Kampanye yang mengarusutamakan kebencian dan kecintaan personal menjadikan Indonesia negara yang (pura-pura) demokratis.

Pemilihan Presiden baru saja selesai. Sejumlah lembaga survei menyimpulkan kemenangan untuk Jokowi-Amin. Kesimpulan berdasar hitung cepat itu serta-merta dikritisi sejumlah pihak. Bahkan Prabowo juga sudah secara resmi meminta agar pendukungnya mengawal perolehan suaranya versi hitung nyata dikawal.

Tapi lihatlah, sentimen pro dan anti masing-masing kubu masih subur tersiram hujan provokasi. Jika rujukannya adalah media sosial, akan lebih kental lagi nuansa itu.

Dalam pemilihan umum, konflik dan persaingan adalah konsekuensi perbedaan. Bukankah kita sudah setiap hari berhadapan dengan konflik? Mulai dari menghadapi penagih utang hingga kucing atau ayam tetangga yang eek sembarangan di teras rumah.

Jika mau kembali ke khitah, sejatinya memilih sistem demokrasi adalah karena kesadaran agar persaingan kepentingan menjadi lebih beradab. Demokrasi bukan untuk menghilangkan persaingan dan perbedaan. Ini jelas lebih beradab dibanding solusi penyelesaian menggunakan senjata dan saling bunuh.

Yang kita tangkap dari pemilu presiden tahun 2019 ini justru sangat melibatkan emosi. Akibatnya, ada kesalahan kecil yang sangat manusiawi saja dunia seakan kiamat, gaduh tak beraturan.

Nuansa emosional ini diawali munculnya politisi instan. Politisi yang tidak melalui proses evolusi yang benar. Tak pernah merangkak membangun jaringan dari derajat paling rendah.

Peradaban instan kemudian mendapat ragi dari keberadaan media massa yang menempatkan iklan sebagai rukun iman. Akibatnya, kampanye lewat media menjadi utama. Ini dibantu keberadaan para pendengung di media sosial.

Tak ada ikatan lagi antara partai politik dengan pemilihnya. Ikatan itu hanya muncul tiap menjelang momentum politik seperti pemilu, pilkada, dan sejenisnya. Tak heran, demi menjaga popularitas, partai politik kemudian merekrut para pesohor, baik dunia nyata maupun dunia maya; bisa berupa ulama, pemain sinetron, penyanyi dangdut, youtuber dan banyak lagi.

Kerja instan itu kemudian disempurnakan oleh konsultan politik berbaju lembaga survei dengan segala kuratornya yang bercitra sangat ilmiah. Maka, mantera pun terucap lantang.

"Simsalabim, demokrasi berubah menjadi politik hiburan."

Roh pemilu sebagai upaya menentukan kesepakatan bersama dibunuh dan diganti dengan dunia kalah-menang. Masyarakat tak lagi peduli tentang kebijakan publik sektor ekonomi, sosial, budaya, energi, dan hal-hal yang harusnya hidup dalam sebuah negara.

Jiwa-jiwa demokrasi itu sukses dibunuh oleh citra, baik yang dihasilkan sendiri berupa citra baik, maupun hasil citraan kompetitor berupa citra tak baik. Emosi menjadi nyawa pemilu.

Sebagaimana watak hiburan, selalu ada pertarungan baik lawan buruk. Dan selera publik juga sudah terbingkai bahwa yang "baik" harus selalu menang.

Belajar dari dunia pewayangan, watak baik disematkan dalam sosok kesatria. Arjuna, Abimanyu, Nakula, Sadewa, dan banyak lagi. Sosok jahat disematkan pada sosok raksasa dalam perang kembang.

Mari kita lihat. Dalam perang kembang selalu digambarkan pertempuran cakil dengan kesatria. Cakil adalah panglima perang. Ia mendapat mandat, siapa pun yang hendak melintas perbatasan, diusir. Jika menolak, diizinkan berperang.

Maka ketika sang ksatria akan melewati perbatasan, diusirlah dia. Tentu tak akan ramai jika sang kesatria akan menerima hal itu dan menyadari bahwa cakil hanya menjalankan tugas negara saja. Maka terjadilah perang.

