Saya menyimak berita saat Menteri Keuangan berkunjung ke Pasar Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu ibu Menteri menyampaikan beberapa hal terkait ramainya pemberitaan mengenai PPN. 

“Padahal aku nggak ngambil pajak. Gak ada PPN. Yang barang-barang untuk rakyat ini nggak dikenain. Soalnya berita online suka gitu. Bikin resah ya, Bu.”

Saat membaca beritu itu rasanya dalam hati terasa sejuk sekali. Beliau memberikan sebuah jaminan bahwa pedagang pasar tidak kena PPN.

Mari sedikit kita berikan kata pembuka agar kita ada gambaran besar yang sama. PPN adalah pajak atas barang dan jasa yang kita konsumsi.  Pemungut PPN atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah penjual yang meminta uang PPN dari pembeli untuk kemudian dibayarkan ke negara. Threshold atau ambang batas minimal PKP  adalah omzet tertentu pedagang sudah wajib menjadi pemungut PPN.

Kembali pada pernyataan ibu Menteri di atas, benarkah perdagangan di pasar tradisional tidak kena PPN? Menurut saya iya, sekarang memang tidak.Saat ini ambang PKP ditetapkan sebesar 4,8 milyar setahun. Jadi penjual yang omzetnya 13 juta sehari tidak wajib menjadi PKP. Ini ringan. Pedagang pasar rata-rata tidak mencapai omzet 13 juta per harinya. Jadi mereka tidak wajib PKP.

Rencana Turunnya Ambang PKP


Bersamaan dengan heboh tentang PPN sembako kemarin, ternyata muncul juga berita  di media online mainstream bahwa pemerintah akan menurunkan ambang PKP menjadi 600 juta. Berita ini tidak terlalu heboh entah mungkin karena kita belum menangkap esensinya. Padahal seharusnya point ini sangat penting untuk kita kawal dan kita cermati.

Flashback saja, tahun 2010 – 2013 ambang PKP sebesar 600 juta. Tahun 2014 dinaikkan delapan kali lipat menjadi 4,8 milyar. Jadi kalau dihitung, sudah delapan tahun kita berada pada ambang 4,8 milyar ini.Pertimbangan menaikkan ambang saat itu adalah untuk mempeluas basis pemajakan. Sederhananya diharapkan semakin banyak wajib pajak yang bersedia mendaftar dan membayar pajak penghasilan tanpa terbebani kewajiban PPN yang cukup rumit.

Semakin ke sini, didapati kenyataan bahwa ambang PPN kita tertinggi di dunia. Tentu saja terdapat banyak potensi penerimaan PPN yang hilang karenanya. Ini juga menjadi celah bagi pengusaha untuk menahan penjualannya hingga sedikit dibawah 4,8 milyar agar tetap tidak wajib PKP. Bank Dunia bahkan menyebutkan ambang PPN kita terlalu tinggi dan merekomendasikan agar turun kembali ke angka 600 juta.

Dulu sekali, di tahun 1991, kita pernah berada pada ambang PKP 120 juta. Kecil ya? Namun, kalau dihitung secara tingkat inflasi, maka nilai itu sudah setara 1,4 milyar di tahun ini. Jadi bisa dikatakan rencana ambang 600 juta di tahun 2021, kalau jadi, sebagai yang terendah dalam sejarah.

Dampak Penurunan Ambang PKP


Dampak positif dari penurunan ambang PKP ini tentu saja pemerataan. Semua penjual dengan omzet 1,6 juta per hari sudah wajib PKP. Tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang menahan omzetnya.  Bukankah ini cukup adil?

Dampak negatifnya adalah harga barang di tingkat konsumen pasti naik. Kombinasi antara semua barang menjadi kena PPN, ditambah kenaikan tarifnya, dan hampir semua penjual menjadi PKP itu sungguh wow! Harga barang pasti naik semua.

Bagi penjual, pastinya akan banyak yang menjadi wajib PKP. Ini pasti menimbulkan tambahan cost compliance. Apa itu? Biaya, waktu, energi untuk menghitung, menyetor, melapor PPN. Percayalah, ini cukup rumit. 

Sampai saat ini saya yang cukup lama berkecimpung di dunia pajak saja masih kerepotan dengan segara pritilan PPN. Penjual harus mengumpulkan bukti pembeliannya, harus mengadministrasikan penjualannya, setidaknya menerbitkan nota satu-satu. Kemudian membayar PPN yang sudah dipungut dan melaporkan ke KPP. Belum kerumitan di programnya.

Selanjutnya ini adalah pertanyaan tentang kesiapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya penurunan ambang pastinya akan banyak PKP baru. Apakah DJP siap? Baik menyiapkan jaringan yang lebih baik untuk pelaporan pajak online, kesiapan program, kesiapan helpdesk untuk menangani komplain, kesiapan sosialisasi.

Bila DJP tidak siap dengan tambahan PKP, tidak lain dan tidak bukan yang terdampak adalah wajib pajak itu sendiri. Ya pedagang itu. Sekarang saja, saat belum banyak pedagang yang wajib PKP, jaringan untuk pelaporan PPN tidak selalu baik. Kadang ngadat, kadang ngadat sekali. Padahal kewajiban pelaporan tetaplah kewajiban yang mengikat kita dengan erat.Apakah DJP juga siap mencari dan menjewer wajib pajak yang berkewajiban menjadi PKP tetapi belum mendaftar, yang jumlahnya nanti pasti jadi banyak sekali terkait perluasan ‘keranjang’ wajib PKP ini ?

Dampak Bagi Pedagang Pasar


Dampak penurunan ambang ini bagi pedagang pasar juga cukup signifikan. Membeli di pasar maupun di toko modern akan sama saja karena sama-sama kena PPN. Pembeli tidak akan memilih belanja di pasar dengan harapan mendapat harga lebih murah karena tidak kena PPN. Imej harga murah di pasar tradisional bisa saja akan hilang.

Dengan harga beli yang sama dan keuntungan yang sama, jeruk Nambangan yang dijual di Pasar Santa akan sama harganya dengan jeruk Nambangan yang dijual di Hero Supermarket. Tidak ada bedanya bila dua-duanya sudah PKP.

Sampai saat ini penurunan ambang PKP ini masih wacana. Tapi mengingat banyaknya pemberitaan  dan  kuatnya dasar di baliknya, mungkin tidak lama lagi akan diundangkan. 

Mengingat pula bahwa peraturan atas ambang PKP ini cukup dengan Peraturan Menteri Keuangan maka bila Menteri Keuangan mengatakan jadilan, maka jadilah.Kembali pada statement ibu Menteri di atas , benarkah pada perdagangan di pasar tradisional tidak kena PPN? Bila threshold jadi turun maka kemungkinan akan kena.