Masih ingat dalam ingatan kita tentang kasus Marsinah, seorang buruh pabrik di Jawa Timur yang sampai saat ini dikenal sebagai simbol perjuangan kaum buruh dalam menuntut kesejahteraan. Marsinah merupakan orang yang vokal dalam perjuangan menuntut kenaikan upah yang layak bagi buruh pabrik di tempat ia kerja.

Risiko melawan elite memang tidak main-main. Akibat dari perjuangan yang dilakukannya, Marsinah harus sampai meregang nyawa. Setelah dikabarkan diculik, Marsinah kemudian ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di tengah hutan Nganjuk.

Sampai saat ini, apa yang dituntut Marsinah adalah sebagian kecil dari permasalahan kesejahteraan buruh. Beberapa tahun setelah kasus Marsinah, perjuangan buruh tidaklah pernah usai. Bahkan selalu menemukan permasalahan baru yang hendaknya diperjuangkan.

Dalam hal ini, setidaknya ada dua permasalahan yang saat ini diperjuangkan buruh yang kemudian bisa bercabang lagi menjadi beberapa hal yang lebih khusus. Pertama terkait sistem kerja dan pengupahan, dan yang kedua terkait kekerasan dalam bekerja.

Sistem kerja dan pengupahan sudah menjadi hal yang umum dan menjadi isu yang selalu dibawa ketika peringatan hari buruh tiap 1 Mei. Perkaranya tidak jauh dari sistem kerja outsourcing dan kerja kontrak.

Sistem outsourcing diartikan sebagai sebuah sistem kerja kontrak di mana para pekerja bekerja untuk pihak ketiga, yang disalurkan oleh pihak kedua. Sehingga dalam penerapannya, perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab penuh terhadap nasib buruh pabrik.

Hal ini yang kemudian menyebabkan tidak adanya kejelasan terhadap jaminan buruh tentang siapa yang bertanggung jawab secara penuh terkait kondisi buruh selama bekerja. Seolah buruh menjadi budak yang dipekerjakan tanpa ada jaminan kesejahteraan yang diberikan.

Walaupun sebenarnya perusahaan bertanggung jawab atas upah yang diberikan, namun upah tersebut kerap kali dipotong oleh pihak penyedia jasa, atau pihak kedua. 

Nominalnya juga kadang cukup besar, ironisnya buruh tidak selalu tau terhadap pemotongan gaji dari pihak kedua karena perusahaan memberikan upah tidak langsung ke buruh, namun ke pihak kedua.

Sampai sini bisa dibayangkan bagaimana buruh yang bekerja melalui sistem outsourcing menerima nasibnya, sudah tidak ada jaminan keselamatan kerja dan kesehatan, upah bulanan juga harus dipotong.

Terkait sistem pengupahan yang diterima buruh, ini juga menjadi permaslahan. Dalam beberapa kasus, beban kerja dan waktu bekerja tidak sebanding dengan upah yang diberikan.

Misal jika dalam sebulan pendapatan buruh adalah 2 juta rupiah, maka idealnya uang lembur yang dapat diterima bisa mencapai 30ribu rupiah perjam. Angka ini di luar beban kerja yang harus ditanggung buruh selama bekerja.

Artinya bahwa penghitungan upah buruh yang diterapkan saat ini memukul rata bahwa upah buruh hanya bisa dihitung melalui jam kerja saja, tidak ada pembedaan terhadap buruh yang mempunyai beban kerja lebih berat dengan yang lainnya. Siapa yang dapat bekerja dalam hitungan jam kerja yang lebih banyak, maka dia yang berhak mendapatkan upah lebih tinggi.

Ketimpangan ini semakin merugikan ketika taraf pendidikan dijadikan salah satu acuan dalam menentukan upah. Sama halnya dengan jam kerja, siapa yang mempunyai tingkat pendidikan paling tinggi, maka dia yang berhak mendapatkan upah lebih banyak. Dalam kacamata orang awam, ini bisa dibilang cukup adil.

