Tembakau merupakan komoditas unggulan hasil pertanian yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kota tembakau ini, menurut data BPS, Kabupaten Temanggung tahun 2017 memiliki 16.058 ha luas lahan yang ditanami tembakau yang tersebar di 18 Kecamatan minus Kecamatan Tlogomulyo dan Tretep.

Masih menurut BPS, Kabupaten Temanggung tahun 2017 menghasilkan 9.904 ton tembakau yang dipanen oleh petani yang tersebar di 16 Kecamatan minus Kecamatan Tlogomulyo, Kedu, Kranggan dan Tretep. Data ini bersumber dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perhutanan Kabupaten Temanggung.

Sedangkan data dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mencatat rata-rata produksi tembakau di Temanggung mencapai 28.000 ton setiap tahun. Karena menjadi pusat pengolahan tembakau, sebagian tembakau didatangkan dari daerah-daerah sekitar, seperti Magelang dan Wonosobo.

APTI juga mencatat ada sekitar 134.000 keluarga di Temanggung yang bertani tembakau. Banyak di antara petani menggeluti pertanian tembakau karena warisan pekerjaan yang diberikan oleh orangtua mereka.

Mengingat besarnya pendapatan negara dari cukai industri hasil tembakau (IHT) yang mencapai 90%, bahkan menurut data Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak tahun 2004-2017, penerimaan cukai terus mengalami peningkatan, dalam APBN 2017, pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp149,9 triliun, naik 6% dari APBN perubahan tahun 2016. Pemerintah seharusnya memandang penting keberadaan petani tembakau di daerah-daerah produsen tembakau.

Pokok permasalahan penting yang dihadapi oleh petani tembakau di Kabupaten Temanggung adalah problematika yang begitu kompleks dalam sistem tata perniagaannya. Dalam sistem pertanian, petani akan bersentuhan langsung dengan pupuk. Salah satu pupuk yang terkenal di kalangan petani adalah pupuk fertila yang harganya bisa mencapai Rp1.100.000/kuintal.

Mahalnya pupuk fertila dan persiapan masa tanam tembakau mengharuskan para petani tembakau melakukan kredit pinjaman kepada pemodal dengan sistem yang dikenal nglimolasi. Dalam artian, semisal petani melakukan pinjaman sebesar 10 juta, maka pinjaman yang harus dikembalikan kepada Bah Bun (sebutan petani kepada pemodal di wilayah Kecamatan Parakan) sebesar 15 juta. 

Selain nglimolasi, terdapat juga variasi pinjaman dengan sistem nelulasi (bunga 30%) atau sistem mitulasi (bunga 70%)

Bah Bun ini merupakan pemodal yang juga tengkulak besar tembakau, memiliki gudang tembakau dan ikut serta dalam jaringan perdagangan tembakau di Kabupaten Temanggung. Terdapat banyak sekali pemodal-pemodal yang merangkap sebagai tengkulak-tengkulak besar pemasok tembakau ke gudang-gudang tembakau milik perusahaan rokok. Bah Bun adalah salah seorang pemodal dari puluhan pemodal yang ikut berperan dalam kompleksitas masalah tata niaga tembakau di Temanggung.

Selain sistem nglimolasi, keharusan untuk menjual hasil panen tembakau kepada para pemilik modal yang memberikan pinjamannya kepada para petani tembakau juga menambah deretan masalah yang rumit dalam tata perniagaannya. Hal ini dikarenakan harga jual tembakau ditentukan oleh para pemodal sehingga banyak petani tembakau yang kemudian hanya menjadi penonton atas hasil keringat dan kerja kerasnya tanpa bisa menikmati hasil panen produk pertanian yang mereka garap dan kelola dengan baik setiap harinya.

Bagi sebagian petani di Temanggung, memperoleh pinjaman dari pemodal merupakan sebuah keuntungan tersendiri karena petani tersebut mendapat kepastian hasil panen tembakau akan dibeli oleh pemodal. Meskipun pada kenyataannya sistem permodalan seperti ini akan menjerat petani dan menempatkannya pada posisi yang lemah dalam sistem tata niaga tembakau.

Petani tembakau lebih menghindari melakukan pinjaman kepada bank-bank konvensional yang menawarkan berbagai macam program peminjaman dengan bunga yang bervariasi menurut jenis dan nama banknya. Hal ini dikarenakan sistem administrasi perbankan yang rumit dan mengharuskan adanya jaminan seperti sertifikat kendaraan bermotor ataupun sertifikat tanah.

Selain mindset petani yang mengatakan bahwa tanah merupakan warisan leluhur dan alat produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jangka waktu pencairan dana pinjaman dari bank yang lama dengan disertai sederetan survei membuat petani lebih memilih melakukan pinjaman kepada pemodal yang lebih cepat proses pencairan dana meskipun hasil panen tembakau menjadi jaminannya.

Di sisi lain, bagi para petani yang tidak melakukan pinjaman kepada pemodal akan dibayang-bayangi dengan ketidakpastian harga jual tembakau ke gudang perusahaan. Biasanya petani yang hanya memiliki lahan panen yang terbatas akan langsung menjual tembakau hijau tanpa adanya proses pengolahan kepada para tengkulak kecil atau yang sering disebut gaok.

Berbeda halnya dengan petani tembakau yang memiliki luas lahan pertanian yang luas, mereka akan melakukan proses pengolahan tembakau pasca-panen dan kemudian menjualnya kepada pedagang besar. Karena hanya pedagang ber-KTA yang bisa melakukan penjualan ke gudang tembakau. Biasanya pedagang yang ber-KTA inilah yang juga melakukan pemberian pinjaman kepada para petani dengan sistem nglimolasi agar supaya hasil panen tembakau dijual kepadanya.

Perolehan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Temanggung tahun 2017 sekitar 31,7 miliar, angka yang fantastis untuk digunakan melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata perniagaan tembakau, semisal memberikan subsidi pupuk dan perbaikan kualitas bibit tembakau, memberikan pinjaman kepada para petani tembakau, memperluas lahan penanaman tembakau, dan hal-hal lain yang menunjang perbaikan neraca perdagangan tembakau.

Kesejahteraan keluarga petani tembakau juga harus diperhatikan. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa merekalah yang bersusah payah menghasilkan produk-produk hasil pertanian tembakau sehingga penerimaan negara di industri ini besar.

Akan tetapi,, fakta lain berbicara, bahwa pelaku kampanye antirokok malah mendapatkan alokasi yang besar dari DBHCHT ini. Tercatat Dinas Kesehatan Kab. Temanggung dialokasikan dana untuk pembangunan gedung klinik paru dari DBHCHT, di antaranya telah ada di Puskesmas Ngadirejo, Bulu, Kedu, Parakan, Dharmarini, Candiroto. Sedangkan secara keseluruhan penerimaan negara dari Industri Hasil Tembakau (IHT) mencapai 157 Triliun dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, menambal defisit BPJS Kesehatan, pembangunan di daerah-daerah, dan dimanfaatkan pada sektor lain.

Ketimpangan-ketimpangan seperti ini yang kemudian harus diminimalisasi oleh pemerintah. Seyogianya pemerintah harus bijak dalam menggunakan DBHCHT demi kepentingan seluruh elemen masyarakat, terlebih khusus adalah mereka yang terlibat dalam pertanian tembakau dan industri hasil tembakau. Dengan keadaan dan realitas ini, saya semakin sepakat dengan K.H. Hasyim Asyari bahwa petani, merekalah penolong negeri.