Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti identitas, karakter, dan jati dirinya. Representatif dari sebuah bangsa dapat dilihat dari kepribadian masyarakatnya. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Indonesia tidak hanya budaya, melainkan juga pandangan politik, keagamaan, etnis.

73 tahun pasca kemerdekaan, berbagai gelombang masalah masih saja menghantam tubuh bahtera bangsa ini. Gelombang masalah yang saat ini belum teratasi adalah konflik pandangan cita-cita dari kelompok tertentu yang saling berebut pengaruh dan mendominasi atas pandanganya. 

Menurut Dahrendorf, masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Jadi masyarakat pada suatu kelompok akan saling berebut dominasi hingga perebutan otoritas.

Konflik antarpandangan kalangan puritanis dan pluralis

Pandangan puritan dan plural memiliki orientasi pemahaman yang berbeda di dalamnya; tidak hanya mencakup pada agama dan ideologi saja, namun juga mencakup budaya (tradisional). Kedua pandangan ini sering sekali diangkat menjadi isu publik dengan motif untuk menunjukkan eksistensi primodialisme mereka. 

Contoh konflik baru-baru ini adalah konflik antara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua organisasi ini memiliki pemahaman yang berbeda, HTI berpaham puritan dan cenderung transnasional, sedangkan NU bersikap pluralis dalam berhubungan sosial dengan masyarakat. 

HTI dalam segala kegiatannya selalu mengampanyekan khilafah sebagai solusi segala permasalahan. Narasi inilah yang menjadikan awal konflik bermula. NU sangat berpegang teguh pada nasionalisme.

Jika dilihat dari kacamata nasionalisme, HTI-lah di sini yang mengawali adanya konflik. Bagaimana tidak? Indonesia adalah negara yang berasas pada Pancasila. Keberagaman warga Indonesia adalah jati diri kenegaraan tidak mungkin diseragamkan dengan paham yang hanya diwakili satu golongan saja.

Kasus konflik HTI dan NU lebih menegangkan pada waktu 23 Oktober tahun 2018 ketika acara memperingati Hari Santri Nasional di salah satu Pondok Pesantren NU. Terjadilah tindakan pembakaran bendera berlafalkan tauhid yang diduga (menurut pemahaman meraka) itu adalah bendera HTI, bendera dari organisasi Islam yang telah dibubarkan oleh negara dalam dan sekaligus pemerintah menetapkan Perppu Ormas. Penetapan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menjadi payung hukum dalam menindaklanjuti pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Setelah kejadian pembakaran tersebut, video yang berisikan pembakaran beredar dengan cepat dan menjadi trending topic atau viral. Di berbagai daerah dan kelompok melakukan demontrasi guna mendesak penegak hukum dalam menyelesaikan persolaan konflik horizontal tersebut. Pro dan kontra jelas muncul dalam menyikapi dan penarikan keperpihakan. 

Konflik HTI dan NU tidak sampai pada tindakan kekerasaan, namun sudah pada tingkat ketegangan ideologi. NU melakukan kampanye kenegaraan di berbagai wilayah. Ormas-ormas yang ada di Indonesia yang berpaham nasionalis telah membuat kerja sama dalam menguatkan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. 

Berawal dari perbedaan

Konflik merupakan proses lumrah yang tidak dapat dihindari. Menurut Coser, konflik tidak hanya memiliki makna negatif saja, melainkan juga memiliki makna positif. Coser menyatakan bahwa ada dua bentuk konflik, salah satunya yakni konflik komunal.

Konflik komunal adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan golongan pada suatu komunitas besar yang awalnya terbentuk dari sejumlah kesamaan persepsi antargolongan tersebut. Contohnya, agama yang sah diakui oleh negara ada tujuh macam dan kesepakatan itu sudah terwakilkan oleh berbagai agamawan, namun masih tetap terjadi konflik keagamaan meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Keadaan sosial masyarakat Indonesia lebih berpotensi terjadi konflik komunal jika kita melihat bangsa ini. Bagaimana tidak? Secara historis, bangsa ini terbentuk dari berbagai filosofi asli Indonesia. Butir-butir nilai Pancasila berasal dari keseharian dan kebudayaan rakyat Indonesia. Pancasila dibuat untuk menyatukan berbagai etnis, agama, dan lainnya yang ada di Indonesia.

Menurut Coser, konflik merupakan kondisi di mana secara positif ia mampu membentuk suatu struktur masyarakat yang kuat sedangkan secara negatif konflik mampu melemahkan susunan kerangka masyarakat. 

Berlandaskan pada teori tersebut, penulis hendak menjelaskan kembali posisi konflik yang bertindak secara negatif dan menghasilkan suatu perpecahan bangsa. Sehingga Indonesia sebagai suatu bangsa multikultur dengan kondisi masyarakat yang mudah terombang-ambing, ditunjang sikap berbagai golongan ingin memperebutkan posisi strategis dalam aspek tranformasi sosial, politik, ekonomi demi mewujudkan pandangan dan cita-cita mereka (sesuai/tidak sesuai dengan konsensus bersama: Pancasila). 

Dari penjelasan di atas, konflik komunallah yang sering terjadi di Indonesia. 

Sikap tertutup dari sebuah golongan yang ada di Indonesia adalah awal latar belakang internal kelompok tersebut untuk memulai tidakan yang akan sulit diterima oleh golongan yang lain di Indonesia. Sehingga kelompok tersebut tumbuh sebagai kelompok terisolir yang cenderung mengedepankan egosentris.

Sangat disayangkan jika kalangan tertentu yang masih bersikap pengeksklusifan, menutup diri tanpa ingin mengupayakan dialog bersama dengan kelompok lain yang memiliki latar belakang berbeda. Karena keegosentrisan dalam menentukan sikap kemasyarakatan adalah bentuk ketidaksinkronan terhadap makna manusia sebagai makhluk sosial.