Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah di depan mata. Sejumlah tokoh politik melakukan manuver politik, sebagaimana dilakukan Prabowo Subianto dan para elite partai politik pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres kemarin. Kecuali PKS. 

Menurut kabar yang berembus, ada sinyalemen kuat bahwa partai-partai tersebut akan masuk ke dalam bahtera koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Tentu kabar ini membuat publik terhenyak dan terheran-heran, terutama para pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres kemarin. 

Melihat sikap Prabowo yang belakangan tiba-tiba hobi melakukan silaturahmi politik kepada sejumlah elite parpol, termasuk kepada Jokowi dan Megawati serta Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar, sungguh menjijikkan. Pasalnya, manuver tersebut terkait bagi-bagi kursi kekuasaan (power sharing) di kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

Alih-alih mengaku sedang membicarakan politik kebangsaan dan politik gagasan, padahal pada hakikatnya berbicara soal kekuasaan. Politik kebangsaan hanya dijadikan pemoles sifat asli Prabowo sebagai politisi dan pemanis retorika belaka. Tidak lebih. 

Soal bergabungnya Gerindra ke bahtera koalisi Jokowi-Ma'ruf, ini sebenarnya sesuatu yang lumrah dalam nuansa perpolitikan kita yang kemaruk kuasa ini. Tetapi sikap Prabowo yang sedikit genit inilah yang membuat saya geregetan belakangan ini. Kepada publik dia menyatakan siap bila dibutuhkan untuk membantu Jokowi-Ma'ruf dalam kabinetnya, dan juga siap di luar koalisi jika tidak dibutuhkan.

Dalam konteks ini sebenarnya sudah cukup jelas bahwa Gerindra itu punya hasrat untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Hanya saja Prabowo malu-malu kucing untuk berterus terang mengutarakannya. 

Di satu sisi, dia ingin bergabung dalam kolam koalisi Jokowi-Ma'ruf, tetapi di sisi lain dia juga ingin memberikan kesan kepada publik, terutama kepada pendukungnya bahwa dia seorang patriotis dan tidak haus kekuasaan.

Seharusnya Prabowo sebagai politisi yang acap kali mengaku seorang patriotis dan negarawan harus bersikap jantan dalam ihwal koalisi atau oposisi ini. Kalau memang mau jadi oposisi, ya dengan tegas katakan menjadi oposisi; dan kalau memang ingin bergabung ke koalisi dan mengincar kursi menteri, ya harus tegas katakan ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf. Jangan bersikap seperti anak perawan yang mau dilamar orang, antara mengangguk dan menggeleng. 

Mau dipoles secantik apa pun retorika Prabowo dan Gerindra, publik kita sudah bisa membaca bahwa ia sebenarnya ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf dan mengincar kursi menteri.

Apalagi Waketum Gerindra, Sufmi Dasco sempat berkelakar, “ya kalau diterima mungkin pos itu (Menteri Pertanian) yang diberikan. Kan ini hak prerogatif Presiden, kami juga kan nggak bisa kemudian minta-minta.” Dari sini menjadi terang benderang bahwa silaturahmi Prabowo untuk kursi menteri bukan untuk bangsa. 

Manuver politik Prabowo belakangan ini cukup membuat para pendukungnya kecewa dan bahkan sakit hati. Calon Presiden yang dielu-elukan akan menjadi penolong umat Islam yang merasa dizalimi oleh pemerintahan Jokowi-JK selama ini ternyata berangkulan dan bisik-bisik minta jatah kursi pada penguasa.

Betapa atmosfir politik kita selama pilpres kemarin sungguh menegangkan. Membuat mata dan kuping memerah. Saling hujat antara satu pendukung dengan pendukung yang lain menjadi pemandangan yang biasa. 

Tragisnya, Pilpres menelan banyak korban jiwa. Misalnya di Sampang, Madura, terjadi pembunuhan akibat cekcok masalah Pilpres di media sosial. Suami-istri bercerai hanya karena beda pilihan politik.

Polarisasi di tengah-tengah masyarakat sungguh luar biasa dahsyat. Ada mazhab cebong dan kampret. Dan bahkan yang lebih ekstrem, pendukung Prabowo mengaku paling Islam dan pendukung Jokowi mengaku paling nasionalis. Kelompok yang satu dituduh Islam radikal, sedangkan kelompok yang lain dituduh pro komunis dan china dan bahkan dituduh kafir.

