak. Masyarakat Thailand Selatan yang terdiri dari masyarakat muslim suku Pattani memiliki hak dan martabat sebagai bangsa yang berdampingan dengan bangsa Thai yang ada di Thailand. Wilayah Thailand selatan - khususnya provinsi Patani (atau Pattani), Yala, & Narathiwat memiliki perbedaan besar secara sosial budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain.

Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama Buddha, maka wilayah di Thailand selatan mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang memeluk agama Islam. Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa di masa lalu, wilayah Thailand selatan memang merupakan bagian dari Kesultanan Kedah & Patani yang didirikan oleh orang-orang Melayu.

Wilayah Thailand selatan sendiri mulai menjadi bagian dari Thailand (saat itu masih bernama Siam) sejak penghujung abad ke-18 menyusul berhasilnya penaklukkan yang dilakukan oleh Kerajaan Siam atas wilayah tersebut. Akan tetapi, keadaan damai tersebut tidak berlangsung lama karena dengan kemunculan Traktat Anglo Siam pada 1901 s/d 1902, dimana dengan kemunculannya tersebut, hak-hak dan martabat muslim Pattani dicabut sehingga tidak lagi mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Thai di Thailand.

Pada tahun 1930-an, timbul revolusi di Siam / Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem monarki parlementer yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan pemerintah pusat Thailand terhadap wilayah-wilayah di Thailand selatan.

Jika di era monarki absolut orang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan pemerintahan Thailand selatan, maka di era monarki konstitusional sistem perwakilan daerah tersebut dihapuskan & diganti menjadi sistem yang lebih sentralistik.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand yang baru belum sampai di situ. Peraturan-peraturan lokal berbasiskan Islam juga dihapuskan & masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai - menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal tersebut pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk Thailand selatan yang tidak fasih berbahasa Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis.

Buntutnya, pengangguran di kawasan setempat pun mulai membludak sehingga rasa tidak suka masyarakat lokal kepada pemerintah pusat terus meningkat hingga akhirnya berujung pada lahirnya kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara situasi di Thailand dan di wilayah Thailand Selatan. Kesenjangan yang dimaksud berupa kesenjangan ekonomi, politik dan sosial budaya akibat adanya ketimpangan dan eksploitasi pemerintah pusat terhadap Muslim Pattani di Thailand Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari adanya proses asimilasi satu Bangsa yaitu Bangsa Thai. Kondisi ini semakin mengenaskan manakala pemerintah Thailand memaksakan diri melalui konsep negara modern dengan ideologi Buddhisme dan militeristik. Hal ini jelas membuat ma syarakat Muslim Pattani menentang dan melakukan aksi pemberontakan. Aksi-aksi pemberontakan yang terjadi ini ditengarai dengan munculnya berbagai gerakan di tingkat lokal, terutama di tiga provinsi, yaitu Narathiwat, Yala, dan Pattani.

Gerakan-gerakan tersebut didukung oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN yang dikenal pada tahun 1960 dan mempunyai tujuan untuk menuntut pemisahan diri dengan menggunakan ideologi sosialis), PULO (The Pattani United Liberation Organisation, yang dikenal pada tahun 1968), dan Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP yang dikenal tahun 1986). 

Pemberontakan yang dilakukan berupa kekerasan yang dapat dilihat dari usaha untuk melakukan sabotase terhadap fasilitas infrasturuktur milik pemerintah seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah, pusat-pusat komunikasi internasional, perusakan dan pembakaran gedung sekolah, penembakan terhadap guru, pengeboman jembatan dan gedung-gedung pemerintah, polisi dan lain-lain. 

Selain untuk mencegah kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan integrasi nasional di daerah Pattani, pemberontakan juga dilakukan dengan maksud untuk menginternasionalisasikan isu Pattani sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional sehingga maksud dan tujuan dari pemberontakan yaitu ingin mendapatkan kemerdekaan dalam mengatur wilayahnya tercapai.

Perlawanan kembali meningkat. Angka korban terendah terjadi pada Desember 2014. Tapi di bulan Maret, April dan Mei 2015 menunjukkan peningkatan kekerasan yang signifikan. Dari rata-rata 27 korban perhari pada bulan Februari 2015, melonjak menjadi 80 korban perhari pada bulan Mei 2015. Jumlah ini jauh di atas rata-rata korban sejak tahun 2009.

Pada Januari dan Februari 2015, terjadi sedikitnya 12 penembakan; tiga bulan berikutnya, rata-rata terjadi 20 penembakan. Serangan IED juga kian meningkat. Pada bulan Mei 2015, 33 IED meledak dan 17 lainnya berhasil dijinakkan sebelum meledak hingga totalnya rata-rata 50 bom. Sedangkan rata-rata serangan IED sejak Januari 2009 hanya 13 saja.