Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu diferensiasi antara Ahok dan AHY. Ahok sebagai petahana dengan tegas menolak program BLT yang disodorkan AHY, karena dianggap tidak mendidik. Kenapa?

Ahok secara eksplisit menegaskan, ia sebenarnya memberikan bantuan kepada warga yang lebih besar jumlahnya dari BLT yang direncanakan AHY, sekitar 5 juta. Setiap warga miskin di Jakarta bisa mendapatkan 1,8 juta perbulan, atau 21,600.000 per tahun. Cuma bedanya antara Ahok dan AHY, yaitu kalau AHY dalam bentuk uang tunai, tapi Ahok dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang bisa digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Ahok pemberian uang tunai kepada rakyat sangat tidak mendidik, bahkan cenderung memanjakan mereka. Lihat saja program BLT yang juga dilakukan oleh Presiden SBY, cenderung tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan utamanya dalam pengentasan kemiskinan. Pemberian uang tunai hanya akan membangun budaya komsumtif warga, sehingga penggunaannya cenderung tidak sesuai kebutuhan.

Maka dari itu, menurut Ahok ia tidak akan mengguyurkan warga dengan BLT. Kata Ahok, “Kami seperti orangtua yang mendidik, anak rajin harus kerja, anak tidak rajin tidak boleh dapat”. Artinya jika program BLT ada, itu semata-mata hanya akan membuat orang miskin malas bekerja. BLT tidak hanya menjadi harapan hidup, melainkan menjadi sandaran hidup yang bergantung pada perhatian pemerintah.

BLT Lahan Basah Korupsi

Program Cagub DKI Jakarta milik AHY soal BLT sama persis dengan program Ayahnya saat menjabat sebagai Presiden RI. Adanya BLT sedikit banyaknya telah membantu masyarakat ekonomi terbelakang, namun dampak besar yang dirasakan setelah itu, bahwa masyakarat miskin merasa diperhatikan dan tidak memiliki keinginan mengubah kondisi ekonomi yang dialaminya saat itu.

Lain halnya, program BLT di masa kepemimpinan SBY dinilai tidak efektif terkait soal teknis di lapangan. Lebih tepatnya tidak tepat sasaran. Bukan hanya itu saja, BLT sebenarnya hanya digunakan sebagai instrumen untuk mendulang suara daripada bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Wajah buruk BLT bisa dilihat dari penerapannya di lapangan yang dapat mengundang korupsi. Selalu ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Lihat misalnya, kasus Sugianto mantan Kuwu Desa Kertasari, kecamatan Weru Cirebon yang menjadi buron sejak 2009 atas kasus tindakan korupsi dana BLT tahun 2003-2008.

Contoh kasus lainnya yang dialami oleh Ketua Badan Pemerintahan Desa Nur Jen, Sekretaris Desa, Nur Adiat, dan Kaur Keuangan Desa Karangharja, Kusnadi. Menurut juru bicara Kejaksaan Negeri Cikarang Helena Oktavianne bahwa mereka terbukti menyunat dana warga miskin. Tim penyidik Kejari Cikarang menemukan bukti bahwa tersangka memangkas uang BLT Rp. 275 ribu setiap warga miskin yang mana harusnya mereka mendapatkan nominal uang Rp. 400.000,- .

Selain itu juga, program BLT khusus RW yang jumlahnya 1 M per-RW telah memberikan ruang gerak bagi para pejabat di tingkatan paling bawah untuk melakukan tindakan korupsi. Uang sebesar itu rawan korupsi karena berbentuk uang tunai. Sebenarnya akan sangat efektif jika langsung dalam bentuk program yang manfaatnya dirasakan oleh warga. Menurut Ahok, program BLT untuk RW sangat rentan dikorupsi, karena tidak ada mekanisme kontrol yang jelas.

Intinya menggunakan BLT rawan terhadap penyimpangan dan cenderung tidak mendidik masyarakat. Ahok tidak ingin mengulangi kegagalan BLT pada zaman SBY. Ia ingin program yang langsung dirasakan oleh rakyat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program Bagi Hasil Bukan BLT

Sementara BLT untuk usaha Ahok juga tidak setuju dengan memberikan uang tunai. Ahok memilih untuk memberikan modal dengan bagi hasil.  Poin utamanya, warga mendapatkan keuntungan dari bantuan modal, tetapi juga pemerintah daerah mendapatkan keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan modal. Ini semacam koperasi yang tujuannya memutus mata rantai kemiskinan dan membangun kewirausahaan.

Kritik Ahok terhadap BLT bagi usaha menengah miskin yang dilontarkan AHY terletak pada success story. Perlu hati-hati, bahwa program tersebut sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahkan setelah dihitung-hitung bisa menguras APBD untuk program pengentasan banjir, macet, kesehatan dan pendidikan.

Maka dari itu, sebaiknya warga tidak mudah tergiur dengan program BLT, karena program tersebut justru akan membawa Jakarta ke jurang kemunduran dan bahkan kehancuran. Selain tidak mendidik, program BLT bisa menjadi pemborosan bagi APBD, sehingga program-program kerakyatan bisa terabaikan.