Jika manusia terikat pada hukum moral, maka apakah demikian halnya dengan entitas lain di luar makhluk berakal itu?

Pertanyaan ini muncul ketika wacana etika lingkungan mencuat sebagai bagian dari gerakan ekologi yang mengalihkan pusat dunia dari manusia dan menjadikan alam beserta isinya sebagai episentrum baru.

Demikianlah, alam dan isinya yang semula adalah objek, diposisikan menempati subjek dan karenanya bisa dikenai hukum moral. Contoh ringkas pada pohon, menebangnya tidak lagi hal yang bisa dilakukan sekehendak hati manusia.

Namun, pohon dianggap memiliki hak hidup dan hak fungsional menopang kualitas lingkungan hidup. Karenanya sebuah pohon hanya boleh ditebang jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadi titik tolak adalah kepentingan hidup pohon itu sendiri.

Sejak gerakan ini muncul di milenium ketiga, penghormatan terhadap alam dan penjagaan atasnya menjadi perhatian banyak entitas manusia dan bahkan melibatkan kerja negara. Berbagai organisasi ikut kontestasi dan terlibat dalam gerakan konservasi, restorasi hingga reorientasi pembangunan berwawasan lingkungan. Alam lalu menjadi sangat penting, nyaris disucikan. Dalam banyak kasus, penyelamatan atasnya malah lebih penting dari hajat manusia. 

Sebagai contoh konsep “Taman Nasional” di beberapa negara yang mengharuskan manusia penghuni sebelumnya angkat kaki dari kawasan yang mendapat status baru itu. Kita juga membaca di suatu daerah, atas nama status World Heritage, misalnya, keinginan Bupati Kabupaten Kerinci, Jambi yang atas desakan warganya meminta dibuka jalur evakuasi yang akan membelah Taman Nasional Kerinci Seblat ditolak UNESCO.

Lembaga dunia itu beralasan, dibukanya jalur evakuasi akan jadi jalan masuk bagi perambah yang berdampak pada rusaknya bentang alam Taman Nasional. Konservasi jauh lebih penting dari ratusan ribu jiwa masyarakat Kerinci yang sewaktu-waktu terancam bahaya erupsi dari gunung berapi aktif dan tertinggi di Sumatera yang pernah menewaskan ratusan manusia.

Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana hukum moral terhadap esensi di luar diri manusia ini menjadi relevan jika kita tarik jauh ke periode ketika kesadaran ekologis belum menjadi semacam isme yang diamini?

Saya ingin menyoal periode kelam di masa lalu (dan bentuk lainnya yang masih bertahan hingga saat ini) ketika hasrat menguasai dan menggenggam dunia menjadi tujuan besar negara-negara di daratan Eropa dan alat-alat apa yang mereka gunakan untuk mencapai dan melanggengkan kuasa itu. Kita mengenalnya sebagai masa imperialisme.

Tulisan ini tentu saja tidak hendak membahas secara teoritis perdebatan para ahli atasnya yang bahkan masih berlangsung sengit hingga hari ini. Namun rasanya kita semua tahu dan mafhum, bahwa transfer pengetahuan yang memungkinkan dominasi kekuasaan berlangsung dan berlanjut salah satunya dan yang terbesar disokong melalui media kertas.

Imperialisme, yang juga menggandeng kapitalisme, tentu saja membutuhkan pengetahuan tentang objek/negara yang hendak mereka kuasai. Hanya dengan mengetahui, kekuasaan menjadi mungkin (lebih lanjut baca Foucault). Dalam konteks Indonesia, imperialisme Belanda (baik dalam periode VOC maupun pemerintah kolonial Belanda), kertas memegang peranan penting. 

Antropolog Barbara Watson Andaya mencatat bahwa sebagian besar informasi tanah jajahan berasal dari dokumen korespondensi VOC – Batavia dan laporan rutin Gubernur Jendral Belanda pada Ratu Wilhelmina. Ditambah lagi manuskrip kraton/istana dari penguasa lokal yang memberi input penting tentang lanskap kebatinan dan sosial budaya masyarakat di kraton tersebut. 

Sumber-sumber informasi berharga tersebut terdiri dari peta, diagram, sketsa, laporan naratif, teks-teks keagamaan, roman, susunan-susunan kejadian yang kesemuanya tertuang dalam kertas. Yang menakjubkan, sebagian besar arsip kertas ini masih terawat dengan baik hingga hari ini di berbagai perpustakaan dunia dan negara terkait serta menjadi sumber berharga bagi berbagai penulisan sejarah.