Namun jika kita memosisikan diri sebagai pekerja tentunya ini juga salah satu hal yang dapat menyebabkan ketimpangan keadilan pendapatan. 

Jika kita melihat dengan menggunakan perhitungan beban kerja, orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi walaupun beban kerjanya ringan, akan tetap mendapatkan upah lebih tinggi dibanding mereka yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah yang mempunyai beban kerja lebih banyak.

Permasalahan lain yang juga dihadapkan buruh saat ini adalah tentang kekerasan yang kerap kali menimpa buruh. Kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal kerap dialami buruh selama bekerja. 

Buruh kadang dianggap sebagai budak korporat yang harus patuh terhadap segala macam aturan dan orang-orang yang secara struktural ada di atasnya.

Dalam konteks pekerjaan, siapapun yang bekerja dan menerima upah dari seseorang sejatinya sama saja buruh juga. Yang membedakan kadang hanya pembagian tugas dan otoritas yang diterima pekerja. 

Maka dari itu kadang muncul penindasan oleh mereka yang mempunyai otoritas lebih luas terhadap mereka yang ruang geraknya lebih sempit.

Seorang kepala bagian misalnya, dengan otoritas yang dimilikinya dia bisa menyuruh, bahkan mengeksploitasi pekerja. Sebaliknya, pekerja yang ada di bawahnya ini tidak mempunyai daya untuk melakukan hal serupa, dan itu berkaitan dengan pembagian kerja dan otoritas dari posisi yang mereka tempati.

Seperti beberapa tahun lalu di Tangerang, pernah terjadi penyekapan dan perbudakan terhadap buruh pabrik panci dimana karyawan diperlakukan lebih buruk dari binatang piaran. 

Tidak diberi upah selama 3 bulan, dan dipaksa makan makanan sisa oleh majikannya. Ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus kekerasan yang diterima buruh selama bekerja.

Munculnya kekerasan yang dialami oleh para buruh ini erat kaitannya dengan stereotipe yang melekat pada buruh sendiri. Kerap kali buruh dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan, lemah, miskin, dan tidak punya kekuatan.

Dalam hal ini buruh dianggap sebagai objek yang setara dengan mesin, dapat dieksploitasi untuk kepentingan tuannya. Buruh kemudian hanya dianggap sebagai manusia yang tersubordinasi dari kelas sosial dalam masyarakat.

Dengan problematika di atas, bukan berarti permasalahan buruh selesai sampai disana. Dalam hal pergerakan, buruh sendiri dalam melakukan perjuangan untuk mencapai kesejahteraan kerap kali mengalami kendala.

Adanya federasi dan serikat buruh yang banyak di Indonesia saat ini tidak banyak membantu mencapai kesejahteraan. Dengan banyaknya federasi dan serikat buruh ini kemudian malah menimbulkan fragmentasi yang menghambat perjuangan buruh.

Secara jumlah, banyaknya federasi dan serikat buruh di Indonesia cukup membantu dalam menghimpun kepentingan para buruh. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan banyaknya kelompok tersebut suara buruh menjadi tidak solid, banyak suara dengan kepentingan yang berbeda antar kelompoknya sehingga menimbulkan perpecahan dalam perjuangan buruh sendiri.

Perbedaan framing dari tiap kelompoknya membuat suara buruh sulit didengar. Di sisi lain, tidak jarang muncul free-rider dalam kelompok buruh yang numpang panggung untuk kepentingannya sendiri. Atau munculnya elite dalam kelompok buruh yang menjadikan perjuangan buruh ini tidak berorientasi terhadap tercapainya kesejahteraan buruh.

Sampai sini bisa dipahami mengapa kemudian isu terkait kesejahteraan buruh merupakan isu yang selalu ada tiap tahunnya. Karena memang pada intinya masalah perburuhan akan sulit diselesaikan dengan masalah yang cukup kompleks di dalamnya. 

Bukan hanya pada perlakuan kepada buruh yang dianggap tidak adil, melainkan cara buruh memperjuangkannya masih menjadi sesuatu yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan usaha mencapai kesejahteraan buruh di Indonesia.