Kemunculan gelombang digital menggeser segala lini. Media massa cetak telah mengawali itu dengan perlahan gulung tikar dan semata menyajikan koran berbasis digital. Kasus media massa lokal hingga nasional yang demikian akan terus menyebar ke koran-koran lain.

Tinggal menunggu waktu, semua koran maupun majalah, mereka mau tak mau mengekor kebutuhan industrial yang serbadigital itu. Senja kala tabloid Cek & Ricek tempo hari adalah contoh termutakhir. Ia tak benar-benar hilang, tetapi sekadar memfokuskan pada laman internet.

Semua hal yang berformat cetak bertekuk lutut tanpa ampun. Universitas salah satunya. Di banyak kampus, penggunaan kertas dalam lingkup birokrasi telah sedikit diminimalisasi. 

Walaupun tak dapat dikatakan melakukan revolusi, kebijakan semacam itu patut diapresiasi. Perguruan tinggi menyebut kebijakan ini sebagai gerakan paperless yang memprimerkan surat-menyurat, sertifikat, publikasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan birokratisme harus berbasis digital.

Mahasiswa kini diajak tak lagi menghambur-hamburkan penggunaan kertas. Semua kepentingan yang harus menggunakan kertas dialihkan ke file lunak. 

Pola ini sama saja dengan contoh koran maupun majalah cetak yang telah disinggung di awal paragraf: popularitas kertas meredup di mata masyarakat. Tentu narasi tentang efektivitas dan fungsionalitas soal kertas di era ini telah bersalinrupa.

Saya sebagai pengamat sekaligus pelaku di tubuh universitas berada pada transisi itu. Dahulu, aktivis mahasiswa yang hendak mengurus penurunan dana atau peminjaman tempat ke birokrasi mesti menunggu teken cukup lama.

Tiga sampai tujuh hari saya harus menanti apakah pengajuan proposal diparaf atau ditolak. Tatkala berada pada situasi mendesak karena segera membutuhkan dana untuk organisasi mahasiswa, sekalipun sudah negosiasi dengan birokrat, kami diminta bersabar menunggu. Katanya, disposisi masih berada di bagian “rumah tangga”—tempat pengajuan surat ditampung.

Keluh kesah saya barangkali juga diamini oleh sebagian besar aktivis mahasiswa. Mengurus surat ke birokrasi bukan main sukarnya. Surat harus disirkulasikan secara bertahap dengan masa penantian relatif lama. Itu pun kalau pemaraf berada di kantor. Kalau ia sedang melakukan “perjalanan dinas” ke luar kota, boleh jadi masa penantiannya mengaret sampai entah.

Belum ketambah birokrat yang mengurusi surat-menyurat di level bawah. Saya pernah hendak mengajukan legalisasi bukti autentisitas sertifikat ke bagian pelayanan akademik. Namun, orang yang mengurusi itu tak ada di tempat.

Setelah saya tanya ke bagian lain, dikatakan kalau pegawai tersebut sedang menjemput anaknya di sekolah. Menghela napas tanda kecewa, beruntung sekali tingkat kesabaran saya masih sisa sekian persen.

Kasus ini masih bisa ditemukan di institusi pemerintah lain, baik di level kelurahan sampai provinsi. Kendatipun pelbagai persoalan yang ditemukan beraneka rupa, garis besar problemnya setarikan napas, yakni bagaimana birokrat, kertas, dan legalitas bekerja membentuk suatu mekanisme pelayanan masyarakat. Mereka sesungguhnya dipertautkan oleh kehadiran kertas sebagai media interaksi antara birokrat dan mahasiswa.

Potret di atas adalah sebagian pengalaman saya saat kuliah pada tahun 2011 - 2015. Setengah dari periode kuliah, saya menemui situasi itu, tetapi sebagian lain sudah banyak berubah. Perubahan itu tentunya ditandai oleh masifnya geliat teknologi informasi dan komunikasi yang di masa silam acap kali diasosiasikan dengan komputer, namun sekarang digeser oleh telepon pintar.

Kemudahan media digital dalam sistem birokrasi sangat memudahkan banyak pihak. Orang tak harus bertatap muka untuk mengurus kepentingan akademik. Cukup memaksimalkan portal yang telah sediakan, mengisi atau mengunggah beberapa prasyarat, dan tinggal menunggu beberapa saat—kemungkinan 1 x 24 jam—maka apa yang diajukan itu langsung direspons.

Hilirisasi kebijakan paperless berdampak krusial ke semua sektor birokrasi. Termasuk pula bagaimana surat undangan dilayangkan atau dipublikasikan. 

Undangan rapat, semisalnya, tak perlu diantar ke sasaran secara langsung. Cukup dikirimkan secara personal atau disebarkan ke grup tertentu dengan bubuhan introduksi singkat, maka surat undangan tersebut sampai ke sasaran dalam hitungan detik.

Saya pernah mengamati bagaimana organisasi mahasiwa atau kegiatan universitas yang semula sering kali dipublikasikan lewat poster cetak. Ketika poster itu sekadar ditempelkan ke papan pengumuman, maka bisa dipastikan orang yang akan melihatnya terbatas. Namun, bila poster itu diviralkan melalui tambahan tagar di media sosial, persebarannya begitu fantastis.

Kenyataan ini menjadi bukti bahwa segala hal yang menginduk pada publikasi cetak telah kehilangan “sukmanya” untuk menarik atensi jamak orang. Kebijakan paperless, selain menekan konsumsi kertas yang serampangan, juga berdampak signifikan terhadap pola komunikasi maupun publikasi dewasa ini.

Siapa sekarang yang masih membaca publikasi yang ditempel di papan pengunguman? Bukankah jamak mahasiswa telah memiliki media sosial dan hampir tiap menit membukanya? 

Publikasi lewat media sosial lebih digandrungi dan lekas menyebar. Dunia digital telah melipat jarak antarmanusia. Secara etis, jarak itu juga menjauhkan pola konsumsi kertas yang berlebihan dan diprediksi akan merusak hutan.