Pertama-tama saya akan membahas mengenai ekstremisme sayap kanan –sebutan saya untuk orang-orang yang brutal dalam beragama. 

Secara umum ekstremisme didefinisikan sebagai wujud berkeyakinan yang sangat kuat pada suatu pandangan, ajaran atau konsep tertentu, yang sering kali memunculkan tindak kekerasan, perbedaan ekstremisme dan radikalisme ada pada komitmen penggunaan kekerasan. (Nurmalitasari, 2018). Singkatnya, tidak semua orang dan kelompok radikal berpotensi menjadi ekstremis. Namun sel-sel pikir ekstremisme akan tumbuh secara bertahap melalui fase radikalisasi.

Jadi tindakan kekerasan dengan dalih bela agama, mula-mula berasal dari sikap intoleran didukung dengan pemahaman agama dan masyarakat yang sempit, ditambah dengan provokasi kelompok tertentu. Kekerasan menurut Johan Galtung terbagi dalam empat kategori, yaitu; 1. Kekerasan langsung (direct violence); 2. Kekerasan tidak langsung (indirect violence); 3. Kekerasan represif (represif violence); dan 4. Kekerasan alternatif (alternative violence).

Beragam kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok beragama dan kepercayaan minoritas, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang tetap memproduksi peraturan diskriminatif, melakukan pembiaran, hingga dalam batas tertentu turut terlibat melakukan kekerasan bersamasama dengan masa intoleran. Sehingga dampak kebijakan tersebut memicu dan memelihara lahirnya kekerasan.

Masih dalam jurnal yang sama, Galtung berpendapat bahwa agama dan ideologi adalah penyebab terjadinya kekerasan. Banyak orang kemudian melakukan kekerasan, pembunuhan atas nama agama dan keyakinan yang bersifat sempit. 

Di samping hal tersebut, ia juga mengakui bahwa tidak semua agama atau ideologi bersifat keras; sebagian bahkan lantang dalam menganjurkan non kekerasan. Dalam bahasa lain, agama dan ideologi dapa memunculkan beragam penafsiran baik itu keras maupun lunak, sempit atau luas.

Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut religious nation state atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama. (Fanani, 2008).

Soekarno juga berpendapat bahwa Pancasila merupakan ‘philosofische grondslag’ atau weltanschauung, yakni dasar negara Indonesia pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sebut sebagai sila "Ketuhanan yang Berkebudayaan".

Tindakan intoleran yang berujung pelangaran HAM terhadap kelompok beragama dan kepercayaan minoritas seharusnya tak pernah terjadi di Indonesia. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan adalah hak fundamental, dan sudah semestinya mendapat jaminan perlindungan atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dari pemerintah –dalam hal ini negara. 

Sebagaimana disebutkan di sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan UUD’45 Pasal 29 ayat (2).

Namun, fakta di lapangan menunjukan hal lain, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang seharusnya diperlakukan sejajar dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan lain-lain, justru dengan mudah dilanggar. (Qadir, 2016) menjelaskan adanya alasan teologis sampai alasan sosial dan juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argumen yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan.

Dari pernyataan tersebut, boleh dikatakan bahwa penyebab tindakan kekerasan agama memiliki faktor yang beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut diantaranya; sosial politik, ekonomi, dan psikologi.

Negara dalam hal ini pemerintah serta alat kelengkapannya, tidak pernah tampil sebagai satu kesatuan yang utuh ketika berhadapan dengan isu ini.

Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan beragama yang dirilis The Wahid Institute (2009), mencatat bahwa sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleransi. Laporan ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan yang dinilai diskriminatif.

Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, juga menekan surat bernomor 177 Tahun 2009, tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Hal yang paling krusial jika kita mendasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan The Wahid Institute perilaku pelarangan dan tindakan kekerasan atas mereka yang beragama dilakukan oleh aktor yang bernama Negara, bukan sekedar warga negara. 

Padahal kita mengetahui bahwa Negara seharusnya berperan menjadi penjamin dan pengayom kebebasan berkeyakinan di dalam menganut suatu keyakinan keagamaan dan mengerjakan ibadah penganut agama sesuai keyakinannya.

Ketika rezim Orde Baru bangkrut dan runtuh pada tahun 1998, pelaksanaan Pancasila menurut rezim otoriter tersebut justru tidak mengalami perubahan berarti. Apabila pada rezim Orde Baru, Pancasila “ditegakkan” oleh aparat negara, maka pada era reformasi ini sejumlah ormas reaksioner dan fasistik menjadi aktor utama dalam upaya “menegakkan Pancasila” menurut tafsiran mereka sendiri. 

Pada umumnya, kelompok-kelompok reaksioner tersebut memiliki kedekatan historis dengan pihak militer dan polisi, seperti Pemuda Pancasila (PP), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI), dan sebagainya. (Habib, 2016).

Aneh bukan, ini adalah sebuah kontradiksi, kelompok reaksioner intoleran yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila malah digunakan untuk menegakan Pancasila.

Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi. Menurut saya, akar permasalahan terletak pada lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelengaraan negara, yang sudah barang tentu menjadi tanggungjawab keseluruhan aparat penyelengara negara itu sendiri.

Namun, selain faktor ketakutaan negara pada kelompok tertentu ada faktor lain, yaitu Persoalan pemahaman keagamaan. Salah kaprah memahami kata jihad dari teks suci; Kedua, ekstrimisme juga berkaitkan dengan adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam sebuah negara; 

Ketiga, buruknya apparat penegak dalam hal penegakan hukum; Keempat, persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan dari agama, termasuk pendidikan yang lebih menekankan aspek indoktrinasi, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah. (Qadir, 2016).