Dilantiknya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memberi kesegaran dan harapan bagi terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di daerah ini. 

Pemimpin perempuan diharapkan menjadi lokomotif penarik gerbong perubahan menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan ‘melek kesetaraan gender’.Dengan demikian, sistem patriarki yang menjadi akar dari kekerasan terhadap perempuan bisa diretas sedikit demi sedikit melalui pola kepemimpinan perempuan ini.

Kekhasan Pola Kepemimpinan Perempuan

Selama ini, masyarakat yang patriarkis hanya mengakui sifat-sifat subjektivitas laki-laki. Dicirikan oleh rasionalitas, kekuatan, keaktifan, dan pembangunan budaya.

Sedang sifat-sifat subjektivitas perempuan dianggap lebih rendah. Dicirikan oleh perasaan, kelembutan, kepasifan, dan kedekatan dengan alam.

Meminjam pemikiran Luce Irigaray (1932), ahli linguisitik, psikonalis, dan filsuf feminis Prancis, baik dimensi subjektivitas perempuan maupun laki-laki, perlu sama-sama dihargai. Tidak ada yang lebih superior atau inferior.

Demikian pula hendaknya dalam pola kepemimpinan. Subjektivitas perempuan tidak perlu ditinggalkan sama sekali demi menjadi maskulin. Hanya perlu dirawat dan dihargai.

Alisson Jaggar (1942), filsuf feminis Amerika, mengkritisi etika tradisional yang mengunggulkan karakter kultural laki-laki, seperti independensi, intelek, hierarki, dominasi, transendensi, produk, dan perang. Karakter demikian menghasilkan gaya kepemimpinan maskulin yang menekankan aturan, hak, universalitas, dan ketakberpihakan.

Alih-alih menggunakan gaya maskulin, tak jarang para pemimpin perempuan menggunakan pendekatan khas ‘feminim’. Penekanannya pada hubungan antarmanusia, tanggung jawab, hal-hal partikular, dan keterlibatan.

Singkatnya, pola kepemimpinan perempuan ini mengedepankan etika perawatan (ethics of care) yang penuh makna dalam memelihara kehidupan. Jadi bukan sekadar tindakan yang mekanis.

Gaya kepemimpinan perempuan ini dapat ditemukan manifestasinya dalam Nawa Bhakti Satya yang digagas oleh kepemimpinan Khofifah. 

Sebagai contoh, nilai pengutamaan relasi antarmanusia, tanggung jawab, dan keterlibatan terwujud dalam butir Jatim Sejahtera. Ia bertujuan mengentaskan kemiskinan, terutama untuk kepala keluarga perempuan yang kurang mampu.

Juga, dalam butir Jatim Cerdas, memberi pendidikan gratis dan berkualitas pada siswa miskin; serta Jatim Diniyah yang memberi tunjangan kehormatan bagi imam masjid di kampung, pesisir, dan pulau terluar.

Sedang perhatian pada hal-hal partikular, misalnya, tampak pada butir Jatim Kerja. Ia menyasar pengembangan inovasi-inovasi produk dari anak muda. 

Di samping itu, nilai kedekatan dan pemeliharaan terhadap alam dapat dilihat dalam butir Jatim Agro. Ia bertujuan memajukan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan kelautan.

Pembangunan solidaritas antarmanusia juga menjadi ciri dari gaya kepemimpinan perempuan, misalnya tampak dalam Jatim Berdaya yang berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan; serta Jatim Harmoni yang berikhtiar membangun keselarasan antarmasyarakat dari beragam latar budaya dan agama serta relasinya dengan lingkungan hidup.

Meretas Sistem Patriarki

Apakah makin banyak perempuan yang duduk di kursi pemerintahan menjamin makin dikikisnya persoalan-persoalan terkait gender?

Memang, dunia politik Indonesia saat ini sedang menderita kelemahan dari tawaran yang diberikan feminis liberalis. Salah satu saran dari feminisme liberalis ialah agar memperbanyak partisipasi perempuan yang terjun ke dunia politik. 

Pemberian kuota khusus di kursi legislatif adalah salah satu cara mendorong penambahan kuantitas perempuan yang menjadi penentu kebijakan.

Namun demikian, pada kenyataannya, pemenuhan kuota tersebut tidak menjamin persoalan-persoalan terkait gender makin berkurang. Mengapa demikian? Sebab sosok-sosok yang duduk memenuhi kuota 30% ini tidak peka dengan persoalan gender, sekalipun mereka perempuan.

Tentu bukan kepemimpinan perempuan yang demikian yang bisa menjadi lokomotif perubahan. Diperlukan pemimpin perempuan yang sadar persoalan gender untuk bisa meretas sistem patriarki secara bertahap.

Isu-isu yang layak diperhatikan dalam upaya ini ialah pemberian akses pendidikan yang berkualitas, hak politik dan ekonomi yang lebih besar bagi perempuan, terutama yang berasal dari golongan tidak mampu, serta dukungan bagi kesetaraan peran perempuan dalam pernikahan.

Di samping itu, isu penting lainnya ialah dijaminnya hak-hak perempuan dalam pekerjaan, seperti kesetaraan upah dengan pekerja laki-laki, diberikannya cuti haid, cuti melahirkan, dan tersedianya ruang laktasi. 

Kiranya usaha-usaha ini dapat menjadi awal dari suatu perubahan menuju masyarakat Jawa Timur yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender.