Kurang dari lima bulan, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak. Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai pesta demokrasi tersebut disambut dengan sukacita oleh sebagian orang dengan harapan bahwa wakil yang terpilih akan benar-benar membawa aspirasi mereka, termasuk isu kesetaraan gender. Latar belakang dari isu kesetaraan gender adalah adanya kesadaran bahwa perempuan masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi.

Tindak diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh individu, namun negara bisa saja melakukan hal tersebut. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 5.784 kasus kekerasan terhadap istri di Indonesia. Permasalahan lainnya adalah kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan masih dikatakan sebagai fenomena gunung es karena tidak semua korban berani untuk melapor—bisa jadi karena malu dan kekhawatiran akan menjadi aib.

Oleh karena itu, diperlukannya kehadiran perempuan, baik di badan pemerintahan maupun parlemen agar dapat menghasilkan kebijakan publik yang dapat lebih melindungi, memberdayakan, serta tidak mendiskriminasi perempuan. Kehadiran perempuan di tingkat pembuat kebijakan dianggap dapat membantu menyampaikan kepentingan serta perspektif perempuan sehingga kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak mendiskriminasi gender manapun. 

Terlepas dari dibawanya kepentingan tersebut, perempuan sebagai individu juga memiliki hak politik, yakni untuk dipilih sehingga dapat masuk ke tingkat pemerintahan. Didasarkan pada kesadaran tersebut, akhirnya Indonesia mengeluarkan kebijakan afirmatif, salah satunya, dalam pasal 65 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, diimplementasikan dalam bentuk kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan bagi setiap partai politik (parpol) yang hendak mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pengalaman kelompok perempuan yang biasanya mengalami kondisi kurang terwakili mendorong kuota 30 persen ini untuk benar-benar diterapkan. Drude Dahlerup berargumen bahwa ditargetkannya sebesar 30 persen adalah setidaknya kelompok perempuan dapat menjadi “critical minority” ketika proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan publik berlangsung. 

Perbandingan antara hasil pemilu 1999 (sebelum kebijakan afirmatif) menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan 45 kursi dari 500 jumlah kursi di DPR atau sebesar 9 persen, sementara itu pada pemilu 2004 (setelah kebijakan afirmatif) perempuan berhasil meningkatkan keterwakilannya di DPR dengan mendapatkan kursi sebanyak 61 dari 550 jumlah kursi atau sebsar 11 persen. 

Meskipun terdapat peningkatan perolehan kursi, namun angka 30 persen tersebut belum dapat juga tercapai. Oleh karena itu, menarik untuk melihat bagaimana kondisi keterwakilan perempuan di Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2014?

Politics of Presence sebagai pemikiran dasar mengenai keterwakilan perempuan

Politics of Presence merupakan sebuah konsep teoritis yang dicetuskan oleh Anne Phillips (1998) dalam bukunya yang berjudul The Politics of Presence. Secara garis besar, konsep ini membicarakan mengenai bagaimana kehadiran perempuan di tingkat perumus kebijakan adalah sesuatu yang krusial. Konsep ini juga merupakan sebuah kritik terhadap demokrasi liberal. Hal ini dikarenakan bahwa terdapatnya kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, diperlukannya setiap anggota yang dapat mewakili kelompoknya agar pandangan kelompoknya tersebut dapat tersampaikan.

Salah satu gagasan di dalam konsep ini adalah mengenai representasi simbolik. Menurutnya, identitas seorang wakil akan dapat terlihat lebih jelas ketika ia merupakan bagian dari kelompok yang ia wakili. Hal ini juga kemudian akan memudahkan komunikasi serta memperkuat hubungannya dengan konstituennya. 

Tak hanya itu, Phillips juga berargumen bahwa dengan kehadiran wakil yang berasal dari kelompoknya akan menjadikan wakil sebagai pesan itu sendiri. Contohnya, kehadiran perempuan dalam parlemen itu sendiri menjadi tanda atau simbol atas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di dunia politik. 

Oleh karena itu, dalam konsep ini Phillips berargumen bahwa “pesan” tersebut hanya dapat berasal dari kelompok tertentu dan tidak dapat dipindahtangankan. Masalah keterwakilan ini krusial karena fungsi dari adanya perwakilan adalah untuk menyampaikan kepentingan, preferensi, dan keyakinan pemilihnya.

Bagaimana kondisi keterwakilan perempuan di Indonesia?

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa kebijakan afirmatif di Indonesia baru dikeluarkan setelah rezim Orde Baru. Berbagai upaya telah dilakukan, baik negara maupun kelompok masyarakat sipil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam konteks ini adalah mengeluarkan kebijakan publik seperti Undang-Undang no. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang telah disebutkan. Tetapi, hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR tetap saja berada di bawah 30 persen.

Salah satu hal yang dapat dicermati dari kebijakan ini adalah tidak diwajibkannya parpol untuk menempatkan perempuan di nomor urut teratas sehingga hal ini berdampak pada calon anggota legislatif (caleg) yang ditempatkan di nomor urut teratas tersebut untuk meraih suara lebih banyak. Temuan yang didapat adalah pada pemilu 2004 perempuan tidak ditempatkan di nomor urut teratas. 

Adanya kelemahan ini pun akhirnya dicoba untuk diminamilisir melalui penerapan zipper system melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Dampak dari sistem ini adalah diwajibkannya parpol untuk mengikutsertakan satu caleg perempuan di dalam tiga caleg yang diikutkan dalam pemilu dan tetap memerhatikan penyusunannya berdasarkan nomor urut. Hasil pemilu 2009 menunjukkan perempuan mendapatkan kursi sebanyak 101 dari total 560 kursi.

Pada tahun 2013 kebijakan ini pun diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa parpol akan diberikan sanksi seperti tidak dapat mengikuti pemilu apabila tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Selain itu, ketentuan mengenai keikutsertaan perempuan untuk mengikuti pemilu dari tingkat lokal hingga nasional juga kembali dipertegas. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh negara demi mendorong kehadiran perempuan di ranah politik. Namun, ternyata keterwakilan perempuan di Indonesia, khususnya DPR, hingga pemilu 2014 belum pernah mencapai angka 30 persen dari total kursi yang ada—dalam pemilu 2014, perempuan hanya memeroleh 97 dari 560 kursi.

Tentu hal demikian berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga perumus kebijakan. Oleh karena itu, kehadiran serta keterlibatan perempuan secara langsung dalam perumusan kebijakan merupakan hal penting yang harus disadari oleh kita semua. 

Diharapkan kehadiran perempuan dapat menyumbangkan perspektif perempuan terhadap draf undang-undang yang saat ini sedang maupun di masa mendatang akan dibahas sehingga kebijakan publik yang dikeluarkan akan menjadi kebijakan yang ramah gender. Dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemegang hak pilih untuk mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik.