Indonesia merupakan salah satu produsen tembakau sekaligus konsumen produk olahan tembakau (rokok) terbesar di dunia. Produksi tembakau Indonesia menempati peringkat kelima terbesar dunia dengan total produksi 167 ribu ton daun tembakau pada 2015. 

Dalam konsumsi rokok, Indonesia menempati peringkat keempat dunia setelah Cina, Rusia, dan Amerika Serikat, dengan tingkat konsumsi sekitar 240 miliar batang pada 2014. Tingginya konsumsi rokok telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan rokok dan mengantarkan pemilik-pemilik perusahaan rokok menjadi orang-orang terkaya di republik ini. 

Sementara pada tahun 2016 Indonesia mengalami penurunan hasil tani dari tembakau hanya sekitar 100 ribu ton yang di hasilkan, tentu ini mengurangi penghasilan dari pihak Industri Hasil Tembakau (IHT) hal ini di sebabkan cuaca yang buruk pada tahun itu, karena tembakau merupakan tanaman yang sensitif terhadap cuaca. Namun hal ini tidak berdampak bagi para pengusaha rokok. Namun, bagaimana dengan kesejahteraan petani tembakau kita?

Tingginya konsumsi rokok juga menjadi pendorong utama produsen rokok meningkatkan produksinya, yang akhirnya memerlukan lebih banyak tembakau sebagai bahan baku pembuatan rokok. Namun, industri rokok Indonesia cenderung lebih memanfaatkan tembakau impor dibandingkan tembakau produksi dalam negeri sehingga importasi tembakau terus meningkat.

Sebenarnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki kebijakan yang diarahkan pada penyeimbangan penawaran (produksi) dan permintaan (konsumsi) tembakau dalam negeri. 

Tetapi, kebijakan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Demikian pula dengan kebijakan pengintroduksian komoditas alternatif tembakau dan diversifikasi pengolahan tembakau selain untuk rokok, sehingga pengendalian produksi tembakau semakin perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga kebijakan tersebut.

Kebijakan pengendalian produksi tembakau tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dalam pengendalian produksi dan konsumsi rokok, mengingat permintaan tembakau merupakan permintaan turunan dari permintaan rokok. 

Karena itu, pengendalian produksi tembakau harus dimulai dari pengendalian produksi rokok. Pengendalian produksi tembakau dilakukan sejalan dengan pengendalian produksi rokok dan diikuti penyeimbangan antara penawaran dan permintaan tembakau.

Sehingga, tembakau domestik menjadi sumber bahan baku utama industri rokok di dalam negeri. Masalahnya, pengendalian produksi tembakau sering kali ditafsirkan masyarakat sebagai upaya “mematikan” kehidupan ekonomi petani tembakau Indonesia.

Hal ini tidak perlu terjadi karena tembakau diusahakan petani bersama-sama dengan tanaman pangan, palawija, atau hortikultura. Petani selama ini melakukan diversifikasi usaha tani sehingga tembakau tidak menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka.

Juga, petani telah memiliki mekanisme penyesuaian yang dinamis ketika terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis mereka, baik akibat perubahan kebijakan pemerintah maupun kinerja ekonomi dari komoditas yang diusahakan.

Dengan demikian, pengendalian produksi tembakau akan “lebih mudah dilakukan” bila tanaman alternatif tembakau yang dikembangkan, memberikan pendapatan lebih tinggi sekaligus “perlindungan kesehatan dan lingkungan” bagi petani dan keluarganya.

Kebijakan produksi, perdagangan, dan importasi komoditas tembakau harus dirumuskan dengan baik sehingga berperan optimal dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industri rokok di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Pencapaian tujuan ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, tetapi harus didukung kebijakan, program, dan tindakan nyata pemerintah. Kesejahteraan petani tidak hanya diukur dengan materi, seperti tingkat pendapatan, tetapi juga diukur dengan faktor nonmateri lainnya.

Petani tembakau sering kali dihadapkan pada berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat dan lingkungan di luar dirinya (eksternalitas). 

Onsite effects dapat berupa keracunan pestisida ketika penyemprotan tanaman, kerusakan lahan akibat penggunaan bahan kimia berdosis tinggi, serta ketidaktahanan pangan. Offsite effects lebih beragam, seperti pencemaran tanah dan air, deforestasi, perubahan iklim, juga ketidaktahanan pangan secara meluas di masyarakat.

Kedua jenis dampak itu berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan petani tembakau dan masyarakat. Karena itu, pola pengusahaan tembakau yang dapat meningkatkan manfaat dan menekan berbagai dampak negatif dari tanaman tembakau perlu terus dikembangkan. mencapai tujuan itu, ada enam kebijakan dan program yang perlu dikembangkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pertama, pemerintah mengendalikan dan menurunkan produksi rokok serta mengatur ketat promosi, sponsorship, perdagangan dan konsumsi rokok sehingga menjauhkan masyarakat dari risiko bahaya kesehatan dan lingkungan, seperti diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Dasar kebijakan ini mempertimbangkan asas manfaat dan mudarat konsumsi rokok, yang mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, sebagai konsekuensi poin pertama, pemerintah harus mengendalikan produksi tembakau.

Pengaturan ini disesuaikan dengan target pengendalian produksi rokok, target pembatasan impor tembakau, serta target luasan area konversi tanaman tembakau menjadi tanaman alternatif tembakau.

Ketiga, pemerintah harus mengembangkan kebijakan perdagangan, terutama terkait importasi tembakau. Pemerintah perlu membatasi impor tembakau bersama-sama pengusaha industri rokok, petani, dan stakeholder lainnya.

Pembatasan impor tembakau ini diperlukan dalam mendorong substitusi impor tembakau. Mekanisme bukti serap, sebagaimana yang pernah diterapkan pada komoditas susu pada era 1980-1990-an, dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengingat, volume impor tembakau Indonesia masih cukup tinggi, maka rasio volume impor tembakau dan volume penyerapan tembakau produksi dalam negeri harus dilakukan dengan cermat, didasarkan pada estimasi volume produksi tembakau lokal dan volume kebutuhan tembakau pabrik rokok.

Keempat, pengembangan secara konsisten program pengintroduksian komoditas alternatif tembakau. Ini perlu didukung program pemerintah dalam memanfaatkan secara sinergi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana pajak rokok daerah.

Apalagi, produktivitas tanaman alternatif dan pendapatan petani umumnya turun pada periode awal setelah konversi. Pengalaman konversi tanaman tembakau di Klaten dan Magelang perlu dipelajari dan disempurnakan serta direplikasikan ke daerah lain di Indonesia.

Kelima, pengembangan pendekatan agrobisnis tembakau secara terpadu dalam mempercepat peningkataan pendapatan dan kesejahteraan petani yang mengonversi tanaman tembakau menjadi tanaman alternatif, ataupun yang masih mengusahakan tembakau.

Jenis-jenis tanaman alternatif yang bisa dikembangkan cukup beragam, baik dari jenis tanaman pangan, palawija, maupun hortikultura yang terbukti memiliki keuntungan relatif sama atau bahkan lebih tinggi daripada pendapatan tanaman tembakau.

Program ini mencakup juga pemberdayaan  petani, sehingga mereka mampu menerapkan praktik-praktik pertanian yang benar, efisiensi pengaplikasian bahan kimia, baik pupuk maupun pestisida dan herbisida, serta konservasi sumber daya lahan dan air.

Terakhir, diversifikasi pengolahan komoditas tembakau menjadi produk olahan nonrokok. Untuk mendukung program ini, pemerintah perlu memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan pengolahan daun tembakau menjadi biopestisida, bahan pewarna, atau lainnya.

Dengan program ini, petani memiliki alternatif dalam memasarkan tembakaunya sehingga berpotensi meningkatkan harga jual tembakau petani. Dengan dilaksanakannya keenam program tersebut, manfaat ekonomi dari tembakau dapat ditingkatkan.