Bagi beberapa kalangan tua yang sempat merasakan era pra-reformasi di bawah rezim orde baru, mereka dengan keras menentang adanya peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena dinilai dapat melemahkan supremasi sipil dan menjauhkan peranan sipil sebagai pemangku kebijakan.

Akibat protes besar-besaran pada 10-13 November 1998 akhirnya berbuah manis, Markas Besar TNI menerbitkan buku ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa. Disusul dengan terbitnya kebijakan bahwa tentara tidak boleh menduduki jabatan birokrasi sipil.

Hingga pada puncaknya, ketika Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur menjabat sebagai presiden. Pada masanya, Doktrin Dwifungsi ABRI dicabut, dan mengeluarkan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian.

Reformasi TNI benar-benar ditindak-lanjuti secara konkret ketika pemerintahan Gus Dur menerbitkan UU Pertahanan Negara Tahun 2002 yang salah satunya berisi Kementerian Pertahanan seluruhnya berada di otoritas Sipil.

Dalam perjalanannya, 21 tahun setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto, penghapusan Dwifungsi TNI justru mendapatkan masalah secara praktik. Pada tahun 2016, Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa tentara harus kembali memiliki hak politik dalam ranah sipil.

Hal ini kemudian terimplementasi dari banyaknya kasus-kasus keterlibatan TNI pada ranah keamanan sipil. Misalnya kasus-kasus penggusuran yang terjadi di sepanjang tahun 2015. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkapkan sedikitnya 65 dari 113 kasus penggusuran di Jakarta melibatkan secara aktif TNI dalam proses pengamanannya [1].

Tentunya, keterlibatan TNI dalam proses pengamanan penggusuran telah menyalahi ketentuan Undang-Undang TNI Pasal 7 yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah dari ancaman yang datang dari luar negeri.

Wacana Revisi UU TNI sebagai Jalan Keluar Pengabdian Maksimal adalah Banalitas

Mengutip pernyataan Wiranto saat diwawancarai oleh Detik (27/2): "Semata-mata memberikan suatu peluang kepada orang-orang yang potensial untuk bisa memberikan pengabdian yang maksimal kepada negeri ini. Pertimbangannya itu sebenarnya, tapi ini tentu butuh proses, begitu."

Ternyata dalam penelusuran literatur yang kami lakukan, permasalahan yang ditemukan pada internal TNI adalah terdapat ratusan perwira tinggi dan menengah yang tidak memiliki jabatan struktural yang kemudian menelurkan wacana untuk merevisi UU TNI Pasal 47 untuk para perwira tinggi dan menengah yang tidak menduduki jabatan struktural untuk dapat menempati posisi birokrasi sipil di posisi eselon I, II dan di bawahnya.

Dengan demikian, sejumlah ratusan perwira yang tidak memiliki jabatan struktural dapat ditempatkan di kementerian terkait agar lebih “produktif” [2].

Dari narasi tersebut, kita bisa melihat manajemen lembaga yang kurang efisien dalam menempatkan anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari menganggurnya ratusan perwira TNI dikarenakan manajemen lembaga TNI yang kurang efisien, utamanya karena proses promosi serta kultur mutasi di dalam tubuh TNI yang bermasalah [3]

Jadi, apa yang dikatakan Wiranto adalah sebuah banalitas. Banal sendiri berarti kondisi ketakberpikiran. Ketakberpikiran bukan berarti tidak berpikir, melainkan absennya pemikiran kritis untuk mencapai sebuah solusi. Sehingga apa yang diutarakan Menko Polhukam ini cenderung prematur dan tidak tepat sasaran.

Selain mengembalikan semangat Dwifungsi ABRI ala Orde Baru, banalitas ini juga akan menciderai nilai-nilai reformasi yang telah dibangun sejak lengsernya Soeharto tahun 1998. Dengan demikian, otomatis ia juga menyelewengi aturan-aturan yang telah menjustifikasi ranah pekerjaan TNI yang berada di garis pertahanan sesuai TAP MPR No. X Tahun 1998 [4].

TNI sebagai Poros Pertahanan Negara, Bukan Keamanan Sipil

Banyaknya pelanggaran yang dicatat oleh YLBHI-LBH Jakarta pada tahun 2015 saja sudah menunjukkan pada kita semua betapa lemahnya pengawasan negara terhadap TNI yang berurusan di ranah sipil. Itu baru data dari Jakarta yang sempat terekam.

Di luar Jakarta, sangat banyak penyalahgunaan wewenang TNI dalam ranah sipil. Sebut saja operasi yustisi terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, kemudian pengamanan PT. Freeport Indonesia di Papua, Perkebunan Sawit di Kalimantan dan Sumatera, dan lain sebagainya.

Permasalahan utama jika kembalinya semangat Dwifungsi TNI ini menjadi sangat terasa apabila seluruh konsesi ekonomi dan politik sebagian besar dipegang oleh TNI. Seperti pada rezim Orde Baru di mana 14 dari 27 Provinsi di Indonesia dipimpin oleh anggota aktif militer, sementara 41,1 persen walikota dan bupati di seluruh Indonesia juga dipegang oleh anggota militer aktif.

Mayor Jenderal Saurip Kadi, pejabat Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2001 mengatakan bahwa TNI haruslah hanya bekerja di ranah pertahanan. Jika ia masuk ke dalam ranah sipil, maka rakyat tidak akan berdaya, karena hukum tidak dikedepankan”[5].

Maka dari itu, pentingnya kajian mendalam mengenai manajemen internal TNI dalam mengakomodir seluruh kebutuhan akan anggota. Banyaknya perwira tinggi-menengah yang non-job tidak terlepas dari buruknya manajemen internal serta pengawasan terhadap TNI.

Rekomendasi dari penulis salah satunya adalah untuk meninjau ulang jumlah penerimaan anggota TNI dan memaksimalkan ranah pertahanan di bidang siber, sehingga TNI tetap bisa berjaya di barisan pertahanan negara dengan personel yang dimilikinya, tanpa melibatkan diri dalam ranah sipil.

Referensi