Tidak cukup sampai di situ, Pilpres kemarin dipolarisasi seakan peperangan antara Islam dan Yahudi, antara Islam dan Nasrani. Sebagaimana perang Uhud dan Badar dulu pada zaman Rasulullah SAW. Juga seakan peperangan melawan radikalisme, terorisme.

Ah, sungguh berlebihan dan terlalu mengada-ngada. Seakan urusan Pilpres urusan mati dan hidup serta surga dan neraka. 

Dari saking memanasnya tensi politik sebab emosi publik diaduk-aduk melebihi adonan dodol, banyak masyarakat yang harus berurusan dengan hukum karena melakukan ujaran kebencian (hate speech), dan menyebarkan hoaks di media sosial. Sebab hoaks, caci maki, dan bullying menyebar dengan cepat di tengah-tengah publik.

Tidak hanya itu, yang disebut ulama dan kiai saling lempar hujah dan dalil-dalil syar’i demi melegitimasi pilihannya masing-masing. Sungguh masyarakat awam dibuat bingung oleh tingkah mereka. Tabligh akbar acap kali digelar, padahal di dalamnya berisi kampanye salah satu calon presiden-wapres. Marak kampanye yang dibungkus istighotsah dan silaturahmi. Sungguh sangat menjijikan.

Agama dikapitalisasi sedemikian rupa bak komuditas yang siap diperjualbelikan demi keuntungan politik dan kekuasaan. Harga surga dan neraka diobral semurah mungkin. Hanya kelompoknya yang masuk surga, sedangkan yang lain masuk neraka. 

Setiap menjelang hari Jumat, kedua capres-cawapres berebut masjid untuk menunaikan salat Jumat. Saling lempar tanya tak terhindarkan. Misalnya, Prabowo besok salat Jumat di mana? Begitu juga sebaliknya. Ah, benar-benar edan.

Politik identitas nyaring digaungkan ke seluruh penjuru negeri. Sehingga tercipta ketersinggungan-ketersinggungan antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu etnis dengan etnis yang lain, dan bahkan antara satu agama dengan agama yang lain. Saling justifikasi dengan menuding yang lain tidak Islam dan yang lain lagi tidak nasionalis. 

Tatanan kebangsaan kita benar-benar diporak-porandakan oleh isu-isu murahan yang mengaduk-aduk emosi publik. Isu-isu yang sengaja direkayasa para elite politik kita demi meraup keuntungan elektoral semata. Harga persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa menjadi murah, semurah citra politisi kita dewasa ini.

Tragedi politik itu terjadi semata-mata untuk membela capres idamannya masing-masing. Tetapi hari ini capres yang dulu dibela mati-matian melakukan manuver politik yang bikin perut mules. Bagi-bagi jabatan adalah isu yang paling banter menjadi perbincangan dalam pertemuan Prabowo bersama Jokowi dan beberapa Ketum Parpol.

Jika memang benar Prabowo dan Gerindra ingin bergabung ke kolam koalisi Jokowi-Ma'ruf, silakan saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi harus gentel ngomongnya bahwa dia mau gabung ke kolam koalisi Jokowi-Ma'ruf dan ngidam kursi menteri. Tidak usah malu-malu kucing. Terus terang lebih baik. Tidak usah sok ngomongin bangsa atau politik gagasan segala. Gak bakalan ada yang percaya kok.

Tetapi susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf belum diumumkan. Masih ada waktu untuk Prabowo untuk mendengarkan suara publik dan pendukungnya untuk tidak masuk ke koalisi dan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Mendengarkan suara publik dan pendukungnya masih lebih afdhal daripada mendengarkan bisikan birahi yang selalu haus dan rakus akan kekuasaan. 

Apakah Prabowo seorang patriot sejati atau politisi kemaruk, kita tunggu sampai Jokowi-Ma'ruf mengumumkan susunan kabinetnya. Jika menjadi oposisi, berarti patriot sejati; dan jika bergabung ke koalisi, berarti dia politisi kemaruk.