Sesaat sebelum perang, cakil selalu menanyakan identitas sang kesatria: nama, alamat, jabatan, dan kepentingannya. Tujuannya jelas, agar jika sang kesatria mati atau kalah masih bisa memberi kabar kepada sanak keluarga dan klarifikasi penyebab kematiannya.

Tapi lihatlah yang terjadi. Ketika si cakil kalah, ia langsung mendapat sorak kegembiraan penonton. Penonton lupa kalau ia hanya menjalani amanat menjaga perbatasan. Penonton lupa kalau ia sudah sangat santun dan sportif dengan menanyakan nama, alamat, jabatan sang kesatria.

Dalam pemilu 2019 ini, Romahurmuziy pernah menelurkan jargon "orang baik dukung orang baik". Jargon itu kemudian menjadi meme yang viral dengan gambar Romi bersama Jokowi. Dari jargon ini, tujuannya jelas untuk mendegradasi kebaikan Prabowo Subianto. Ini adalah bahasa lain bahwa hanya orang jahat yang mendukung Prabowo.

Ketika Prabowo meminta pendukungnya untuk mengawal perhitungan nyata, maka kubu lawannya akan nyinyir dan menganggap Prabowo dan pendukungnya tak siap menerima kekalahan.

Ketika kubu Prabowo menuduh ada kecurangan dan menunjukkan bukti, adakah yang percaya?

Lalu bandingkan dengan ketika Romi kemudian ditangkap KPK. Juga orang-orang yang mendukung Jokowi seperti Idrus Marham, Bowo Sidik, dan yang lain. Namun citra "orang baik" sudah tersemat pada sosok Jokowi.

Benarkah Prabowo sejahat yang dicitrakan? Orang menjadi tidak perlu tahu lebih dalam. Cukup membaca judul-judul saja.

Kampanye semacam ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tak memiliki rencana kerja berdasar ideologi nilai. Lihat saja, begitu banyak partai, namun kita sulit membedakan di antara semuanya. Semua berkata demi Indonesia yang lebih baik.

Tak ada pembeda tegas partai, politisi, ataupun calon presiden. Jika mau jujur, yang bisa dianggap pembeda adalah keberpihakan pada kesukuan dan agama.

Pemilu Presiden 2019 seakan-akan adalah pertarungan kelompok "Pancasilais vs Khilafah". Pertarungan kemudian melebar karena diamini pendukung masing-masing, yakni "Pendukung Komunis vs Kelompok Beragama". Masyarakat tak perlu tahu relasi agama dan komunis yang sebenarnya tak layak dihadap-hadapkan.

Uniknya, setelah pemilihan selesai, semua elite langsung cair. Golkar yang di 2014 mendukung Prabowo, tiba-tiba mendukung Jokowi dan mendapat jatah menteri. Mereka kemudian secara sistematis sukses menyetir arah pemerintahan.

Begitulah. Dalam politik di Indonesia, para elite itu tak ada yang benar-benar bertarung secara ideologi. Mereka kembali makan bersama, saling suap-menyuapi setelah mengadu domba publik dengan kampanye yang mengarusutamakan kebencian.

Lalu bagaimana dengan publik?

Ternyata publik tak cukup bekal untuk bisa bersikap seperti elite yang menunggangi mereka. Publik masih terus memelihara kebencian. Dampak sebuah kampanye yang mengedepankan kecintaan dan kebencian personal.

Dalam pemilu tahun 2019 ini, saya hanya menggunakan hak suara kepada dua orang. Satu orang caleg di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan satu orang di DPRD Kota Semarang. Untuk surat suara Calon Presiden, DPD RI, DPR RI, ternyata saya tak bisa tega untuk tidak melubangi lebih dari satu pilihan. Mengapa? Karena saya sudah berjanji kepada caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kota itu untuk mencoblosnya.

Meski janji itu bisa saya khianati tanpa ada yang tahu, tapi batin saya mengatakan harus melunasi janji itu. Karena pemilu bukan sekadar kalah-menang.