Pada hari jumat 8 Januari 2021 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merilis hasil penyelidikan terhadap terbunuhnya enam orang anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) pada 7 Desember 2020 di kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Komnas HAM menyatakan peristiwa meninggalnya 4 orang laskar tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini ke penegak hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.

Kasus penembakan 4 orang lascar FPI bukanlah kali pertama kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada bulan Juni 2020 melaporkan terdapat 921 kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan Polri sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dalam kasus penembakan lascar FPI, tak bisa disangkal lagi penghilangan nyawa merupakan pelanggaran hak hidup.

Hak hidup merupakan non-derogable rights, dalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut. Hak ini tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. UUD 1945 pun sudah menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya seperti dijelaskan dalam apsal 28A.

Ketika Komnas HAM telah menentukan bahwa terjadi pelanggaran HAM pada pembunuhan empat orang laskar FPI artinya terjadi pelanggaran kemanusiaan. Dalam hal ini pelanggaran kemanusiaan dilakukan oleh institusi negara yakni kepolisian terhadap hak asasi individu tanpa dasar atau yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Polisi sebagai salah satu lambang dari institusi negara tidak semestinya terus menerus melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan.

Idealnya sebuah negara semestinya hadir melindungi masyarakatnya. Seperti pendapat Locke, meskipun manusia menyerahkan haknya kepada negara, penyerahan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Tetap ada hak-hak individu yang melekat di setiap manusia, sementara hak yang diserahkan adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Karena menurut Locke proses perjanjian masyarakat terbagi menjadi dua tahap.

Pertama, perjanjian dindividu dengan warga negara lainnya untuk membentuk pemerintahan dan negara politis yang kemudian disebut dengan Pactum Unionis. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ke dua, Pactum Subjectionis, dimana setiap perjanjian di tahan pertama terbentuk atas dasar suara mayoritas. Konsep suara mayoritas dari masing-masing subjek inilah yang menunjukan bahwa pembentukan perjanjian tidak mutlak dan artinya masih ada hak dasar individu.

Maka, menjadi logis ketika hak asasi individu warga negara termasuk hak hidup merupakan bagian dari perjanjian masyarakat mayoritas. Suka tidak suka, meskipun FPI selama ini dikenal dengan organisasi masyarakat sipil yang identik dengan kekerasan, intoleransi, kemarahan dan kebencian. Penghilangan nyawa adalah pelanggaran HAM, terlebih empat orang tersebut bukan teroris.

Perkara HAM dan kepolisian sebenarnya bukan kali ini pertama terjadi, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebagai gambaran, pada pertengahan 2020 lalu dunia digemparkan dengan kematian George Floyd di tangan polisi Amerika Serikat. Kasus tersebut mengundang kemarahan tidak hanya warga negara Amerika, melainkan dunia hingga gerakan Black Lives Matter (BLM) kembali menguat. Ini hanya salah satu contoh, bahwa kekerasan, polisi, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana seperti bola salju yang terus bergulir.

Tidak heran jika hal ini membuat maraknya aksi-aksi protes atas ketidakpedulian negara terhadap masyarakat sipil. Gerakan BLM meluas mendulang solidaritas dunia yang membesar sebagai perlawanan terhadap rasisme. Kasus km 50 pun membuat beberapa simpatisan dan anggota FPI melakukan aksi menuntut keadilan. Ini tidak bisa dihindari, sebagai konsekuensi jika ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini karena pelaku pelanggaran HAM itu sendiri adalah polisi sebagai institusi negara yang memiliki posisi dalam kekuasaan. Sulit berharap polisi bisa bersikap objektif ketika memeriksa sesamanya.

Melindungi Lembaga Keamanan Negara Dari Kepentingan Politik

Jika dirunut sebelum kasus KM 50, titik mulanya adalah kepulangan pimpinan FPI yang dikenal dengan Habib Rizieq Sihab (HRS). Kepulangan HRS di tengah pandemi kemudian menimbulkan kerumunan massa ketika menyambut di bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya itu, HRS pun mengadakan kenduri pernikahan putrinya sekaligus peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dari kenduri kemudian membawa HRS ke dalam bui setelah terjadi kasus KM 50. Bahkan dalam laporan beberapa media, ada upaya pengintaian terhadap rumah HRS sebelum terjadi kasus KM 50.

Kejadian ini tentu mengingatkan masa orde baru, dimana lembaga intelejen dan keamanan negara (militer) lainnya menjadi salah satu penopang keberlangsungan rezim. Ini digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politiknya. Sejarah politik bangsa Indonesia pun mencatat bahwa militer turut berperan dalam panggung perpolitikan Indonesia dari jaman orde lama, orde baru, dan tidak menutup kemungkinan bahwa rezim hari ini pun militer terlibat dalam kancah politik.

Namun terlepas dari apapun motif politik pasca kepulangan HRS, perlu dicatat bahwa dalam negara demokrasi sistem keamanan mulai dari badan intelejen, militer, polisi, dan lainnya seharusnya tunduk pada institusi demokratik. Konsensus ini bertujuan dalam rangka melindungi lembaga keamanan negara dari kepentingan politik tanpa memenjarakan mereka dari lingkungan eksekutif. Lembaga keamanan negara perlu dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi yang sama di hadapan publik dan melalui pengawasan sipil.

Dalam sistem demokratis, transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance. Di sini masyarakat sipil turut berperan sebagai badan pengawas. Mengambil pendapat Locke, bahwa akuntabilitas dalam bernegara adalah keterlibatannya masyarakat dalam melaksanakan perjanjian sosial. Sehingga menjadi sangat penting kendali sipil secara demokratis terhadap militer, polisi dan lembaga keamanan lainnya.

Hal tersebut juga mencegah berkembangnya rezim otoriter yang menggunakan lembaga keamanan negara sebagai alat represif bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan dari sipil ini dibutuhkan juga guna memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar atas nama keamanan negara.

Hal tersebut terkait dengan non-derogable rights seperti yang diungkap diawal. Non derogable rights meliputi; hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama.

Pengawasan Dari Civil Society

Kasus KM 50 tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja. Jika FPI ormas yang selama ini dikenal dengan ormas intoleran berhadapan dengan kepolisian yang merupakan lembaga negara bersenjata. Sudah berapa kali ratusan pelanggaran HAM yang dilakukan lembaga keamanan negara terhadap masyarakat sipil. Ini menunjukan pengawasan terhadap lembaga keamanan negara perlu ditinjau ulang dan kasus ini pun harus secara serius ditangani.

Mekanisme pengawasan dari dalam lembaga negara dan runut ke eksekutif yakni Presiden beserta jajaran menterinya hingga layer legislative sudah lazim terlibat dalam mengawasi penegakan HAM. Di sini penulis menekankan pada pentingnya pengawasan pada lapisan luar dalam struktur politik yang masuk dalam kelompok penekan. Pengawasan dari kelompok independen di luar lembaga negara yang bisa mewakili mayarakat, yakni kelompok civil society seperti LSM dan media massa.

Dalam hal ini jika terdapat lembaga-lembaga seperti Kontras hingga kelompok FPI sendiri berposisi pada penekanan negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM tidak semestinya ditekan. Karena hal tersebut merupakan hak kelompok civil society dalam mengungkapkan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga keamanan negara seperti kepolisian. Perlu diingat bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM tentang hak-hak sipil dan politik warganegara.