Universitas yang diharapkan menjadi tempat berkumpulnya pemikiran-pemikiran terbuka dengan dalil-dalil kesetaraan kini telah di represi. Pada hakikatnya dunia kampus adalah tempat perbedaan pendapat dari hal itu kemudian kita mampu menyimpulkan bahwa setiap universitas adalah tempat mengelola perbedaan.

Tetapi intelektualisme yang mendasarkan diri pada kebebasan berpendapat dan kritisisme kini telah di represi.

Adanya represifitas pada ruang akademik tersebut bisa dilihat dari penjatuhan hukuman penjara selama tiga bulan kepada Saiful Mahdi salah seorang dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Awal mula represifitas itu terjadi adalah pelaporan terhadap dosen tersebut yang diketahui memberi kritik terhadap universitas tempat ia mengajar terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam berita yang beredar baik cetak maupun digital, Saiful Mahdi memberi kritik terhadap universitas tersebut melalui grup WhatsApp. Dan lagi-lagi undang-undang ITE digunakan untuk membungkam.

Pasal yang ditetapkan kepada beliau adalah pasal 27 terkait dengan pencemaran nama baik, “pencemaran nama baik” seolah telah menjadi senjata untuk menyatakan bahwa berbeda pendapat itu haram hukumnya.

Padahal dunia kampus menganjurkan perbedaan pendapat dari hal itu kemudian bekerja etika falibilisme dimana suatu kebenaran belum boleh dikatakan benar apabila tidak diuji melalui diskursus-diskursus.

Mungkin kasus Saiful Mahdi dan Universitas tempat beliau mengajar adalah salah satu dari sekian tindakan represif yang terjadi di ruang akademik.

Karena sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik terhadap Presiden Jokowi dengan memberi julukan terhadap Presiden, yakni sebagai: The King Of Lip Service.

Tentu bukan hanya julukan itu saja yang menjadi bahan kritik dari lembaga kemahasiswaan tersebut, BEM UI pun menyoroti tindakan represif yang terjadi pada mahasiswa ketika melakukan aksi-aksi demonstrasi baik ia aksi reformasi dikorupsi dan aksi penolakan omnibus law dan BEM UI pun tidak melepas pandangannya dari undang-undang ITE yang juga mereka kritik.

Kritik yang dilayangkan oleh BEM UI bukan tanpa konsekuensi. Kita tahu apabila mengemukakan pendapat maka kita harus siap menerima perbedaan pendapat dan hal itu terjadi dalam setiap diskusi publik.

Tetapi BEM UI yang mengemukakan pendapat tidak mendapatkan konsekuensi etis tersebut, karena BEM UI harus menerima peretasan-peretasan akun-akun sosial media mahasiswa, yang akun-akun tersebut tentu bersifat privat.

Peretasan tersebut adalah salah satu ciri-ciri tindakan represif dan mahasiswa-mahasiswa anggota BEM UI juga dipanggil ke kampus ketika hari libur dan pihak universitas meminta agar postingan yang melekatkan julukan kepada Presiden agar segera dihapus. Hal ini sangat tidak logis.

Bukan hanya BEM UI, lembaga kemahasiswaan yang lain pun ikut terkena bencana peretasan yang entah berasal dari mana, hal itupun dialami oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

Dimana ketika mereka melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan memberi julukan terhadap orang-orang pemerintahan dan dari kritik tersebut mereka terpaksa menerima peretasan terhadap akun sosial media resmi lembaga kemahasiswaan tersebut.

Tidak berhenti disitu BEM KM UNNES pun seolah dihalangi oleh jajaran dari kampusnya, dengan mengatakan bahwa julukan yang dilekatkan oleh BEM KM UNNES terhadap Wakil Presiden adalah penghinaan simbol agama.

Tentu hal ini yang menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar darurat membaca, tidak mampu melihat substansi dari kritik sehingga pelarangan serta peretasan dijadikan alat untuk mendiamkan.

Esensi Perbedaan Pendapat

Kebebasan berpendapat tentu akan memunculkan perbedaan pendapat dan perbedaan tersebut dikelola melalui etika falibilisme. Perbedaan pendapat adalah inti dari demokrasi, apabila perbedaan pendapat dicoba dibungkam dengan cara-cara yang represif dan kemudian hal itu berhasil, maka demokrasi akan mati karena hal itu.

Perlu ditekankan bahwa perbedaan pendapat adalah salah satu jalur republik ini menuju kemerdekaan, karena tidak mungkin tanpa perbedaan pendapat, para pemuda membawa Dwitunggal menuju Rengasdengklok dan mendesak dwitunggal untuk segera memproklamirkan kemerdekaan republik ini.

Dari hal itu kemudian kita melihat bahwa perbedaan pendapat pun mampu membawa kemerdekaan. Maka dari itu hentikan segala tindakan pembungkaman ataupun tindakan represif terhadap perbedaan pendapat.

Dampak Buruk Represifitas di Ruang Ilmiah

Mulai dari peretasan dan melekatkan arti buruk terhadap kritik sebagai penghinaan atau ujaran kebencian serta menjadikan pencemaran nama baik sebagai dalil untuk membungkam yang berbeda pandangan adalah tindakan yang represif.

Kita tahu bahwa represifitas seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki paham otoritarian kendati ada politisi yang membantah hal tersebut, tetapi tidak terbantahkan bahwa pihak yang cenderung berpikiran otoritarian selalu menggunakan tindakan represif terhadap lawan.

Reprsifitas hanya akan membawa dampak buruk terhadap jalannya demokrasi di negeri ini, terlebih-lebih represifitas tersebut terjadi di ruang ilmiah. Karena pada dasarnya “kampus” adalah tempat mengelola perbedaan dengan diskusi yang memuat perdebatan. Dari perdebatan tersebutlah publik sebagai audiens akan mendapatkan serat-serat dari pemikiran bermutu.

Tetapi represifitas akan menghambat pergerakan tibanya serat-serat pemikiran bermutu kepada publik, karena yang dipamerkan adalah perlakuan-perlakuan yang lebih bersifat “imoral”. 

Tindakan represifitas yang terjadi di ruang ilmiah akan membuat negeri ini darurat dialektika karena perbedaan pendapat tidak lagi dihadapkan dengan argumen melainkan dengan sentimen.

Pergerakan Adalah Harapan

Perlu diketahui bahwa pergerakan adalah implementasi dari sebuah harapan, baik untuk mengemukakan pendapat di hadapan publik maupun memberi saran dan kritik terhadap pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan di institusi-institusi tertentu.

Pergerakan yang dimaksud dalam hal ini adalah pergerakan pikiran, karena tidak mungkin setiap orang memiliki pikiran yang sama dalam menanggapi suatu permasalahan.

Karena itu diskursus-diskursus publik tidak boleh dihadapkan dengan tindakan-tindakan represif. Mengapa? Karena perawatan terhadap perbedaan adalah dalil dari demokrasi dan demokrasi tidak menghendaki pemaksaan persatuan, dimana yang berbeda harus dibungkam terlebih dahulu agar tidak ada perbedaan.

Apabila saling intip kesalahan yang mengakibatkan adu delik dijadikan sebagai budaya maka hendaklah negeri ini tidak bertumbuh dengan pikiran-pikiran yang bersifat ilmiah. Maka dari itu harapan harus terus digerakkan agar negeri inipun tumbuh sesuai dengan harapan bersama yang memuat perbedaan.