Apakah solusi radikalisme dan fundamentalisme adalah pemerintahan yang lebih 'kuat'?

Seperti yang kita tahu, gejolak konflik berbasiskan identitas bukanlah hal yang baru di dunia. Di Indonesia sendiri, politik identitas belakangan ini semakin menguat, terutama pasca rangkaian kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2016-2017. 

Politik identitas dengan polarisasi masa yang berbasiskan homogenitas sering dilihat menjadi salah satu pemicu konflik berbasiskan identitas yang terjadi secara horizontal di antara masyarakat yang berada di golongan demografi yang sama, maupun secara vertikal dengan strata sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Politik dan konflik identitas yang melanggengkan homogenitas pun berimbas pada radikalisme dan fundamentalisme. Terhadap identitas agama pun kian sering ditemukan, salah satunya adalah kasus peledakan bom yang terjadi bulan Mei 2018 yang lalu di kota Surabaya.

Berbicara mengenai konflik identitas, konfllik di Timur Tengah yang tidak jarang dilihat sebagai konflik yang disebabkan oleh unsur identitas, terutama agama. Sebelum kita menentukan apakah konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah terjadi karena isu identitas agama, mari kita telaah terlebih dahulu sekilas mengenai agama Islam sebagai identitas umum dari mayoritas masyarakat Timur Tengah serta interpretasinya terhadap kehidupan kewarganegaraan dan sistem pemerintahan di Timur Tengah secara umum.

Dari segi agama, mayoritas masyarakat Timur Tengah adalah pemeluk agama Islam, mengingat agama Islam sendiri lahir dan berkembang di Timur Tengah. Maka dari itu, kita bisa setuju bahwa perkembangan peradaban masyarakat Timur Tengah tidak lepas dari signifikansi agama Islam. Gagasan dasar Islam di dalam Alquran sendiri menekankan bahwa harus ada persatuan di antara semua Muslim tanpa mengenal ras, etnisitas, kewarganegaraan, ataupun status sosialnya.

Inilah yang membedakan kaum Muslim dengan masyarakat dunia lain pada umumnya, karena Islam merupakan suatu wujud peradaban yang global, seperti yang diklasifikasikan oleh Huntington, seorang essentialist dalam thesisnya Clash of Civilizations. Di dalam Islam, dunia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ummah (komunitas muslim global) dan para non-muslim. Maka dari itu, mengacu pada gagasan ini, loyalitas umat muslim bukanlah kepada negara masing-masing, namun kepada agama Islam itu sendiri.

Sifat universal dan singularitas Islam tercermin seperti yang disabdakan oleh Allah SWT di dalam Alquran: Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (Alquran, 23:52).

Maka dari itu, saat menyikapi konsep negara-bangsa Westphalia yang merupakan identitas politik yang dibawa oleh peradaban Barat, sesungguhnya Islam tidak mengakui batasan politis dan kedaulatan antarnegara yang memisahkan dan membeda-bedakan masyarakat muslim di dunia. Sehingga terjadi konflik antara konsep kenegaraan Islam dengan konsep kenegaraan Westphalia dari peradaban Barat.

Selain itu, di dalam konteks pemikiran Islam dan fikih, Islam sesungguhnya memiliki unsur supra-nasionalisme yang berbasiskan kepada dua pasang konsep, yaitu Darul-Islam (teritori Islam) dan Darul-Kufr (teritori kafir/non-nuslim), serta Darul-Harb (teritori perang). 

Darul Islam mengacu pada wilayah kedaulatan muslim dimana hukum Islam berlaku. Dalam konsep ini, keberadaan ‘negara Islam’ (bukan negara-bangsa) adalah kondisi yang dibutuhkan untuk terwujudnya teritori Darul-Islam. [1] Dengan demikian, hukum Islam akan dapat ditegakkan di dalam teritori tersebut. 

Darul-Kufr sendiri mengacu kepada daerah kedaulatan non-muslim di mana hukum Islam tidak berlaku. Nilai-nilai inilah yang kemudian diinterpretasikan oleh ISIS sebagai identitas dan justifikasi tindakan terorismenya yang memicu konflik bersenjata di Irak, Suriah, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. 

Pergerakan yang dilakukan ISIS di Timur Tengah bisa dikatakan sebagai wujud resistensi sebagian kecil masyarakat Timur Tengah yang merasa identitasnya sebagai muslim terancam oleh eksistensi identitas demokrasi dan sekularisme Barat yang dengan perlahan mulai menyebar secara luas di Timur Tengah sejak kejadian Arab Spring di tahun 2010 hingga kini.

Akan tetapi, contoh kasus ISIS di mana perbenturan terjadi antara nilai-nilai agama Islam selaku identitas mayoritas masyarakat di Timur Tengah dengan peradaban sekuler Barat dalam konsep Westphalia tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa agama adalah sumber tunggal dan utama dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini.

Melihat interpretasi Islam mengenai kehidupan kewarganegaraan dan pemerintahan sebuah negara, maka negara-negara di Timur Tengah selaku sekumpulan negara yang paling terpengaruh oleh nilai-nilai agama Islam pun memiliki potensi untuk berkonflik dengan identitas politik Barat yang demokratis dan mengakui kedaulatan negara Westphalia yang sekuler. 

