Negeri ini berdiri dengan dasar-dasar yang memiliki dalil etis: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial. Hal ini yang menunjukkan bahwa dalil etis itu sendiri haruslah menghasilkan ambisi etis-nya: dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalil etis tersebut kita kenal dengan satu ringkasan padat dan penuh makna yaitu: Pancasila. Dan hal itu pula yang semakin meguatkan konsep Pancasila yang oleh Bung Karno disebut sebagai phillosophische grondslag atau dasar filosofi negeri ini.

Karena tujuan dari pemberlakuan Pancasila adalah untuk keadilan sosial, dari hal tersebut kita memahami bahwa benar republik ini memiliki cita-cita yang sangat utopis, yaitu: menuju perdamaian abadi.

Semua sila Pancasila dan segala makna yang terkandung di dalamnya hanya akan berjalan apabila demokrasi dijalankan dengan politik utuh yaitu politik dengan kehendak menyebarkan atau menghadirkan keadilan. Dengan kata lain Pancasila adalah simbol kemerdekaan yang bisa mengaktifkan sosio-demokrasi.

 ‘Ideal’ Adalah Pancasila

‘Ideal’ artinya: dekat dengan surga. Begitulah kira-kira konsep Plato sewaktu mendesain ‘Dunia Ide’. Dimana di dalam konsep tersebut kita tidak akan menemukan “Fear” karena yang bergerak utuh dan penuh adalah “hope” dimana segala kehendak tersalurkan selagi ia tidak merugikan diri sendiri juga peradaban. Hal itu mungkin yang menguatkan arti ‘ideal’ diatas.

Tetapi hal yang demikian indah itu hanya ada pada republik utopis, dimana kehidupan bernegara berjalan secara deliberatif, yang sesuai dengan kehendak bersama dan sesuai dengan keadaan masing-masing. Dengan kata lain konsep tersebut pun adalah demokrasi yang utuh karena menghilangkan ‘fear’ dalam perjalanan hidupnya.

Konsep ‘ideal’ tersebut bukan hanya ‘Dunia Ide’ yang di-desain oleh Plato tetapi konsep tersebut pun ada dan bisa kita temukan maknanya di dalam: Pancasila.

Karena struktur dan koherensi dari kelima hal tersebut sangatlah bisa diselaraskan dengan sistem demokrasi, dimana apa saja keyakinan atau aliran pemikiran yang anda atau saya yakini bisa dijalankan dengan tenang karena bersandingnya demokrasi dan Pancasila.

‘Ideal’-nya Pancasila tersebut telah menunjukkan bahwa Pancasila adalah suatu konsep yang gandrung akan keterbukaan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, dengan kata lain Pancasila menolak untuk dibina oleh satu institusi karena apabila Pancasila yang adalah keterbukaan dibina atau dibimbing maka keterbukaan itu tidak lagi menjadi keterbukaan.

Dalam konteks ini Pancasila telah menunjukkan kontras habis-habisan dengan ideologi-ideologi tertutup yang sarat akan doktrin-doktrin beku dan baku, seperti: komunisme dan fasisme.

Permasalahan Yang Sesungguhnya

Tetapi permasalahan yang sesungguhnya adalah bukan hanya pembinaan terhadap Pancasila tetapi kebebasan yang terkesan paradoks. Mengapa? Karena kebebasan yang kita miliki juga dimiliki oleh mereka yang hendak menghapuskan kebebasan.

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa jumlah kebebasan yang kita miliki harus sesuai dengan jumlah keadilan yang harus dihasilkan karena kebebasan di dalam kerangka Pancasila adalah upaya untuk mengucapkan apa yang belum tersampaikan agar sila kelima dapat dihadirkan.

Lalu relasi antara kita dan Pancasila pun perlu dipertanyakan atau bahkan dipersoalkan. Karena pada hakikat ke-ideal-an Pancasila dengan segala maknanya belum muncul dan dirasakan oleh kita sebagai individu atau sebagai warga negara. Dimana kehidupan kita berjalan seiring dengan sistem politik.

Politik yang semakin hari semakin suram karena yang muncul pada permukaan adalah suara mayoritas untuk minoritas atau suara kebanyakan menghasilkan perlindungan pada segelintir orang atau kelompok yang kita kenal dengan sebutan: oligarki.

Hal ini yang menunjukkan bahwa politik kita adalah politik manipulatif yang adalah pragmatisme yang jika dibiarkan akan menghasilkan oportunisme di dalam tubuh politik republik ini. Kecurangan demi kecurangan-lah yang menunjukkan hal ini.

Kecurangan tersebut adalah money politics dimana menghalalkan segala cara ada di dalamnya kemudian kecurangan selanjutnya adalah tindakan koruptif yang terlihat mencaci Pancasila, karena pada dasarnya mereka yang melakukan hal tersebut adalah mereka yang bersumpah dengan kitab suci agama masing-masing untuk menaati Pancasila dan konstitusi.

Mungkin kecurangan yang ditandai oleh tindakan koruptif tersebut akan memunculkan ‘fear’ karena oportunisme bergerak di dalamnya dengan kepentingan-kepentingan yang tidak ada di dalam Pancasila.

Seperti kebijakan yang bisa saja menggunduli hutan dan menyita barang dagangan.

Hal ini yang menjadi pertanyaan: apakah Pancasila dengan kekuatan perintah konstitusi yang mewajibkan negara untuk merawat orang miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa sudah terlaksana? Karena permasalahan fundamental republik ini yaitu kemiskinan dan kelaparan belum kunjung tertuntaskan.

Hal inilah yang menyebabkan orang bertanya bagaimana relasi antara kita dengan Pancasila apakah berjalan baik atau malah sebaliknya. Karena kita tahu bahwa yang kelaparan adalah rakyat Indonesia yang disebutkan oleh sila kelima Pancasila.

Pancasila Adalah ‘Hope’

Pada hakikatnya ada lima dalil yang diucapkan oleh Pancasila guna merawat kehidupan berbangsa dan bernegara dan kelima dalil tersebut pun bukan hanya ada pada konsep: antroposentrisme melainkan ia bergerak pada kebutuhan (utilitas) yang lebih etis lagi, yaitu: lingkungan.

Lingkungan yang sedang tercemar hendak menjadi sebab untuk mengajukan Pancasila sebagai “hope” karena pada dasarnya kelima sila tersebut mengucapkan keadilan baik ia secara implisit maupun eksplisit.

Pancasila dengan segala maknanya adalah cita-cita dan kehidupan yang dijanjikan oleh konsep Pancasila adalah sesuai dengan harapan, karena selain menjaga, merawat pun ada di dalamnya.

Karena kita dan Pancasila bukan hanya sekadar hubungan antara warga negara dengan dasar filosofinya melainkan hubungan antara cita-cita dan kewajiban untuk mewujudkannya.

“… jikalau Bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi suatu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup sebagai satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perdjoeangan, perdjoeangan, dan sekali lagi perdjoeangan.” (Pidato BUNG KARNO, 1 Juni 1945).