Pada hari Kamis, 9 November 2017, para buruh yang bergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan demo di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan oleh Anies Baswedan, Gebernur DKI Jakarta. Koordinator wilayah KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto menyatakan, mereka merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Sandiaga Uno untuk memenangkan Pilkada DKI 2017.[1]

Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengkajinya dengan sistem pemikiran Karl Marx, yakni mengenai ‘alienasi’. Dengan rumusan masalah, bagaimana permasalahan buruh di Indonesia dikaji dengan pemikiran Karl Marx? Dengan demikian, pertanyaan ini sebagai titik acuan untuk membedah persoalan yang sedang terjadi.

Dalam kerja upahan, pekerja menjual tenaganya. Hasil kerjanya pun menjadi milik perusahaan, sehingga ia teralienasi dari produksinya sendiri. Selain itu, pekerja juga teralienasi dari aktivitas kerjanya sendiri, sebab jenis kerjanya ditentukan oleh majikannya. Lalu, karena dia mau tetap hidup, dia terpaksa memperalat dirinya untuk mendapatkan nafkah. Dengan kata lain, ia teralienasi dari dirinya sendiri. 

Dengan lenyapnya kebebasan, timbul persaingan dan permusuhan antara para pekerja dengan majikan. Dampaknya, pekerja upahan mengasingkan manusia dengan sesamanya.[2]

Marx menemukan penyebab terjadinya alienasi ini terdapat dalam institusi hak milik pribadi, yakni hak milik terhadap alat-alat produksi. Dengan demikian, Marx menemukan bahwa bukan Roh yang teralienasi, melainkan buruh. 

Penyebab alienasi tersebut bukan diakibatkan oleh individu-individu, melainkan oleh proses objektif yang mengatasi individu-individu, yakni mekanisme hak-hak milik di dalam masyarakat yang memunculkan dua kontradiksi, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Marx berpendapat bahwa dengan penghapusan institusi hak milik, masyarakat tidak akan terbagi menjadi kelas-kelas yang bertentangan.[3]

Dengan pemikiran Karl Marx tentang alienasi, penulis dapat memperoleh pandangan bahwa para buruh mengalienasikan dirinya kepada kondisi-kondisi material. Kondisi-kondisi material yang dimaksudkan adalah proses-preses kerja sosial dalam masyarakat. 

Dalam kerja upahan, pekerja menjual tenaganya. Hasil kerjanya menjadi milik perusahaan, sehingga ia teralienasi dari produksinya sendiri. Selain itu, pekerja juga teralienasi dari aktivitas kerjanya sendiri, sebab jenis kerjanya ditentukan oleh majikannya.[4]

Hal ini sangat terlihat dari peristiwa demo buruh di Jakarta, di mana segala kebutuhan para buruh, mulai dari gaji dan segala fasilitas yang mendukung proses kerja, ditentukan oleh pemegang modal dan pemerintahan. Akibatnya, para buruh hanya bisa memberikan tenaga mereka untuk pemilik modal.

Namun yang membuat para buruh tidak senang adalah sistem UMP yang ditentukan terlalu kecil. Sistem UMP yang ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta di bawah harapan mereka, yakni sekitar Rp3.648.035. 

Para buruh sebenarnya berharap UMP mereka seperti yang ditetapkan menurut UU NO. 13/2003, yakni berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika berdasarkan rumusan tersebut, maka kaum buruh memperoleh UMP sebesar Rp3,9 juta. Namun kenyataannya tidak, Gubernur DKI Jakarta tetap memberikan keputusan menggunakan PP No. 78 Tahun 2015.[5]

Di sisi lain, dalam situasi demo tersebut, juga menunjukan adanya suatu perjuangan kelas antara kelas kaum borjuis dengan kaum proletar. Kelas kaum borjuis sebagai pemilik modal, sedangkan kaum proletar sebagai pelaksana kerja. Dalam berkerja, kaum proletar sangat bergantung kepada kapitalis dalam pemenuhan alat-alat produksi. Selain pemenuhan alat-alat produksi, kehidupan para proletar sangat tergantung kepada kaum kapitalis.[6] 

Melihat pokok persoalan di atas, penulis melihat dalam situasi tersebut ada unsur-unsur ingin memperoleh kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dalam penandatanganan kontrak politik oleh Gubernur DKI Jakarta. 

enandatanganan kontrak politik ini secara tidak langsung bertujuan untuk kesuksesan politik Anies dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017. Jika dilihat dari segi pemikiran Marx, penandatanganan kontrak politik Anies dan Uno ini merupakan salah satu strategi kapitalis untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan.

Dengan demikian, secara tidak sadar, kaum buruh telah menjadi suatu komoditas yang diperjualbelikan oleh penguasa untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian kontrak politik Anies-Uno ini telah menyebabkan alienasi dari proses produksi para buruh. Alienasi ini bersifat menghancurkan kaum buruh dalam berkerja, sebab mereka berkerja seturut keinginan kaum kapitalis, bukan keinginan pribadi.

Sistem upah yang sudah ditentukan oleh Gubernur DKI membuat kerja kaum buruh menjadi tidak sesuai dengan hakikat kemanusiannya. Dengan upah yang kecil dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, maka akibatnya kesejahteraan kaum buruh tidak terjamin dengan baik. Kaum buruh tidak dapat melihat kerjanya sebagai pengungkapan makna. Hal ini terjadi karena kaum buruh bekerja sesuai dengan keinginan dari kaum kapitalis. 

Saat berkerja, kaum buruh berubah sikap menjadi tidak puas dan bahagia, tidak mengembangkan diri secara bebas, dan tidak betah karena bukan kemauan dirinya. Jika hal ini terjadi kepada kaum buruh, maka dalam bekerjanya, kaum buruh akan mengalami 5 tipe alienasi, yakni alienasi dari kerja, alienasi dari proses produksi, alienasi dari kemanusiaan, alienasi dari orang lain, dan alienasi dari diri sendiri.[7]

Para buruh mengalami alienasi dari kerja, yang di mana mereka tidak lagi mengenali nilai kerja mereka. Dengan kata lain, kaum buruh tidak bisa memaknai nilai-nilai dari hasil mereka bekerja. Para buruh juga mengalami alienasi dari proses produksi, di mana para buruh bekerja bukan seturut dengan pengungkapan diri, melainkan seturut dengan kepentingan kaum borjuis.

Bukan itu saja, para buruh juga mengalami alienasi dari kemanusiaan, di mana hal ini terjadi dalam proses produktif yang dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain itu, para buruh juga akan mengalami alienasi dari orang lain, yakni di mana ada suasana persaingan antara kaum buruh. Yang terakhir, para buruh akan mengalami alienasi dari diri sendiri, di mana ini terkait dengan pemaknaan hidup kaum buruh.[8]

Daftar Pustaka 

  1. Nursita Sari, Demo di Balai Kota, Buruh Merasam Komoditas Politik Anies-Sandi.
  2. Ibid.,238
  3. Ibid., 239
  4. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004, hal 237-238
  5. Nursita Sari, Demo di Balai Kota, Buruh Merasam Komoditas Politik Anies-Sandi.
  6. F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004, hal 238-239
  7. Datu Hendrawan, Bonum Commune dalam Pandangan Marx dan Marxisme, Diktat Perkuliahan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
  8. Ibid.