Tetapi, untuk menjembatani perbenturan konsep di antara keduanya, kini mayoritas negara-negara muslim telah dapat beradaptasi dengan konsep pemerintahan modern Westphalia. Walau tentunya nilai-nilai syariat Islam masih memiliki pengaruh yang besar dalam tatanan regulasi hukum yang berlaku serta norma dan budaya kehidupan sehari-hari dari masyarakat Timur Tengah. 

Salah satu contoh negara yang sukses memadukan antara identitas demokrasi Barat dan penerapan sistem syariat Islam adalah Republik Islam Iran dengan sistem Theo-Demokrasinya. Tetapi ada pula yang masih belum bisa mengadaptasikan demokrasi selaku identitas Barat, seperti Saudi Arabia yang terjebak dalam format pemerintahan yang monarki absolut tetapi berbasiskan syariat Islam, atau Syria yang tidak berbasiskan syariat Islam menganut sistem pemerintahan yang otoritarian.

Berbicara mengenai otoritarianisme, beberapa akademisi mengatakan bahwa Timur Tengah merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan paling otoriter dan tidak demokratis di dunia berdasarkan indikator persentase seberapa liberalnya demokrasi sebuah negara, begitu pula berdasarkan ukuran seberapa demokratisnya institusi sebuah negara.[2] 

Kita pun bisa berasumsi bahwa semakin otoriternya sebuah negara, maka semakin besar tendensi bagi para pemeluk agama minoritas untuk mengalami diskriminasi dari pemerintah yang berkuasa. Kita bisa melihat kasus minoritas muslim Syi’ah di Yaman yang pada akhirnya pasca Arab Spring memberontak sebagai kelompok Houthi karena diskriminasi puluhan tahun yang dilakukan pemerintahan otoriter Islam Sunni selaku mayoritas di negara tersebut.

Tetapi, bila dicermati, sesungguhnya kasus ini dan beberapa kasus konflik antara mayoritas dan minoritas lainnya di Timur Tengah tidak serta-merta menunjukkan sebuah benang merah yang jelas antara sistem pemerintahan yang otoriter serta konflik agama antara mayoritas dan minoritas, karena terdapat pula kasus di negara Timur Tengah di mana kaum minoritas agama justru mendukung sistem pemerintahan yang otoriter. 

Hal ini tercermin dari penelitian Ceren Belge and Ekrem Karakoç berdasarkan ribuan responden menemukan fakta bahwa kaum minoritas agama Kristen di Mesir dan Yordania cenderung lebih mendukung eksistensi pemerintahan otoriter karena merasa takut bila status dan keamanannya terancam dengan adanya transisi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan pimpinan kaum mayoritas di suatu negara.[3]

Sehingga, berdasarkan berbagai dua kasus yang kontradiktif di atas, asumsi bahwa sistem otoriter yang menjadi mayoritas sistem pemerintahan di Timur Tengah sudah pasti menimbulkan potensi konflik mayoritas-minoritas agama tidaklah valid. Karena dalam kasus Mesir dan Yordania, berdasarkan penelitian Belge and Karakoç di atas, ternyata terdapat pula kaum minoritas agama yang cenderung merasa lebih aman di sistem pemerintahan otoriter. 

Maka, berkaca pada temuan pada kasus yang ada tersebut, kita juga bisa menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat Timur Tengah tidaklah selalu berdasarkan faktor agama semata, tetapi juga berkaitan dengan faktor politik, yaitu bagaimana sistem dan kebijakan pemerintahan yang berlaku suatu negara bisa mengakomodasi keamanan dan status kaum minoritas agama atau tidak. 

Terlepas dari konteksnya yang berbeda dengan Indonesia, dengan mempelajari konteks konflik di wilayah Timur Tengah, masyarakat Indonesia dan barisan elite politiknya bisa lebih cermat lagi dalam memahami dinamika konflik sektarian yang kini kian meruncing. Apakah solusinya adalah kuasa regulasi yang lebih kuat dari pemerintah, sehingga kita harus selalu berlindung di bawah hukum dan berupaya saling memidanakan masing-masing berdasarkan identitas masing-masing? Apakah solusi dari konflik antara mayoritas dan minoritas di Indonesia adalah dengan menyusun peraturan daerah yang semata-mata melanggengkan homogenitas mayoritas di daerah tertentu?

Kohesi sosial tentu bukanlah hal yang mudah dicapai di wilayah yang begitu beragam suku dan bangsanya seperti Indonesia maupun Timur Tengah. Namun baiknya kita harus hati-hati untuk tidak menyimpulkan bahwa otoritarianisme yang mengorbankan kebebasan sipil dan meleburkan individualitas masyarakat kepada kebijakan utilitarian adalah jalan keluar yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan konflik identitas seperti radikalisme dan fundamentalisme dalam jangka panjang.

Catatan: 

  1. Khelghat-Doost, Hamoon; Prakash, Pravin; Jegatesen, Govidran. Islamic Supra-Nationalism vs. Westphalian Sovereignty: The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. (National University of Singapore, Royal Melbourne Institute of Technology), p. 5  
  2. Midlarsky, Manus I. Democracy and Islam: Implications for Civilizational Conflict and the Democratic Peace. International Studies Quarterly. (September 1998) pp. 458-511
  3. Belge, Ceren; Karakoç, Ekrem. Minorities in the Middle East: Ethnicity, Religion, and Support for Authoritarianism. Political Research Quarterly. (2015) pp. 1-13