Kertas adalah medium yang memungkinkan pengetahuan tentang nusantara menyeberangi lautan dan menjadi sumber penting bagi berbagai rumusan kebijakan dan strategi melanggengkan kekuasaan yang dijalankan sang Ratu, jauh dari belahan dunia lain.

Kita tidak menafikan adanya alat lain seperti mesin telegraf atau telepon, namun dokumen kertas tetap menjadi yang terpenting karena sifatnya yang memungkinkan pemuatan informasi dalam kuantitas yang banyak, jangka panjang dan komprehensif karena juga merangkum data dari sumber-sumber lisan yang justru merupakan jenis yang melimpah di nusantara pada masanya.

Kertas juga bukan hanya menjadi sumber informasi primer, tapi juga sekunder melalui sejumlah catatan perjalanan, analisis, hingga perumusan teori-teori baru yang mendukung imperialisme dan kolonialisme khususnya.

Mereka tertuang dalam dokumen kertas, baik yang berupa manuskrip/transkrip maupun buku/jurnal. Kita dapat menyebut salah satu yang paling dijadikan rujukan pemerintah kolonial adalah laporan-laporan Snouck Hurgronje dan catatan Sir Stamford Raffles dalam karyanya Malay Annals.

Apakah dengan demikian kita dapat memberikan nilai moral pada kertas yang telah memungkinkan imperialisme berjalan demikian lama di negara-negara Asia dan “timur” lainnya? Apakah kertas ikut “berdosa” sebagai katalisator yang memungkinkan konstruk pengetahuan tentang negara jajahan yang bodoh, jorok, tak berperadaban, bar-bar dan sejumlah kategorisasi yang lekang dalam teori-teori pembangunan dulu dan kini?

Bagaimana jika Cai Lun tak pernah menciptakan kertas? Apakah imperialisme tak ada atau sejarah niscaya akan menghadirkan media lain?

Pada gilirannya, apakah kertas juga pernah berperan “menghadang” imperialisme setelah ia menyokong keberhasilannya? Pernahkah kertas menjadi media yang menggerakkan sebuah revolusi seperti halnya kaset-kaset pidato Khomeini yang diimpor dari Perancis dan menjadi api yang membakar gerakan revolusi Islam Iran tahun 1979?

Mari kita tengok imperialisme modern yang hari ini mewujud dalam banyak bentuk. Sebagian besar di antaranya menyelinap sebagai agenda-agenda ekonomi.

Lagi-lagi kita menyaksikan kertas menjadi dokumen otentik terakhir yang absah karena di atasnya lah tertera sejumlah penanda dari pihak-pihak yang terikat dalam agenda/kontrak. Walau era komputerisasi memastikan seluruh dokumen penting terekam secara digital, namun sebuah perjanjian tak pernah dianggap lengkap tanpa lembar-lembar kertas sebagai bukti utama sebuah kesepakatan.

Maka, di manakah manusia harus memberi nilai moral pada kertas dalam relasinya dengan praktek imperialisme? Apakah sejumlah peristiwa pembakaran dokumen kolonial Belanda oleh Inggris dapat kita benarkan dan syukuri?

Belum lagi peristiwa besar pembakaran perpustakaan Alexandria yang mashur dalam sejarah dan disebut Cak Nur sebagai kelindan antara konflik sengit agama, sains, dan kekuasaan.

Mungkin agak sulit bagi sebagian kita dan terkesan mengada-ada menempatkan kertas an sich tanpa menyertakan siapa otoritas dibaliknya dalam relasi kertas dan praktik imperialisme. Namun, kehadirannya di masa lalu dan perannya yang pernah “kelam” adalah fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Sebagaimana kita juga tak hendak membantah peranan baiknya dalam peradaban manusia yang tak tepermanai.

Tulisan ini tidak sedang mengkerdilkan ciptaan Cai Lun itu, namun sekadar “menyentil” kecenderungan para pegiat ekologi yang serba ingin memberi hukum moral terhadap alam dan esensi di luar manusia, dan itu berarti mencakupi kertas di dalamnya.

Saya masih meyakini bahwa manusia adalah episentrum kehidupan dan alam diciptakan untuk “menguji” homo sapiens itu. Bukan mengalihkan atau mengendalikannya. Seperti demikianlah kertas pernah, sedang, dan terus akan menjadi alat uji bagi manusia dan kepentingan-kepentingan yang dipilihnya.